JAKARTA, HarianBernas.com ? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan kajian tentang pemindahan ibu kota baru yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Ya sudah mempersiapkan kalau nanti sudah bagus, waktunya bagus kita sudah punya polanya semua, jadi tidak buang waktu lagi,” ungkap Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/17).
Luhut menjelaskan pemindahan ibu kota negara ke lain wilayah juga pernah dilakukan beberapa negara maju. Sejak Ir Soekarno menjabat sebagai Presiden RI pun pernah menggagas perpindahan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa. Di Indonesia, pusat pemerintahan jadi satu dengan pusat ekonomi.
“Itu kan sudah lama sejak jaman Pak Karno, ya di mana-mana negara maju, ibu kota itu antara perdagangan (bisnis) dan ibu kota (pusat pemerintahan) itu pisah,” kata Luhut.
Jika pusat pemerintahan dipindahkan dan dipisahkan dari pusat perekonomian maka konsekuensinya yaitu perlu kerja sama dengan pihak swasta dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan menerima limpahan kegiatan bisnis, agar mempermudah proses pemindahan pusat bisnis dan penetapan regulasi yang dibutuhkan, termasuk revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.
Salah satu negara yang memindahkan ibu kota negaranya adalah Amerika Serikat.
Pusat pemerintahan dipindahkan ke Washington DC tetapi pusat perekonomian tetap berada di New York.
