JAKARTA, HarianBernas.com ? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) akan memberlakukan sekolah 8 jam sehari selama lima hari. Namun, Presiden Joko Widodo pun membatalkan kebijakan Mendikbud tersebut. Hal ini mendapat tanggapan dari anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.
“Niatan baik pemerintah untuk mendorong penguatan pendidikan karakter, serta menyamakan standar kerja ASN guru masih terkendala dengan persoalan prasarana sarana dan kondisi subyektif masyarakat, sehingga perlu pelaksanaan bertahap dengan evaluasi secara berkala,” ungkap Ledia Hanifa, dalam keterangannya, Rabu (15/6/17).
Sistem sekolah pun ikut berubah ketika kebijakan itu dikeluarkan.
Salah satunya adalah waktu belajar anak semakin sore.
Menurutnya, masih ada ribuan sekolah diberbagai daerah yang belum terjangkau kendaraan dan ada pula ribuan anak sekolah yang harus berjalanan kaki sekian kilometer dan menuju sekolah.
Sekolah 8 jam maka kegiatan belajar mengajar bisa sampai sore, maka sekolah juga harus siap menyediakan kantin atau katering yang memadai serta tempat beribadah yang layak.
?Bagi orang tua ini adalah biaya tambahan bila anak harus makan di sekolah bagi yang tidak membawa bekal dari rumah,” terang Ledia yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ia pun meminta pemerintah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait.
Ada beberapa hal yang dianggap masih kurang dan patut diperbaiki sebelum kebijakan sekolah 8 jam diberlakukan.
“Sepanjang belum terpenuhi jangan dipaksakan sekolah memenuhi klausul 8 jam per hari selama lima hari sebab kita tidak ingin sampai terjadi: sekolahnya sudah lima hari, kantin dan sarana ibadah tidak memadai, anak kurang gizi dan lelah, niatan penguatan karakter justru tidak tercapai,” imbuhnya.
Baca Juga Usai Batalkan Peraturan Sekolah 5 Hari, Begini Cuitan Jokowi