JAKARTA, HarianBernas.com ? Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengungkapkan sistem lima hari delapan jam belajar di sekolah merupakan layanan pendidikan yang menjawab kebutuhan kelas sosial masyarakat masyarakat tertentu.
“Pemerintah perlu memberikan kebebasan sekolah yang memilih model tersebut untuk memenuhi kelompok masyarakat tertentu. Namun jangan memaksakan model tersebut untuk semua satuan pendidikan di Indonesia,” terang Susanto di Jakarta, Senin (12/6/17).
Ia juga menilai apabila rencana yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy diterapkan pada semua satuan pendidikan di Indonesia maka akan terjadi degradasi sistem pendidikan nasional.
Menurut Susanto sistem pendidikan nasional saat ini sudah cukup demokratis dan memberikan kemandirian satuan-satuan pendidikan untuk memilih sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing sekolah atau madrasah.
Pernyataan tersebut berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.
KPAI pun meminta Mendikbud agar melakukan kajian ulang terkait rencana kebijakan tersebut.
Menurutnya, membangun sistem pendidikan harus menyeluruh. Artinya, pendidikan harus memperkuat sistem pendidikan di sekolah dan peran keluarga di rumah.
“Anak yang menjadi pelaku tindakan menyimpang bukan karena kekurangan jam belajar di sekolah. Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi layanan pendidikan di sekolah, memperkuat peran keluarga dan memastikan keterlibatan lingkungan sosial,” terangnya.