HarianBernas.com – Sekarang ini Malaysia telah menerapkan aturan terkait dengan berita bohong atau hoax di grup percakapan WhatsApp. Apabila Anda seorang admin group WhatsApps Malaysia, maka tanggung jawa Anda sungguh sangatlah berat. Karena admin group di Malaysia mempunyai tugas sebagai penangkal penyebaran berita hoax.
Para admin grup akan mendapatkan masalah yang besar jika grup yang dikelolanya menyebarkan berita bohong atau hoax.
Admin grup tersebut bisa dituntut hukuman penjara.
Datuk Jailani Johari selaku Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk melakukan sebuah tindakan hukum kepada para admin grup WhatsApp yang membiarkan hoax tersebar begitu saja, termasuk di dalamnya terkait dengan informasi yang mengandung fitnah, penghasutan, dan penipuan.
Lebih lanjut Jailani menambahkan bahwa, Rancangan Undang-Undang tersebut diberlakukan supaya para admin grup lebih bertanggung jawab untuk lebih mengontrol para anggotanya. Dalam sebuah grup WhatsApp, seorang yang menjadi admin grup ini menjadi penyaring pertama terhadap segala informasi yang diterimanya sebelum disebarkan ke berbagai media sosial. Tidak hanya itu saja, admin grup juga memiliki kuasa penuh terhadap anggotanya.
“Para admin grup dapat dipanggil untuk mendampingi investigasi.
Tindakan hukum yang diberikan kepada admin grup nantinya tergantung pada fakta dan bukti pada masing-masing kasus”, jelas Jailani.
Sebagaimana dirangkum dari Mashable, menerangkan bahwa terkait dengan masalah berita bohong atau hoax diatur dalam Rancangan Undang-Undang Komunikasi dan Miltimedia Malaysia Tahun 1998.
Adanya Rancangan Udang-Undang Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tahun 1998 ini mendapat dukungan dari banyak pihak, diantaranya Wakil Presiden Konfederasi Asosiasi Pengguna Malaysia (FOMCA) Mohd Yusof Abdul Rahman.
Yusof menghimbau supaya Rancangan Undang-Undang tersebut segera disahkan. Karena sekarang ini penyeberan berita hoax sudah semakin meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas negara.
Memang undang-undang tersebut sekarang menjadi dasar acuan hukum terkait dengan persebaran berita hoax. Tidak hanya tentang persebaran berita hoax saja, tetapi di dalamnua juga mencantumkan acuan tentang pencemaran nama baik, hasutan, penipuan, serta penyebaran dokumen rahasia.
Oleh karena itu, apabila admin grup WhatsApp terbukti terlibat maupun mengizinkan beredarnya berita hoax maupun tindakan lainnya yang melanggar undang-undang, maka admin grup tersebut akan ditanggap dan bisa dipenjarakan.
Jailani kembali menegaskan bahwa apabila admin grup secara langsung terlibat atau sengaja membiarkan beredarnya berita bohong di dalam grup maka ia akan di hukum.
Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia kemudian mengklarifikasi soal pernyataaan terkait dengan hukuman untuk admin grup WhatsApp.
Dalam klarifikasi tersebut isinya menyebutkan bahwa percakapan yang terdapat dalam WhatApp, WeChat, Viber maupun Telegram pada dasarnya bersifat pribadi.
Meskipun demikian, pihak yang berwajib tetap saja bisa melakukan suatu penyelidikan jika ada pihak yang keberatan dengan konten yang dibagikan dalam grup tersebut.
“Pemerintah India pun sudah menyusun Rancangan Undang-Undang yang serupa dengan Malaysia agar para admin grup WhatsApp dihukum penjara jika terkibat dengen penyebaran berita hoax” ujar Yusof.
Yusof kembali menambahkan bahwa walaupun penyebaran berita hoax dilakukan oleh anggotanya tetap saja admin grup akan menerima hukuman jika terbukti melakukan pembiaran terhadap penyebaran berita hoax. “Dengan demikan berarti bahwa admin grup WhatApp tidak menyaring dan menghapus terlebih dahulu terhadap berita hoax tetapi malah disebarkan,” tegas Yusof.
Walaupun demikian, Yusof memberikan saran supaya admin grup WhatsApp yang terbukti melakukan pelanggaran supaya tidak diberikan hukum yang berat. Sebaliknya, mereka diberi teguran dan peringatan pertama secara tegas.
Kira-kira bagaimana ya jika hukuman itu diberlakukan di Indonesia?
