JAKARTA, HariaBernas.com – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam penanggulangan terorisme masih menjadi polemik. Komnas HAM mempunyai pandangan soal peran TNI tersebut.
Ketua Komisi Nasional HAM Nur Kholis mengatakan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme bisa dilakukan.
Dengan catatan, pelibatan TNI merupakan langkah terakhir sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.
“Yaitu untuk pelaksanaan tugas pokok operasi militer selain perang dan berdasarkan kebijakan, keputusan politik negara,” kata Nur Kholis.
Ia lebih sepakat jika penindakan tindak pidana terorisme itu tetap menggunakan pendekatan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian.
“Dilaksanakan oleh polisi dengan tetap menjamin terlindunginya hak asasi manusia, korban, keluarga korban, tersangka, terdakwa serta keluarganya,” kata Nur Kholis.
Komisioner Komnas HAM yang sudah dua kali periode tersebutuga mengingatkan, negara harus melindungi hak untuk hidup dan hak atas rasa aman bagi setiap orang yang berada di dalam yurisdiksinya, termasuk ancaman pidana.
Pelibatan TNI dalam penanganan masalah terorisme diusulkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Anti Terorisme.
Usulan itu disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden ingin unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme.
“Berikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam RUU ini.
Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menko polhukam sudah mempersiapkan,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5/2017).
Wakil Ketua Komnas HAM Roichatul Aswidah menambahkan, usulan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak tepat.
Hal ini disampaikan Roichatul menanggapi polemik dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang masih dibahas di DPR.
Menurut Roichatul, terorisme merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, penanggulanganya pun sudah seharusnya menggunakan sistem peradilan pidana.
“Dengan demikian, polisi harus menjadi pengampunya. Pemegang komandonya yakni aparat penegak hukum, yaitu kepolisian,” ujar Roichatul.
Menurut dia, lingkup peran TNI adalah pertahanan negara.
Sementara kepolisian terkait keamanan negara.
Menurut Roichatul, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan cara singkat yang melangkahi lingkup tugasnya.
Oleh karena itu, cukup kepolisian yang dilibatkan dalam penanggulangan terorisme.
Jika selama ini polisi memiliki catatan negatif dalam pemberantasan, sedianya hal itulah yang harusnya dibenahi.
Bukan justru melibatkan TNI untuk ambil bagian secara langsung dalam penanggulangan terorisme.
Selain itu, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 dan 3 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Kalau memang regulasi ini dinilai kurang tepat, Roichatul menyarankan agar dibuat undang-undang perbantuan TNI.
Dalam UU tersebut lingkupnya akan luas karena melibatkan banyak hal, tidak hanya menyoal terorisme.
“Kita dudukan saja, TNI di posisi sebagai TNI, dan Kepolisian sebagai Polisi yang bertangung jawab terhadap keamanan. TNI terhadap pertahanan,” kata Roichatul
“Ketika teorisme sudah mengancam pertahanan, maka TNI bisa dilibatkan dan prosedurnya ada di UU nomor 34/2004,” tambah dia.
Begitu juga sebut Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri.
Ia menilai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme berpotensi menimbulkan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.
Puri mengatakan, saat ini mekanisme akuntabilitas untuk menguji tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan oleh TNI masih sangat minim.
Terlebih lagi anggota TNI belum tunduk pada peradilan umum bila terjadi kesalahan dalam penanganan teroris.
Saat ini hanya ada dua alat ukur akuntabilitas yakni UU Peradilan Militer dan Peraturan Panglima TNI tahun 2010 tentang Larangan Melakukan Penyiksaan di Lingkungan TNI,” ujar Puri.
Menurut Puri, mekanisme hukum yang yang akuntabel sangat diperlukan mengingat institusi TNI dinilai belum bersih dari praktik penyiksaan.
Dia menyebut adanya praktik penyiksaan saat operasi melumpuhkan Gerakan Papua Merdeka.
Berdasarkan Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2016, Kontras mencatat 134 peristiwa penyiksaan antara periode bulan Mei 2015 hingga Mei 2016.
Dalam laporan tersebut terungkap anggota TNI menempati urutan kedua sebagai aktor penyiksaan dengan 24 tindakan.
Sementara aparat kepolisian menempati posisi tertinggi dengan 91 tindakan dan petugas lapas dengan 19 tindakan.
“Praktik-praktik seperti itu akan menjadi implikasi jika TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme tanpa ada mekanisme akuntabilitas yang jelas,” tutur Puri.
Lain halnya dengan Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia sah secara konstitusi.
Selama ini, kata Jimly, keterlibatan TNI itu diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2014 dan Pasal 30 ayat 2, 3 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945.
“Bahwa TNI tak terlibat, melibatkan diri dan dilibatkan diri di dalam urusan-urusan non pertahanan dan keamanan dalam arti luas. Kecuali dalam kondisi tertentu,” kata Jimly.
Menurut Jimly, pada kondisi tertentu itulah TNI bisa ikut mengambil peran, misalnya dalam persoalan pemberantasan terorisme.
“Pengaturan mengenai keadaan tertentu itulah ialah itu yang namanya hukum tata negara darurat.
Kalau ada dalam keadaan darurat, maka kekuatan militer itu, bisa menjalankan fungsi sipil,” kata dia.
“Bahkan misalnya pengadilan militer, bisa mengambil peran sebagai pengadilan sipil di daerah-daerah darurat perang. Jadi bisa menceraikan orang, bertindak sebagai Pengadilan Agama. Bisa gugatan Perdata, mengambil peran Pengadilan Negeri dan juga Pengadillan Tata Usaha Negara,” tambah Jimly.
Karenanya, kata Jimly, ia tak masalah jika kemudian pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di dalam negeri dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
“Enggak masalah.
Ini kan gara-gara banyak bom ini supaya makin kenceng (pencegahan) TNI dilibatkan. Ya baik-baik saja asal jangan melampaui ketentuan yang sudah diatur,” kata dia.
“Kan ada aturan-aturannya dalam kondisi kondisi tertentu dia (TNI/ bisa mengambil peran. Kalau keadaan yang kondisinya pemerintahan sipil, fungsi sipil.
Dia (TNI) tidak perlu dilibatkan kecuali atas permintaan, perbantuan,” kata dia.
Diketahui, ketika itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Kemeko Polhukam, Jakarta, (23/1/2016) mengundang sejumlah pakar hukum dan orang-orang independen untuk dimintai pertimbangannya terkait revisi UU Terorisme.
Salah satu pakar tersebut yakni Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji.
Tak Lagi BKO
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menilai selama ini pergerakan TNI memang terbatas dalam penanganan tindakan terorisme.
Dalam UU 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, TNI masih dilibatkan dalam status Bawah Kendali Operasi (BKO) Polri.
Karena itu, Satgultor 81 Kopassus, Denjaka dan Den Bravo tak memiliki kewenangan lebih untuk penindakan. Hal itulah yang ditunjukkan dalam penanganan kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso dalam Operasi Tinombala.
Perburuan kelompok ini, tetap di bawah kendali Polri yang mengkoordinir tim gabungan dari personel TNI dan Polri.
Atas itu, pendiri Partai Hanura itu menekankan bahwa ke depan pelibatan TNI haruslah secara utuh atau dengan kata lain tidak ada lagi istilah BKO, yang menunggu diminta dan membutuhkan administrasi yang rumit.
“Kita minta realistis saja dalam melawan terorisme. Yang rugi dan menjadi korban itu rakyat.
Maka kita bikin UU bukan soal posisi lembaga, tapi kepentingan rakyat,” pungkasnya.
