JAKARTA, HarianBernas.com – Keberadaan TNI dalam pemberantasan terorisme mendapatkan respon beragam. Meski DPR terlihat sepakat dengan memasukkan TNI pada RUU Tindak Pidana Teroris, muncul pertanyaan wewenang TNI dan pendekatan hukum nantinya.
Setara Institute mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto yang menepis kekhawatiran atas usulan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.
Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan, usul ini mengancam akuntabilitas sistem peradilan pidana terorisme.
“Ini usulan yang membahayakan bagi akuntabilitas sistem peradilan pidana terorisme dan berpotensi menggeser pendekatan hukum menjadi pendekatan militer dalam pemberantasan terorisme,” ungkap Hendardi.
Sosok yang peduli dalam persoalan HAM itu mengatakan, meski mendukung pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang Anti-terorisme, Setara mengingatkan, agar percepatan pengesahan RUU itu tidak mengubah pendekatan pemberantasan terorisme dari sistem peradilan pidana menjadi pendekatan non hukum.
Terorisme adalah kejahatan yang hanya bisa diberantas dengan pendekatan hukum dengan kewenangan preventif yang lebih luas jangkauannya,” ujar Hendardi.
Setara menilai, gagasan memasukkan TNI sebagai aktor dalam pemberantasan terorisme dipastikan akan keluar dari mekanisme sistem peradilan pidana terpadu.
Sebab, TNI bukanlah aparat penegak hukum yang bertugas memberantas kejahatan, termasuk kejahatan terorisme.
“Pelibatan TNI dalam RUU Anti-terorisme harus tetap dalam skema perbantuan sebagai tugas operasi militer selain perang, yang mekanismenya diatur dengan UU Perbantuan Militer,” kata Hendardi.
Selain itu, ia menilai, pelibatan TNI sebagai penegak hukum atas kejahatan terorisme akan melemahkan akuntabilitas pemberantasan terorisme karena tidak adanya kontrol sistemik yang melekat dalam sistem peradilan pidana terpadu bagi TNI.
“Sebaiknya fokus utama revisi RUU Anti-terorisme adalah pada penguatan kewenangan pre-trial bagi aparat kepolisian dan intelijen,” tegasnya.
Begitu juga kata Mantan Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan, yang lberpandangan TNI harus berada dibelakang polisi.
“Polisi tetap pengendali. Soalnya ini me nyangkut penegakan hukum.
Yang namanya penegakan hukum harus mengedepankan proses hukum dan aparat hukum itu adalah polri,” papar Direktur Eksekutig Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI tersebut.
Untuk posisi TNI memperkuat dan membakup dari belakang dalam proses hukum. “Koordinasi dan saling melengkapi Polri dan TNI itu penting,” jelasnya.
Sementara itu, Pengamat Teroris Al-Chaidar menyambut baik keterlibatan TNI. Menurutnya, teroris ada dua macam: (1) teroris tanzhim, (2) teroris tamkin.
“Teroris tanzhim itu bisa ditangani oleh Polrin Teroris Tamkin harus ditangani oleh militer,” jelasnya.
Hal itu juga diperkuat Anggoya Komisi III DPR RI Taufiqulhadi. Menurut politisi NasDem tersebut, nantinya TNI diperbantukan jika dibutuhkan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta revisi UU Terorisme tidak dimaknai akan disalahgunakan.
Meski, ada beberapa pihak khawatir revisi UU Terorisme tersebut berpotensi memunculkan pelanggaran HAM.
Terlebih dengan usulan masuknya kewenangan TNI dalam Revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
“Undang-Undang ini bukan ditujukan ke masyarakat sipil secara umum, tapi betul-betul ditujukan ke terorisme dan jaringannya.
Kami akan menjamin itu,” ujar pendiri Partai Hanura tersebut.
Bikin Bank Data Teroris
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, Indonesia akan membuat bank data terorisme dan bekerja sama dengan negara lain.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan terorisme yang memiliki jaringan secara global di beberapa negara, salah satunya Indonesia.
“Sudah disepakati (membuat) bank data untuk terorisme seluruh dunia. Sehingga nanti ada pemetaan anatomi terorisme di dunia seperti apa dan lebih mudah kerja sama untuk membasmi mereka,” terang Wiranto.
Saat berkunjung ke Rusia dan Arab Saudi, kata Wiranto, ia telah membicarakan kerja sama pemberantasan terorisme dengan kedua negara tersebut.
Menurut Wiranto, semua negara telah sepakat bahwa terorisme merupakan musuh bersama yang harus dibasmi secara bersama.
“Sehingga nanti tak hanya tukar-menukar informasi, atau pemahaman cyber untuk terorisme, kita juga kerja sama untuk memotong jalur logistik mereka melalui bank data,” lanjut Wiranto.
Pemerintah Pastikan Tak Langgar HAM
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memastikan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme tak akan melanggar hak asasi manusia.
Ia menjamin implementasi UU tersebut tetap akan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Tidak ada keinginan kita untuk melanggar hak asasi manusia. Semua dalam koridor negara hukum,” beber Yasonna.
Yasonna menjelaskan, dalam negara hukum terdapat prinsip due process of law, yakni penegakan hukum dengan cara yang tak bertentangan dengan hukum.
Prinsip tersebut akan tetap dijalankan.
“Prinsip due process harus dipertahankan. Tidak boleh sewenang-wenang polisinya, densusnya, instansinya. Tidak boleh korban-korban datang lagi,” tutur mantan Anggota Komisi II DPR RI itu.
Adapun salah satu pasal yang dinilai berpotensi melanggar HAM adalah pasal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.
Salah satu yang menyatakan pendapat tersebut beberapa waktu silam adalah Direktur Imparsial Al-Araf.
Menurut dia, jika itu terjadi maka upaya penanganan terorisme akan semakin eksesif dan represif serta berpotensi besar melanggar HAM.
Dalam negara demokrasi, kata Araf, harus ada batas jelas antara institusi penegak hukum dan institusi pertahanan negara.
Yasonna Laoly mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan untuk menerapkan internal security act (ISA).
Konsep ISA banyak digunakan di sejumlah negara, di antaranya Malaysia dan Singapura, yang menerapkan kebijakan keras untuk memerangi terorisme.
“Tidak sampai separah itu.
Kalau kita melihat Singapura dan Malaysia, itu kan sangat represif,” tambah Yasonna.
Menurut Yasonna, revisi UU Anti-Terorisme yang masih dalam pembahasan di DPR ini lebih kepada memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme.
Berdasarkan UU saat ini, polisi hanya berwenang menindak ketika tindak pidana terorisme sudah terjadi.
“Mungkin kita tidak seperti yang dilakukan di Malaysia, tetapi paling tidak ada perbaikan untuk penegak hukum mengambil langkah pencegahan agar tidak terjadi tindak terorisme,” tutur Yasonna.
