BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pro dan Kontra Keputusan Hak Angket KPK

JAKARTA HarianBernas com Pengesahan hak angket atas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah diketok oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Dan segera...

Minggu, 30 April 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 29 April 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Pengesahan hak angket atas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah diketok oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Dan segera dibentuk pansus guna menindaklanjuti keputusan tersebut.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu dianggap secara sepihak mengetok palu, disaat proses interupsi dari beberapa anggota DPR masih bergulir. Sikap dari Fahri yang pernah disenggol soal pajak itu, ternyata menimbulkan persoalan. 

Bahkan, hak angket atas KPK menimbulkan pandangan berbeda dari berbagai pihak.

Pakar atau pengamat mempunyai pandangan pro dan kontra terhadap keberadaan pansus tersebut.

Seperti pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. Margarito mempunyai pendapat bahwa dari sisi hukum hak angket tersebut konstitusional. Guna memastikan fungsi-fungsi penyelenggaraan kenegaraan berlangsung akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hak angket adalah cara untuk memastikan fungsi-fungsi negara berlangsung dalam kerangka rule of law, bukan maunya sendiri,” ujar Kamis.

Menurutnya, keberadaan hak angket jangan dikhawatirkan untuk melemahkan KPK, atau mengintervensi proses penegakan hukum.Pengajuan hak angket, justru ingin menguji kejujuran KPK.

“Kalau jujur pasti tak ada rasa takut kepada siapa pun.

Kenapa harus dipikirkan bahwa ini akan melemahkan. Ini cuma minta klarifikasi dan membuktikan data dan fakta yang dimiliki DPR. Tinggal dijawab saja.

Apa yang perlu ditakuti?” tegasnya.

Margarito menegaskan, di dalam prespektif negara hukum demokratis, hak angket sangat wajar dan biasa saja.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memastikan bahwa KPK tidak akan menindaklanjuti hak angket yang diajukan DPR.

Menurut Syarif, permintaan anggota DPR melalui hak angket itu dapat menghambat proses hukum.

“Rekaman dan BAP (berita acara pemeriksaan) hanya dapat diperlihatkan di pengadilan,” ujar Syarif saat dikonfirmasi, Jumat.

Menurut Syarif, jika bukti-bukti termasuk rekaman penyidikan dibuka, hal itu berisiko menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus korupsi proyek e-KTP.

“Segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK,” kata Syarif.

Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dari sisi legalitas keberadaan pansus tidak sesuai. Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengkritik keras Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang memimpin sidang paripurna penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fahri Hamzah dinilai hanya memimpin sebuah dagelan karena langsung mengetuk palu mengesahkan penggunaan hak angket padahal masih banyak fraksi yang mengatakan tidak setuju.

“Palu diketuk pada saat ada anggota sidang berjuang interupsi. Bagaimana bisa seorang Fahri Hamzah berpikir semua orang dalam ruangan itu bersikap sama,” kata Lucius.

Lucius mengatakan sikap arogan Fahri Hamzah tersebut tidak terlepas dari sikap Fahri Hamzah yang selama ini vokal terhadap KPK.

Kata Lucius, Fahri adalah motor penggerak suara di DPR yang ingin melemahkan KPK.
“Dia memanipulasi banyak fakta.

Dia abaikan semuanya. Palu yang merupakan kewenangannya dijadikan alat percepat proses,” tambah Lucius.

Begitu kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai langkah DPR pendukung angket KPK hanya bertujuan untuk membela rekan sejawat yang tersangkut kasus e-KTP. 

“Untuk menekan KPK supaya rekan-rekannya tidak diproses, mudahnya begitu. Karena yang terkait kasus itu kan orang-orang penting DPR,” curiga Sebastian.

Sebastian menyoroti DPR yang tidak secara terbuka menerangkan argumen dan motivasinya mengenai pengajuan hak angket.

Menurut Sebastian, kalau hanya terkait pemeriksaan seorang Miryam S. Haryani, pengguliran hak angket menjadi tanda tanya besar.

“Seharusnya untuk hajat hidup orang banyak,” kata dia. 

Apabila DPR tertutup mengenai hal itu, kata Sebastian, justru seperti menggali kubur sendiri lantaran mereka akan terus menjadi sorotan publik. 

“Kalau diterangkan secara terbuka dari KPK akan lebih baik agar publik tahu,” ujarnya. 

Sebastian khawatir hak angket ini hanya akan berujung pada permainan dan transaksi politik yang tentu akan menghambat proses penegakan hukum dan merugikan rakyat Indonesia. 

Apabila hak angket ini akhirnya bergulir, kata Sebastian, itu akan menjadi ujian komitmen bagi KPK agar terus mengusut kasus mega-korupsi yang diduga melibatkan banyak anggota DPR.

Meski begitu, menurut  Sebastian, langkah DPR menuju pengguliran hak angket ini masih panjang dan terjal. Dia menduga akan terjadi perdebatan sengit untuk tidak menyetujui rencana itu di internal Dewan sehingga hak angket sulit untuk digulirkan. “Kecuali ada 'operasi' luar biasa,” pungkas dia.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) yang juga arsitek pembentukan KPK, Prof.

Romli Asmasasmita memiliki pandangan berbeda. Dia justru menyatakan bahwa hak angket DPR terhadap KPK tidak ada yang salah dan sudah tepat.

?KPK itu harus diawasi oleh DPR. Pengawasan itu sama halnya terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kepolisian,? kata Romli.

Karena itu menurut dia, sebuah kesalahan apabila KPK menolak hak angket yang digulirkan oleh DPR, mengingat hak angket adalah hak konstitusional DPR yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3.

?Hak angket yang digulirkan DPR juga berlaku ke semua lembaga atau institusi, termasuk KPK.

Sehingga tidak ada kesalahan yang dilakukan DPR untuk membuka rekaman terhadap penyelidikan kasus keterangan palsu terhadap mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani,? tegasnya.

Romli juga mengingatkan bahwa KPK itu lembaga diluar konstitusi yang sengaja dibentuk untuk memperbaiki polisi dan kejaksaan, dimana lembaga KPK hanya independen menurut undang-undangnya.

?DPR justru semakin sah dalam menggulirkan angket jika yang disasar adalah adanya tujuh dugaan penyelewengan anggaran di KPK berdasarkan audit BPK,” terangnya.

Soal anggaran di luar perdebatan mengenai boleh tidaknya angket kepada lembaga tersebut. Harusnya dari awal DPR ngomong hak angket ini ditunjukkan kepada dugaan penyelewengan anggaran jelas.

“Ini soalnya dikaitkan dengan soal penyadapan oleh pembicaraan saksi,? pungkasnya.

Oleh sebab itu, hak angket yang telah diketok palu dalam rapat paripurna, Jumat (28/4/2017) kemarin, su?dah benar dilanjutkan ke tahap Panitia Khusus (Pansus).

Indonesia Corruption Watch atau ICW mempunyai pandangan Ketidakpatuhan tersangka kasus korupsi KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kuat karena campur tangan pihak lain.

Miryam kini dijadikan buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tidak pernah mengindahkan panggilan KPK.

Peneliti ICW, Donal Fariz mengatakan orang-orang yang terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun tersebut memiliki peran besar.

“Yang jelas pasti campur tangannya orang yang terancam dengan kesaksian Miryam pasti bisa individu, bisa partai, saya enggak tahu itu (yang berperan),” kata Donal Fariz.

Menurut Donal, pihak-pihak yang merasa dirugikan karena disebut Miryam menerima uang korupsi saat diperiksa KPK bisa saja berkonsolidasi agar Miryam tidak hadir di KPK.

Dalam pandangannya, itu pula lah yang menyebabkan Miryam mencabut hasil Berita Acara Pemeriksaan saat penyidikan di KPK ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

“Pasti akan orang-orang itu berkonsolidasi di antara mereka yang dirugikan itu. Pakai lah tangan pengacara atau orang-orang tertentu untuk mempengaruhi Miryam,” kata dia.

Campur tangan tersebut terlihat ketika serangkaian teror yang menerpa KPK.

Mulai dari teror terhadap Kepala Satuan Tugas Penyidikan KPK Novel Baswedan dan Hak Angket DPR yang meminta agar KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

“Prosesnya sistematis dan terkonsolidasi. Orangnya itu-itu juga. kita sudah tahu. Para pemain lama, musuh-musuh KPK di DPR itu sudah jelas.

Bisa diidentifikasi siapa orangnya,” kata dia.

Catat Parpol Pengusung Pansus KPK

Sedang Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Daniel Anzhar Simanjuntak menyatakan agar masyarakat mencatat nama-nama anggota DPR yang menandatangani usulan hak angket, begitu pula asal partainya.

Ia menyeru agar dalam pemilu mendatang, nama-nama anggota DPR itu tidak usah dipilih kembali.

“Sikap kami jelas, berulang kali menyuarakan kawal KPK untuk berani melakukan penegakkan hukum,” ucap Daniel.

Daniel melanjutkan pihaknya akan menghimpun kekuatan publik untuk menyatakan sikap mendukung KPK secara penuh.

“Kami mengajak publik untuk catat dan ingat siapa saja yang menandatangani hak angket ini supaya ada langkah politik,” tegasnya.

Langkah politik yang dimaksud Daniel yakni publik tidak memilih kembali mereka dalam pemilu mendatang.

“Ingat semua partai yang ikut serta hak angket, itu karena jelas pengkhianatan pada pemberantasan korupsi di Indonesia dan jangan pilih mereka lagi,” tambahnya.

Selain itu ia minta KPK tidak memperdulikan hak angket tersebut, karena jelas secara yuridis melanggar ketentuan undang-undang.

“Kami menyarankan KPK tidak usah peduli pada hak angket, jelas secara yuridis itu melanggar. Mana mungkin KPK membuka informasi yang sifatnya rahasia,” terang Daniel.

Mantan Ketua Mahkamah konstitusi Mahfud MD menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu khawatir dengan hak angket DPR.

Ia beranggapan, hak angket yang telah disetujui dalam sidang paripurna, Jumat (28/4/2017), tidak serta merta mewajibkan KPK membuka rekaman kepada DPR.

“Jika diangket oleh DPR, KPK jalan terus saja. Kalau ditanya jawab saja: rekaman hasil pemeriksaan hanya untuk Pengadilan.

KPK tak bisa diapa-apakan oleh hasil angket,” demikian tulis Mahfud melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd.

Mahfud meminta KPK tak perlu menggubris hak angket yang ditujukan kepada mereka.

Terlebih, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) secara tegas telah mengatur penggunaan hak angket tersebut.

“Menurut UU MD 3 hak angket itu menyelidiki pelaksanaan UU dan atau kebijakan pemerintah. KPK itu buja Pemerintah dalam arti UUD kita,” ujar Mahfud.

Pemerintah, kata Mahfud, memiliki dua pengertian secara luas, yakni mencakup seluruh lembaga negara.

Sementara, dalam arti sempit pemerintah yang dimaksud hanya eksekutif. Ada pun di dalam UUD 1945, pemerintah yang dimaksud hanya eksekutif.

Ia menambahkan, di dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3, yang dapat diangket DPR adalah pemerintah dan lembaga pemerintah non-kementerian.

Menurut dia, KPK bukan pemerintah.
“Silahkan saja DPR menyelidiki KPK dengan hak angket.

Kalau ditanya oleh DPR, KPK blh menjawab apa adanya sesuai dengan jaminan UU,” cuit Mahfud.

“Inilah saatnya para komisioner KPK menujukkan, dirinya tdk takut dicopot oleh DPR krn DPR tak bs sembarangan mencopot. Ayo, KPK,” kata dia.

“Angket DPR biarkan saja jalan terus,tapi KPK bisa berjalan lebihkencang. Angket DPR tak harus dirisaukan.

Itu urusan remeh. Ayo, KPK!” Tegasnya.

Soal rekaman dipertegas Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, hak angket yang diajukan DPR RI tak akan mengubah sikap Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Presiden sekalipun sebagai kepala eksekutif tidak bisa mengintervensi KPK, apalagi DPR,” ujar Fickar.

Fickar menganggap keputusan persetujuan hak angket terlalu terburu-buru tanpa mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam undang-undang. 

Meski hak angket merupakan hak konstitusional DPR, tetapi juga fungsi pengawasan kekuasaan legislatif terhadap eksekutif.

Sementara, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang independen. Siapapun, kata dia, tidak bisa mencampuri wilayah hukum lembaga penegak hukum manapun.

“Dalam konteks fungsinya sebagai penegak hukum, KPK termasuk kekuasaan kehakiman yang harus bebas dari segala intervensi kekuasaan lain, yaitu eksekutif dan legislatif,” kata Fickar.

Fickar mengatakan, jika DPR RI memaksakan hak angket, menandakan adanya pemaksaan kekuasaan politik terhadap kekuasaan juridis.
Intervensi seperti itu harus ditolak.

Ia menganggap hal ini dapat meruntuhkan martabat Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum.

“Tindakan ini bukan saja pelemahan kepada KPK tapi juga pada kekuasaan kehakiman secara keseluruhan,” kata Fickar.
Penanganan kasus e-KTP, kata Fickar, harus tetap bergulir dan dikembangkan meski KPK terus “digoyang”.

Ia menganggap munculnya hak angket ini menandakan kekhawatiran anggota DPR atas kasus tersebut.

Mengenai perbedaan sikap atas hak angket, menurut Fickar, hanya pada kepentingan pragmatis yang menguntungkan partainya atau tidak.

Selebihnya para legislator itu sama saja kepentingan pragmatisnya, tanpa menafikan masih banyak legislator yang idealis,” kata dia.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Pro dan Kontra Keputusan Hak Angket KPK”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan