BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

FSP BUMN Bersatu Desak Jokowi Bubarkan BPDP Sawit

JAKARTA HarianBernas com Federasi Serikat Pekerja FSP BUMN Bersatu mendesak Presiden Republik Indonesia RI Joko Widodo untuk membubarkan Badan Pengelola Dana...

Kamis, 27 April 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 26 April 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mendesak Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo untuk membubarkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDB) Sawit yang dibentuk sejak tahun 2015.

Menurut Wakil Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Tri Widodo Sektianto, BPDP Sawit berpotensi menjadi sumber korupsi dalam Industri sawit Indonesia. “FSP BUMN Bersatu mendesak Presiden Joko Widodo untuk membubarkan BPDP yang berpotensi menjadi sumber korupsi dalam Industri sawit Indonesia yang jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah dari penghimpunan dana pungutan ekspor CPO tersebut,” ungkap Widodo di Jakarta, Kamis (27/04/17). 

Selain itu, Widodo juga mengatakan pihaknya meminta KPK segera memeriksa pengunaan dana hasil pungutan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang jumlahnya triliunan rupiah, karena diduga banyak diselewengkan dalam pengunaannya.

“Ada kecurigaan dalam penggunaannya dan tidak pernah diaudit oleh BPK sejak Badan Pengelola Perkebunan (BPDP) dibentuk tahun 2015 dan mulai melakukan pungutan hasil ekspor CPO,” tutur Widodo. 

Ia menjelaskan, tidak ada pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang efektif karena tidak ada verifikasi penggunaan dana hasil pungutan tersebut yang sebagian besar dihabiskan untuk subsidi biofuel. Hal ini terbukti, hanya tiga grup usaha swasta perkebunan besar saja yang menikmati dana hasil pungutan ekspor CPO untuk mensubsidi industri biodieselnya hingga mendapatkan 81,7 persen dari Rp 3,25 triliun untuk alokasi dana Industri biodiesel. 

“Ada kong kali kong antara BPDP dan ketiga perusahaan perkebunan sawit swasta yang memiliki Industri biodiesel dalam penggunaan dana hasil pungutan ekspor CPO yang di-mark up,” sambungnya. 

Menurutnya, hal itu dikuatkan dengan mundurnya Ketua Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) Bayu Khrisnamurti. Akibat adanya indikasi peyelewengan Dana BPDP untuk Industri Biodiesel yang melawan UU Perkebunan no 39 tahun 2014 Dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Mei 2015.

“Dana itu seharusnya adalah untuk digunakan bagi penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi.

Pungutan itu adalah 50 Dolar Amerika Serikat (AS) per satu ton minyak sawit untuk kebutuhan ekspor.

Pada pertengahan 2016, dana pungutan mencapai sekitar Rp.5,6 triliun dan ditargetkan mencapai Rp10 triliun pada akhir 2017,” terangnya.

Lebih lanjut, Widodo menjelaskan 11 perusahaan yang memperoleh dana perkebunan tersebut untuk program biofuel periode Agustus 2015-April 2016 yang harus segera di audit BPK dan KPK diantaranya, PT Wilmar Bionergi Indonesia; PT Wilmar Nabati Indonesia; Musim Mas, PT Eterindo Wahanatama; PT Anugerahinti Gemanusa; PT Darmex Biofuels; PT Pelita Agung Agrindustri; PT Primanusa Palma Energi; PT Ciliandra Perkasa; PT Cemerlang Energi Perkasa; dan PT Energi Baharu Lestari.

“Bukti akibat peyelewengan dana pungutan ekspor oleh BPDP mengakibatkan promosi terkait Perkebunan sawit Indonesia diluar negeri tidak dilakukan sehingga menyebabkan pandangan yang salah tentang Industri sawit Indonesia di Uni Eropa sehingga hasilnya Parlemen Eropa melarang masuk produk sawit Indonesia ke Uni Eropa,” ujarnya.

Widodo menjelaskan, dari pungutan ekspor CPO tersebut negara tidak diuntungkan, malah Perkebunan sawit milik Negara dan Petani sawit serta Perkebunan swasta yang dirugikan karena pungutan ekspor CPO 50 Dolar AS mengurangi pendapatan PTPN dan Petani akibat harga Tandan Buah Segar dibebani oleh punguntan ekspor CPO tersebut.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan