JAKARTA, HarianBernas.com – Kursi kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY knali digoyang. Partai Demokrat yang selama ini adem ayem ternyata mengalami kekisruhan di tubuhnya.
Kisruh internal melanda Partai Demokrat. Sejumlah deklarator Partai Demokrat menggugat kepemimpinan presiden keenam tersebut.
Sebelumnya 2016, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sempat digoyang.
SBY diminta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Desakan ini diutarakan salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan 2016 lalu.
Menurut Hencky, selain alasan elektabilitas partai turun, juga karena sekarang SBY sedang menghadapi gugatan sejumlah kader bintang mercy baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur.
“SBY tidak bisa mengadakan sebuah perbaikan. Dalam kondisi ini kan daya tariknya sudah enggak ada, wong beliau presiden saja hancur partainya, apalagi beliau nggak presiden,” ungkap Hencky.
Jika hasil survei sebuah koran media nasional, elektabilitas Partai Demokrat anjlok hingga 4,5 persen, justru dari penghitungannya sudah hancur berantakan.
Sebagai salah satu pendiri yang ikut berjuang dari titik tiada menjadi ada dan menang, ia berharap SBY legowo untuk mundur ketimbang partai ini lebih hancur. Pilihan lain, menurut dia, SBY dimundurkan dengan tidak hormat lewat Kongres Luar Biasa.
“Kalau bicara pendiri, tentunya komunitas pendiri itu dari 99 orang kan tidak satu suara.
Tapi kami asli pendiri, yang mendirikan partai ini, bukan partai ini diciptakan di Cikeas,” tegasnya.
Hencky kembali menekankan, elektabilitas partai yang kian drop ini sulit untuk diselamatkan jika SBY tetap bercokol sebagai ketum. “Dengan menghadapi tiga masalah cukup berat, apalagi dia akan konsolidasikan, susah,” cetusnya.
Menurut Hencky, selama ini SBY telah menjalankan sistem feodalisme di dalam kepartaian, bahkan ketika menjadi ketua dewan pembina. Satu per satu kader dan deklator di daerah langsung dipecat karena bersuara kritis. Hingga hanya tersisa satu deklator di Riau.
“Apalagi ketika dia melibatkan Ibas (Edhie Baskoro), yang tidak tahu apa-apa tentang partai ini.
Kemudian dia melangkahi dan melupakan sejarah partai ini bahwa partai ini hanya didirikan di Cikeas, itu sangat naif, itu bahaya,” pungkas sosok yang juga terlibat dalam Badan Penyelamat Partai Demokrat yang melengserkan Anas Urbaningrum ini.
Memang kalau dilihat ketakutan Hencky cukup masuk akal. Melihat pada pilgub DKI Jakarta 2017, calon gubernur yang diusung Demokrat gagal, bahkan tidak lolos masuk putaran kedua. Padahal yang diusung merupakan putra dari SBY sendiri.
Pertanyaan sekarang apakah memang pengaruh SBY sudah memudar, dengan melihat hasil tersebut.
Dan sikap dari Henc Demokrat akan terpuruk di 2019 dapat saja terbukti.
Di tahun yang sama, sekitar akhir 2016 Demokrat sedikit tergerus dengan keluarnya pengurus dan masuk ke Partai Hanura besutan Oesman Sapta.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Roy Suryo tidak mempermasalahkan hal itu. Di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum, Demokrat disebutnya tetap solid.
“Ya monggo (silakan) saja, tetapi insya Allah PD tetap solid di bawah Ketum Bapak SBY semenjak kongres lalu dan hal tersebut biasa dalam sebuah dinamika politik,” urai Roy, saat itu.
“Saya percaya kalau yang disebut kader PD pasti akan tetap setia di PD. Kecuali mereka-mereka yang sudah mantan kader,” sambung mantan Menpora ini.
Terkait sikap mantan kader Demokrat I Gede Pasek Suardika yang sudah bergabung ke Hanura, Roy menyebut itu sebagai hak politik individu.
Dia juga tahu Pasek adalah salah satu yang mendorong Oesman maju hingga terpilih sebagai Ketum Hanura secara aklamasi.
“Kalau Bli Gede Pasek Suardika kan memang salah satu yang mendorong Pak OSO masuk Hanura, jadi ya itu pilihan politik masing-masing individu,” tutur Roy.
Roy tidak khawatir jika loyalis Anas yang masih di Demokrat merapat ke Hanura. Menurut dia, partai berlambang logo Mercy itu tetap satu dan tetap solid.
“Nah, soal masih banyak atau tidak (loyalis Anas), terus terang saja saya selalu menganggap PD tetap satu. Tidak ada PD-nya Pak Subur, PD-nya Pak Hadi Utomo, PD-nya Mas Anas, atau PD-nya Pak SBY,” jelas dia.
Roy memastikan masing-masing ketua umum memegang amanah sesuai tanggung jawabnya. “Semua Ketua Umum PD memegang amanah sesuai periodenya masing-masing dan sekarang PD solid di bawah Ketum Pak SBY,” tambah Roy.
Sebelumnya, Oesman mengklaim ada 17 kader Demokrat yang merapat ke Hanura.
Belasan kader Partai Demokrat itu ada di tingkat provinsi. Mereka sudah menyatakan diri keluar dari organisasi dan partai tempat mereka berasal.
Gugatan dari kader juga sempat terjadi terhadap petinggi Demokrat. Anggota DPR dari Partai Demokrat (PD) Daerah Pemilihan (Dapil) DI Yogyakarta, Ambar Tjahyono mengajukan gugatan kepada Komisi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Ketua Umum PD Roy Suryo.
Gugatan itu dilayangkan atas keputusan PD untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) atas Ambar.
Melalui kuasa hukumnya, M Irsyad Thamrin, diketahui bahwa Ambar telah melayangkan gugatan pembatalan surat keputusan KPU nomor 618/KPU/XI/2016 tentang PAW ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Menurut Irsyad, surat tersebut cacat prosedural dan substasi karena tanpa dilengkapi surat keterangan berhalangan tetap dari pihak berwenang sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Dalam surat PAW itu dinyatakan bahwa usulan pemberhentian diberikan kepada pemilik suara di bawah Ambar dalam Pileg 2014, yaitu Roy Suryo.
Bahkan keluarga Ambar pun tidak pernah mendapatkan surat resmi PAW tersebut, dan hanya menerima fotokopi.
“Itupun hanya diselipkan di pintu ruangan Ambar Tjahyono.
Hal ini menjadi sangat aneh dan tentu tidak transparan dan akuntabel karena tidak ada pemberitahuan terkait usulan PAW termasuk dengan alasan dan buktinya,” ungkapnya.
Gugatan juga dilayangkan kepada Sekretaris Jenderal PD Hinca Panjaitan karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait PAW itu.
Sedang gugatan perdata diajukan kepada Roy Suryo yang dinilai juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan terus menerus menyebarkan berita tidak berdasar ke Pengadilan Negeri Sleman.
“Gugatan pada DPP Partai Demokrat (SBY dan Hinca Panjaitan) kami sampaikan ke PN Jakarta. Sementara untuk Roy Suryo kami gugat ke Pengadilan Negeri Sleman dan sidang perdananya dilakukan Kamis (30/3/1017),” tuturnya.
Kembali Digugat
Kali ini gugatan kembali terulang. Deklarator Partai Demokrat dan penggugat, Sahat Saragij mengajukan surat permohonan pembekuan Partai Demokrat kepada Menkum HAM Yasonna Laoly.
Dia ingin, untuk sementara waktu, kegiatan politik partai berlogo bintang Mercy itu dibekukan.
Sahat menilai, SBY telah melanggar UU Partai politik Sekarang terjadi AD/ART ilegal, melanggar UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, pasal 5 ayat 1 dan 2. SBY telah mengubah AD/ART partai seenaknya, bukan dari forum tertinggi partai yakni munas.
“Itulah alasan kenapa kita sampaikan surat pemberitahuan dan permohonan kegiatan Partai Demokrat dibekukan. Ini kita lakukan semata atas kecintaan kader kepada partai,” papar Sahat.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, seluruh proses persidangan telah didokumentasikan melalui akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris.
Sehingga, akta hasil rapat disebut akta relaas.
Artinya, akta tersebut merupakan uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.
“Dalam konteks hukum tentu berita acara rapat yang langsung dibuat oleh notaris yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah merupakan akta relaas dan bukan akta partij atau akta yang dibuat di hadapan notaris atas keterangan seseorang,” kata Didik.
Dengan demikian, kata dia, dokumentasi kongres Surabaya adalah akta autentik yang bisa dibuktikan pertanggungjawabannya. Didik menegaskan, para deklarator tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat SBY.
“Berdasar hal tersebut, dari standing hukum maka tidak ada lagi standing kawan-kawan untuk menuduh perubahan AD/ART dilakukan oleh siapapun dalam organisasi partai,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPR ini meminta kader yang melaporkan SBY itu memahami secara utuh dasar hukum dan legalitas kongres. “Saya tidak tahu perspektif mereka terkait dengan legalitas hasil kongres yang mereka pahami,” ujar Didik.
Oleh karenanya, Didik menyebut partainya siap mengikuti proses hukum dari gugatan yang diajukan para deklarator.
“Partai Demokrat sebagai partai yang sangat menjunjung tinggi norma hukum, tentu kita akan tunduk dan patuh kepada hukum dengan menghadapi gugatan tersebut melalui proses dan mekanisme yang berlaku,” pungkas dia.
Siap Hadapi
Digugatnya Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sekjennya, Hinca Pandjaitan oleh kader partai berlambang bintang mercy itu Yanrizal Usman, terkait soal laporan dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat tak gentar menghadapinya.
Bertarung di pengadilan nantinya, Partai Demokrat akan mengajukan mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin sebagai tim hukum.
“Kita siapkan tim hukum. Ada Amir Syamsudin yang juga majelis tinggi Demokrat,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjariefuddin Hasan.
Ia memastikan, ?Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BP-OKK) yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) merupakan hasil ?Keputusan Kongres IV yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 12-13 Mei 2015. ?”Itu sama (dengan hasil keputusan kongres).
Kata siapa bukan hasil kongres partai,” geramnya.
Lantas ia balik bertanya? apakah Yanrizal mengerti soal kongres dan hasilnya.? Sjarief pun menduga jikalau kadernya itu tidak ikut kongres Partai demokrat.
“Ngaco. Mana tahu dia soal Demokrat.
Kecuali yang ikut di kongres bolehlah. ?Kalau mau tanya tentang kongres, tanya Sjarief Hasan?. Ini orang-orang yang tidak jelas, ?” ujar legislator daerah pemilihan Jawa Barat itu dengan kesal.
Lantas ia meragukan apakah Yanrizal benar-benar kader Demokrat. “Saya baru dengar nama itu,” pungkas Sjarief.
Pengamat politik Hendri Satrio menilai Demokrat cukup solid tidak mungkin terbelah, sebab masih mempunyai tokoh sentral yaitu SBY.
“Nah sekarang orang-orang yang tidak suka dengan kubu sekarang mendapatkan jalur untuk membekukan sementara. Tapi saya tidak yakin akan sukses, walaupun gugatan akan sedikit menggoyang,” ujar Hendri.
Ia memastikan persoalan Demokrat ini hal yang biasa dalam organisasi.
Tapi, diyakini SBY akan memenangkannya.
“Menarik kalau kemudian Menkumham Yasona Laoly mengabulkan untuk membekukan sementara. Saya rasa akan banyak pertimbangan oleh Yasona guna.memuluskan atau memberikan restu apakah setuju atau tidak,” terangnya.
Bahas Pilpres
Gugatan yang dilakukan salah satu pendiri Partai Demokrat tidak terlalu digubris. Pasalnya, Demokrat bukannya mengendurkan solid, malah akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 7-8 Mei 2017 di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Rapat itu akan membahas soal konsolidasi jelang Pilkada 2018 dan persiapan Pilpres 2019.
“Agenda utamanya memang konsolidasi internal Partai Demokrat sekaligus pemantapan Pilkada 2018 sekaligus persiapan Pilpres 2019,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo.
Sementara, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menjelaskan, rapat tersebut akan mengevaluasi program kerja partai yang telah dijalankan. Didik menuturkan, partainya juga akan membahas strategi pemenangan jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
“Perkembangan kekinian politik dan pembahasan design politik melalui RUU Pemilu akan sangat menentukan strategi dan rencana aksi tiap-tiap partai kedepan termasuk Partai Demokrat,” tegasnya.
Strategi pemenangan itu, kata Didik, akan disesuaikan dengan dinamika pembahasan dalam RUU Pemilu yang kini tengah dibahas DPR.
“Strategi dan rencana aksi serta design pemenangan Pemilu 2019 tidak bisa dilepaskan dengan design yang akan dirumuskan dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas di DPR saat ini,” pungkasnya.
