Jakarta, HarianBernas.com-Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, menghukum Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa kasus dugaan penyuapan terhadap pejabat pajak, Kemenkeu, Handang Soekarno, dengan hukuman 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Jaksa meyakini, country director PT. Eka Prima Ekspor Indonesia terbukti memberikan uang suap senilai Rp 1,9 miliar, dari komitmen fee sebesar Rp 6 miliar.
??Menuntut menyatakan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi,” terang JPU KPK Ali Fikri, di Jakarta, Senin (03/04/17).
Dalam analisa yuridisnya, berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dalam persidangan disertai alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, serta petunjuk, jaksa menengarai, perbuatan yang dilakukan Rajamohan, dinilai telah terbukti memenuhi unsur dalam dakwaan pertama, yakni Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No.31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Karena tidak alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu jaksa mengganjar pengusaha asal India tersebut dengan hukuman penjara.
Dalam memberikan tuntutan, jaksa mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan yang dilakukan Rajamohanan, dinilai tidak mendukung program pemerintah yang tengah giat memberantas korupsi dan menciderai upaya menjadikan birokrasi bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sementara hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan menyesalsi perbuatannya.
Sebelumnya, Ramapanicker Rajamohanan Nair, didakwa memberikan uang suap senilai Rp 1,9 miliar, dari komitmen fee sebesar Rp 6 miliar, kepada pejabat pegawai pajak, Handang Soekarno.
Pemberian suap dilakukan agar Handang mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi oleh PT. EKP, diantaranya terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), Surat Tagihan Pajak (STP PPN), Penolakan Pengampunan Pajak (tax amnesty), Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata dan Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Khusus.
“Memberi atau menjanjikan sesuatu uang senilai 148.500 atau setara Rp 1,998.810.000,00, dengan maksud suapaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,” ujar JPU KPK Ali Fikri, saat membacakan surat dakwaan di PN. Tipikor Jakarta, Senin (13/2/17).
Atas perbuatannya, Rajamohan terancam hukuman 5 tahun penjara, sebab dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU NO.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.