JAKARTA, HarianBernas.com – Perjalanan berliku nasib komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan.Pengawas Pemilu atau Bawaslu masih belum jelas. Dewan Perwakilan Rakyat masih membuat gantung kepastian tersebut. Bahkan, Komisi II DPR masih belum tegas dengan menawarkan tiga opsi terkait jabatan komisioner KPU dan Bawaslu.
Meski, Tim Panitia Seleksi (Pansel) telah menyerahkan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu, untuk menggantikan komisioner saat ini yang akan habis masa jabatannya pada 12 April mendatang.
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, tiga opsi itu adalah, pertama, DPR akan menolak semua calon anggota KPU dan Bawaslu dengan alasan menunggu RUU Penyelenggaraan Pemilu selesai dibahas.
Kedua, menerima sebagian calon anggota KPU dan Bawaslu demi mengantisipasi kekosongan komisioner KPU dan Bawaslu.
Ketiga, DPR akan menerima dan melanjutkan proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu dengan mengikuti aturan yang berlaku saat ini.
Ketua Pansus RUU Pemilu ini mengatakan tiga opsi itu akan dibahas dalam rapat bersama Tim Pansel Calon Komisioner KPU dan Bawaslu.
Jelas Lukman, dalam pertemuan akan terlebih dulu dibahas soal tata tertib proses uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU dan Bawaslu yang rencananya digelar 3-5 April.
“Belum ada kesepakan, masih tentatif tiga opsi itu. Belum diputuskan,” ujar politisi PKB tersebut.
Selain Pansel, Lukman menambahkan, Komisi II juga akan memanggil ahli hukum tata negara untuk membahas proses seleksi angota KPU dan Bawaslu untuk mengantisipasi celah potensi pelanggaran selama proses seleksi dilakukan.
?Pemanggilan ahli tata negara untuk memastikan benar atau tidak proses yang dilakukan selama ini,? ujar Lukman.
Dalam agenda kerja, Komisi II telah mengalokasikan waktu 3-5 April 2017 untuk memproses uji kepatutan dan kelayakan anggota KPU dan Bawaslu.
Pada pertemuan konsultasi antara pimpinan Komisi II DPR dan pimpinan fraksi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya, telah menghasilkan dua opsi terkait tindak lanjut masalah itu.
Namun demikian, disambung Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian, Komisi II berhak menolak calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diajukan pemerintah, dalam hal ini Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Komisioner KPU-Bawaslu.
Ia menjelaskan, bahwa UU membuka ruang bagi DPR untuk memilih hanya beberapa nama atau bahkan tidak memilih sama sekali dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Hetifah mengatakan, dalam UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa jika tidak ada calon yang terpilih atau yang terpilih kurang dari 7 orang untuk KPU dan 5 orang untuk Bawaslu, maka DPR akan meminta presiden untuk mengajukan kembali bakal calon sejumlah dua kali nama calon yang dibutuhkan ke DPR.
Pengajuan kembali paling lama diajukan selama 14 hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh presiden.
“Tapi penolakan seperti ini cuma bisa dilakukan satu kali. Pengajuan kembali nama-nama bakal calon anggota KPU sebagaimana dimaksud bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya,” paparnya.
Namun begitu, politisi Golkar ini berharap rapat Timsel yang akan digelar sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner bisa memberikan masukan-masukan positif.
Sehingga, proses fit and proper test akan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan nama-nama Anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan keahlian.
“Sehingga meraka mampu menjalankan tugas untuk menyelenggarakan semua tahapan pemilu dengan baik,” pungkasnya.
Anggota Komisi II lainnya Arteria Dahlan memastikan, Komisi II DPR RI melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) terhadap calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang lolos seleksi di Panitia Seleksi (Pansel).
Keputusan itu diambil dalam rapat internal Komisi II di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam (27/3/2017).
Arteria Dahlan menegaskan, putusan itu sangat tepat dan bijaksana, dan semua fraksi mengedepankan solusi daripada ego kelompok maupun individu.
“Ini potret dialektika kebangsaan yang untuk kesekian kalinya dihadirkan oleh Komisi II DPR RI,” ucap Arteria.
Menurutnya, masing-masing fraksi memiliki argumen tersendiri, bahkan secara umum hampir semua fraksi keberatan dengan postur Pansel, cara kerja Pansel dan nama-nama yang dihasilkan Pansel.
“Semua dengan alasan-alasan yang menurut saya masuk akal dan dapat dipahami termasuk juga alasan revisi UU Pemilu, namun demikian semua fraksi sepakat untuk mengedepankan hal yabg lebih besar, yakni menyelamatkam penyelenggaraan demokrasi ke depan, serta menghormati pemerintah yang telah mengajukan nama-nama hasil pansel ke DPR,” ujar Arteria.
Putusan ini sangat bijaksana, meredakan tensi politik dan polemik yang tidak perlu.
“Terlebih menurut saya menjalankan tahapan fit and propert test itu bukan hak, melainkan kewajiban Komisi II. Sehingga sudah seharusnya dijalankan,” tukas politisi muda PDIP ini.
Komisioner KPU Bertambah
Anggota Komisi II DPR Teuku Taufiqulhadi mengatakan komisiner KPU periode 2017-2021 mungkin akan bertambah dari 7 menjadi 11 orang.
“Pansus RUU Pemilu dan pemerintah, pada pembahasan RUU Pemilu, sudah memiliki pandangan yang sama untuk menambah jumlah anggota KPU menjadi 11 orang,” kata Teuku.
Menurutnya, usulan penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu didasarkan pada kondisi, beban tugas, dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu.
Pada Pemilu 2014 dan sebelumnya, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara terpisah.
“Pada Pemilu 2019, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dilakukan serentak sehingga kondisi dan tantangannya berbeda, beban tugasnya juga lebih berat.”
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, dengan kondisi dan tantangan tersebut, wajar jika Komisi II DPR mengusulkan penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu.
Usulan Komisi II itu pada prinsipnya juga disetujui Kementerian Dalam Negeri meskipun belum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR.
Menurut dia, kalau Komisi II sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan memilih tujuh nama, kemudian RUU Pemilu disetujui yang isinya jumlah anggota KPU sebanyak 11 nama, maka untuk empat nama lainnya akan dilakukan seleksi tahap kedua.
Hal ini sempat diperkuat dengan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilu, Yandri Susanto.
Yandru mengatakan, Pansus memang mewacanakan keanggotaan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari partai politik.
Hal itu mengacu pada keanggotaan KPU di Jerman yang terdiri dari delapan orang berlatar belakang partai politik, dan dua orang hakim untuk mengawal bila muncul permasalahan hukum.
Menurut dia, penyelenggara pemilu yang berlatar belakang partai politik, Yandri menjawab hal itu justru meminimalisir kecurangan.
Pernyataan dari Yandri diamanin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Politisi Gerindra itu menyerahkan sepenuhnya pembahasan RUU Penyelengaraan Pemilu kepada Pansus RUU Pemilu dan Komisi II DPR.
Termasuk soal wacana penambahan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari kalangan partai politik.
“Saya kira ini wacana penambahan menjadi salah satu topik yang menjadi sorotan di Komisi II karena Pemilu 2019 adalah Pileg dan Pilpres. Artinya, pekerjaan dan ruang lingkupnya lebih besar karena itulah ada wacana penambahan, kalau 7 orang dianggap terlalu sedikit. Wacananya ditambah bisa 9 bisa 11 orang,” kata Fadli.
Dari sisi pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah bersama DPR pada prinsipnya telah melaksanakan amanat UU, terkait komitmen Komisi II DPR untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon anggota KPU dan Bawaslu.
“Prinsipnya pemerintah bersama dengan DPR melaksanakan amanat UU, dimana masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu yakni lima tahun,” kata Mendagri.
Sesuai dengan UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu disebutkan masa jabatan bagi anggota KPU dan Bawaslu yakni lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah dan janji.
Mendagri optimis DPR akan melakukan fit and proper test terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu awal April 2017.
Masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu 2012-2017 akan berakhir pada 12 April 2017 nanti.
Maka dari itu, memang sepatutnya DPR segera untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk calon anggota KPU dan Bawaslu 2017-2022.
Sebelumnya, pemerintah melalui Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota KPU dan Bawaslu telah mengirimkan sebanyak 14 nama calon komisioner KPU dan 10 calon komisioner Bawaslu.
Minta Diawasi
DPR meminta publik mengawasi kinerja Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk Pemerintah.
“Sehingga publik tahu kualitas seleksi mereka. Kalau mereka memilih calon-calon yang terbaik untuk diloloskan ke DPR, maka seleksi di DPR tidak akan memengaruhi kualitas anggota KPU dan Bawaslu yang akan datang,” terang Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf.
Menurut dia, dari penilaian publik akan terlihat apakah Pansel mampu memilih calon pimpinan KPU dan Bawaslu terbaik yang akan dipilih Komisi II DPR. Ia juga tak ingin Pansel didekati fraksi tertentu yang ingin meloloskan seorang calon demi keuntungannya.
“Jika seleksi pertama tersebut kualitasnya diragukan, seleksi di DPR akan lebih berat lagi karena fraksi-fraksi bisa memilih calon yang punya hubungan dekat dengan masing-masing fraksi,” jelas politikus PKS ini.
Pemerintah telah membentuk panitia seleksi pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2017-2022.
Pansel berisi sebelas tokoh dari berbagai bidang.
Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota Pansel. Sebagai wakilnya, dipilih Ramlan Surbakti, praktisi sekaligus mantan ketua KPU.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo jadi sekretaris Pansel. Sementara, delapan anggota lainnya, yakni:
1.
Widodo Ekatjahjana (direktur jenderal peraturan dan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM)
2. Valina Singka Subekti (akademisi Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia)
3. Hamdi Muluk (Guru Besar Psikologi UI).
4.
Nicolaus Teguh Budi Harjanto (staf khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan)
5. Erwan Agus Purwanto (dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada)
6. Harjono (mantan hakim Mahkamah Konstitusi)
7.
Beti Alisjahbana (pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung)
8. Komarudin Hidayat (mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
