BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Tarik Ulur RUU Penyelengaraan Pemilu

JAKARTA HarianBernas com Konsinyering Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah menghasilkan sejumlah keputusan Salah satu yang disepakati soal...

Selasa, 28 Maret 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 27 Maret 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Konsinyering Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satu yang disepakati soal penambahan jumlah anggota KPU-Bawaslu.

“Banyak (hasil konsinyering). Pemerintah sudah setuju untuk melakukan penambahan, karena semua fraksi sepakat menyatakan beban kerja banyak.

Makin bertambah karena pemelihan ini serentak,” ujar anggota Pansus RUU Pemilu, Rufinus Hutauruk

Hal ini dilakukan kata Rufi, dilihat dari beban pekerjaan, kemudian lain waktu berkaitan proses penyelesaian sengketa kalau ada. Maka penambahan menjadi sesuatu yang penting.

Selain itu, Rufinus menyebut proses penyelesaian sengketa juga telah disepakati pemerintah dan DPR. Namun rumusan bentuk penyelesaian sengketa belum diputuskan.

“Kita sepakati bagaimana proses penyelesaian sengketa.

Walaupun belum diketok tapi formula kita sudah buat. Bagaimana proses penyelesaian ini di salah satu pengadilan saja yang akan menjadi cikal-bakal peradilan khusus,” ujar politikus Hanura itu. 

Sementara itu, anggota Pansus dari PPP Achmad Baidowi menambahkan, hasil konsinyering sudah mengerucutkan poin-poin krusial menjadi tersisa 4 isu.

“Mengerucutkan isu-isu termasuk penyelenggara pemilu. Dari 18 isu kan kemarin 5 sudah beres, 13 tersisa.

Dari 13 itu yang belum tersentuh tinggal 4. Yang 4 terakhir, 4 dari bawah belum dibahas,” ujar Baidowi.

Adapun 18 isu strategis yang dimaksud Baidowi dalam pembahasan Pansus RUU Pemilu adalah:

1. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)
2.

Pilpres atau ambang batas pencapresan (presidential threshold)
3. Metode konversi suara ke kursi
4. Alokasi kursi dan dapil
5.

Sistem pemilu anggota DPR/DPRD (terbuka/tertutup)
6. Asas pemilu
7. Persyaratan parpol menjadi peserta pemilu
8.

Rekapitulasi suara
9. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu)
10. Sentra penegakan hukum terpadu
11.

Sengketa proses pemilu dan sengketa TUN pemilu
12. Kampanye dan politik uang
13. Perselisihan kepengurusan parpol
14.

Sengketa hasil pemilu
15. Hari pelaksanaan pemilu
16. Keterwakilan perempuan
17.

Penambahan kursi anggota DPR
18. Dll (fleksibel) 

Namun demikian, sementara ini DPR berniat menunda seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dengan alasan masih ada pembahasan revisi UU Pemilu. 

Penundaan ini diberikan warning oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Mendagri memberikan batas waktu ke DPR hingga tanggal 12 April 2017. 

“Tanggal 12 April sebagaimana UU, masa jabatan KPU dan Bawaslu selesai.

Sebelum tanggal 12 harus sudah diputuskan oleh DPR, silakan siapa orangnya hak penuh DPR, pemerintah tinggal menerima tanggal 10 atau 11 kemudian keluarkan Keppres tanggal 12 dan kemudian dilantik,” kata Tjahjo.

Dalam prosesnya, saat ini, DPR membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya juga diatur soal jabatan komisioner KPU dan Bawaslu. Lalu, berkembang usulan di DPR agar masa jabatan KPU-Bawaslu sekarang diperpanjang. 

Meski demikian, Tjahjo yakin proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tidak akan mundur. Dia juga tidak setuju bila kondisi ini jadi mengharuskan pemerintah menerbitkan peraturan pengganti Undang-undang (Perppu). 

“Saya optimis karena DPR juga melaksanakan Undang-undang yang sama dengan pemerintah, soal nanti mau ditambah jumlahnya setelah tunggu Undang-undang ini sah, kalau misalnya 7 (komisioner) mau di tambah 11 tinggal nanti tim kerja rekrut lagi,” ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, DPR mengajukan rekomendasi agar masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode saat ini diperpanjang.

Alasannya, revisi UU Pemilu masih dalam pembahasan dan norma baru belum terbentuk, termasuk soal urusan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. 

Anggota Komisi II DPR dari Hanura Rufinus Hutauruk menyanggupi ucapan Tjahjo.

“Ya jelas (sanggup), untuk jabatan ini berakhir di tanggal 12 April. Untuk itu, sebelum tanggal itu (12 April), sudah haruslah mereka dilantik. Itu alasan rasional, tak mengada-ada, tak dipolitisasi,” tambah Rufinus.

Rufinus menyebut partainya mendukung dilaksanakannya seleksi hingga penetapan anggota KPU-Bawaslu sebelum 12 April.

Alasannya semata-mata Hanura tak ingin ada kekosongan hukum dalam badan KPU-Bawaslu.

“Sesuai jadwal dong, kira-kira apa sih yang membuat kita untuk menolak. Kalau seandainya menunggu UU baru, kalau itu jadi alasan, kekosongan hukumnya gimana ini? Kan nggak bisa.

Ini kan lembaga yang mandiri. Kalau kita lepas, akan terjadi kekosongan hukum,” tutur Rufinus.

Pemerintah melalui Kemendagri pun telah memberikan banyak pilihan terkait jadwal seleksi calon anggota KPU-Bawaslu. Mendagri Tjahjo Kumolo telah meminta DPR tidak menolak seluruh calon komisioner KPU yang berjumlah 14 orang.

“Pak Menteri memberikan opsi-opsi.

Kalau seandainya memang dari 14 orang itu tidak ada menurut Komisi (II) atau DPR tidak capable, masak semua sih (ditolak). Yang penting jangan sampai ada kekosongan itu.

Pak Menteri bilang pilih kek 3, 4, 5 (calon komisioner), masak semua hasil Pansel (ditolak).

Ya masuk di akal dong,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, sepakat dengan adanya penundaan tersebut. Politisi Partai Gerindra itu sependapat dengan  usul dari DPR RI agar fit and proper test pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditunda hingga Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung. 

“Waktunya tinggal sedikit. Yang sekarang masih mendasarkan kerja pada UU yang lalu,” kata Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, alasan yang diberikan Komisi II DPR soal penundaan uji kelayakan dan kepatutan itu sangat masuk akal.

Menurutnya, ada kemungkinan banyak perubahan pada UU Pemilu yang akan dirampungkan Panitia Khusus DPR, misalnya penambahan jumlah komisioner.

Jumlahnya mungkin menjadi 9 atau 11 orang. Belum lagi soal aturan baru yang membatasi umur komisioner KPU-Bawaslu.

“Sebaiknya ada perpanjangan (periode kerja) dari KPU dan Bawaslu sampai terbentuknya UU.

Kalau menunggu, menurut saya, ada presedennya di masa jabatan yang lalu,” imbuhnya.

Untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPU-Bawaslu, Presiden Joko Widodo harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

“Tentu butuh Perppu untuk perpanjang sampai masa terbentuknya UU yang baru. Sehingga nanti pemerintah menambah jumlah orang yang diuji lewat fit and proper test,” jelasnya. 

Optimis Selesai Akhir April

Ketua DPR RI Setya Novanto yakin pembahasan Rancangan UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) akan rampung sesuai dengan target awal pada akhir April nanti.

“Komisi II sekarang terus melakukan rapat-rapat yang ada di Pansus. Kita tunggu dan tetap kita lakukan waktunya juga akan tepat,” tegasnya.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar itu tidak menampik jika masih ada beberapa persoalan yang masih menjadi perhatian khusus Pansus Pemilu. 

Seperti persyaratan bagi pengangkatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga harus sesuai dengan UU Pemilu yang baru.

Tak hanya itu, wacana penambahan komisioner KPU-Bawaslu dari kalangan partai politik pun diakuinya juga akan mendapatkan perhatian khusus.

“Itu terus kita bicarakan, karena masukan dari semua pihak kita perhatikan betul supaya hasilnya juga bisa diterima oleh pihak pemerintah, partai, dan masyarakat,” lanjut Novanto.

“Saya selaku Ketua DPR tetap melakukan adanya komunikasi aktif kepada pihak pimpinan pansus supaya apa yang menjadi kehendak atau keinginan selesai dalam watu yang tepat,” pungkasnya

Muncul Usulan Memasuki Unsur Politisi Parpol

Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu berwacana menjadikan komisioner KPU berasal dari kalangan partai politik (parpol).

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut wacana tersebut tidak masuk akal alias di luar nalar.

Taufik menganalogikan wacana tersebut dengan sebuah pertandingan olahraga, KPU sebagai wasit dan peserta pesta demokrasi sebagai pemain. Menurutnya, tak mungkin jika wasit dan pemain berasal dari kelompok yang sama karena akan menimbulkan ketidakadilan.

“Ini pendapat pribadi ya, bagaimana mungkin pemain dengan wasitnya orang yang sama. Kita berharap sejak dari zaman sebelum reformasi itu, harapannya penyelenggara pemilu harus netral, independensi pemilu harus netral.

Tidak masuk nalar manakala suatu pesta demokrasi pemain dan wasitnya sama-sama dari unsur yang sama,” pungkasnya.

Menurut Taufik, jika independensi KPU diganggu, hasil dari suatu pemilihan umum akan dipertanyakan. Kepentingan kelompok akan sangat kentara terlihat dalam hasil itu.

“Kalau independensi pemilu sudah terkoyakan, bagaimana mungkin terkait dengan hasil yang diharapkan itu objektif dan independen. Luberjurdil (lugas, bersih, jujur dan adil) dipertanyakan.

Jurdil, jujur dan adil, kan dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang objektif dan independen. Ini sikap saya pribadi,” tuturnya. 

Wacana menjadikan anggota KPU dari kalangan parpol muncul usai Pansus Pemilu berkunjung ke Meksiko dan Jerman. Mereka melihat KPU di masing negara berunsurkan parpol sehingga Pansus pun punya perandaian bahwa hal tersebut dapat diterapkan di Indonesia.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Tarik Ulur RUU Penyelengaraan Pemilu”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan