JAKARTA, HarianBernas.com – Dipastikan UU 6/2014 tentang Desa, yang menyatakan Kepala Desa memiliki kewenangan secara otonom dalam mengelola anggaran, keuangan dan sumber pendapatan desa, bertujuan untuk percepatan kesejahteraan dan pembangunan desa.
Hal tersebut disampaikan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Syarif Abdullah Alkadrie.
Dimana menurut Syarif, Kepala Desa bisa menggali anggarannya sediri secara otonom. Karena support dari pemerintah di atasnya cukup besar.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan, aparat desa mengerti dan paham fungsi dan tugasnya, maka Baleg DPR berkepentingan memberikan sosialisasi UU Tentang Desa. Dalam sosialisasi dijelaskan bagaimana prinsip pengelolaan keuangan desa secara efektif.
Dengan harapan, keungan desa bisa dimanfaatkan masyarakat desa secara adil.
“Desa diberikan kewengan secara mandiri untuk mengelola, pembangunan tata kelola desa. Di-support dengan anggaran-anggaran dari pemerintah pusat,” ungkap Syarif.
Masih berkaitan dengan keuangan desa, para pemangku kepentingan desa dapat secara mandiri menggali potensi-potensi perekonomian desa, hal tersebut diatur dalam naungan BUMDes.
“Berkaitan dengan usaha-usaha pemerintah desa, yang disebut dengan BUMDes itu, bisa dilakukan oleh pemerintah desa atau beberapa pemerintah desa. Koperasi desa, dengan badan hukum BUMDes,” paparnya.
Syarir menerangkan, pihaknya tengah melakukan Sosialisasi yang diselenggarakan Baleg DPR, juga melibatkan aparat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Bupati Bantul Suharsono.
Agenda ini sekaligus evaluasi dan antisipasi, jangan sampai, karena pengelolaan anggaran yang tidak akuntable, para pimpinan desa, tersandung kasus hukum.
Kades diharap mampu mengelola keuangan desa secara baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan membangun desa
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, memimpin Tim Baleg DPR melakukan sosialisasi UU 6/2014 tentang Desa kepada Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Klaten, Jawa Tengah di Pendopo Bupati Klaten, akhir pekan lalu.
“Dana Desa merupakan implementasi UU Desa yang baru, di mana desa ini juga mendapatkan alokasi dana dari APBN. Oleh karena itu kita melakukan sosialisasi UU Desa,” ungkap Firman lewat siaran pers.
Firman menyampaikan bahwa tata kelola keuangan desa harus patuh terhadap UU 17/2003 tentang Keuangan Negara agar tidak akan berindikasi pada pelanggaran hukum.
Dalam UU Desa, ada dua hal penting yang harus diketahui oleh perangkat desa.
Pertama, tata kelola keuangan negara terhadap dana desa yang per desa mendapatkan kurang lebih Rp 720 juta per desa. Kedua, dalam UU Desa ada norma yang mengatur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Lebih lanjut Firman sampaikan, dana desa yang sangat besar perlu dikelola dengan baik sesuai tata aturan keuangan negara. Jika tidak, kecenderungannya akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap tata kelola keuangan negara.
“Oleh karena itu kami datang ke Klaten untuk melakukan sosialisasi UU Desa kepada seluruh perangkat desa di Klaten.
Kami harap para perangkat desa paham akan tata aturan pengelolaan keuangan desa,” ungkapnya.
Dalam sosialisasi tersebut, berbagai keluhan disampaikan oleh perangkat desa di Kabupaten Klaten. Salah satunya yaitu kelemahan-kelemahan dalam sistem manajemen pengelolaan keuangan desa karena kurang SDM di masing-masing desa.
Firman mengatakan, segala masukan dari perangkat desa akan disampaikan kepada menteri terutama terkait manajemen tata kelola keuangan desa di mana setiap desa masih sangat kekurangan SDM mumpuni.
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebanyak Rp 243.866.425.000 untuk 26 Kecamatan dan 391 Desa. Dengan jumlah dana desa tersebut maka setiap desa perlu membuat laporan keuangan dana desa yang jelas sesuai dengan tata kelola keuangan negara.
Badan Legislasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg Hanafi Rais melakukan sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa kepada para kepala desa dan camat se-Kabupaten Bantul.
Sosialisasi ini juga melibatkan jajaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Bupati Bantul Suharsono.
Hanafi sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik memaparkan, sosialisasi ini memfokuskan pada dua poin inti. Pertama tata kelola keuangan desa serta tata kelola aset desa dan kedua tata kelola BUMDes. Dengan begitu dia mengharapkan, aparat desa beserta masyarakatnya bisa terlibat aktif dan mandiri menciptakan kesejateraan desa.
“Kita ingin membangun desa kesejahteraan dari masyarakat.
Selain itu masyarakat bisa mandiri menciptakan kesejahteraan,” papar Hanafi.
Berkaitan dengan tata kelola keuangan desa, aparat di desa dituntut agar mampu menggunakan dana desa secara produktif dan bijak, yang tiap desa akan menerima sekitar Rp 1 miliar pada 2017. Sedangkan tata kelola BUMDes, adalah upaya menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, sehingga unsur-unsur desa dapat menentukan nasib dan kebutuhan ekonominya, sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut.
Undang-Undang Desa adalah satu perangkat aturan tentang penyelenggaraan pemerintah tingkat desa. Dengan adana pemberdayaan desa, hal yang ingin dicapai tak lain adalah terciptanya sebuah dasar kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Sehingga semua lapisan masyarakat akan menikmati keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama.
Kirim Empat Tim
Badan Legislasi (Baleg) DPR secara serentak mengirim empat tim, masing-masing ke Wonogiri, Klaten, Sleman, dan Bantul, Jumat (24/3/17) untuk menyosialisasikan UU Desa.
Menurut Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar Prasetyo, sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas UU Desa, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran.
?Kegiatan ini akan secara terus menerus Insya Allah akan dilakukan oleh anggota DPR di dapil masing-masing, kata Dossy.
Lebih lanjut Dossy mengatakan, jumlah desa di Indonesia saat ini 74.754 dan 39.948 desa berstatus tertinggal. Namun, lanjutnya, sebagai garda terdepan pembangunan nasional, pengaturan mengenai desa belum memenuhi kebutuhan dan masyarakat sendiri, sehingga pada Desember 2013 Presiden dan DPR sepakat melahirkan UU Desa yang disahkan pada tgl 15 Desember 2014.
Tampil pula dalam sosialisasi itu, pejabat BPKP dan Kementerian Desa PPDT terkait tata kelola keuangan desa, penggunaan prioritas dana desa, pendampingan, dan BUMDes.
Bupati Wonogiri menyambut sosialisasi yang dilakukan Baleg DPR. Adanya dana desa dinilai merupakan oase dan harapan baru bagi desa untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyakat.
Sosialisasi juga sangat bermanfaat bagi aparat desa, sebab UU Desa juga menimbulkan problem baru adanya aparat yang masuk ranah hukum.
Sementara itu sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo bersama rombongan menghadiri dialog dengan 158 Kepala Desa dan 83 Pendamping Desa Profesional Se-Kabupaten Alor. Di sana Eko menegaskan masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan dana desa.
Eko mengatakan bahwa Desa kini bukan hanya objek dari pada pembangunan tapi Desa adalah subjek dari pembangunan Desa. Artinya Amanat UU Desa no 6 tahun 2014 mendorong Desa untuk lebih mandiri.
Dia mengatakan, pemerintah akan menaikan dana Desa di tahun 2018 menjadi Rp 120 triliun. “Sehingga diperkirakan setiap desa akan mengelola Dana Desa di kisaran 1,6-1,8 miliar (rupiah) per desa,” kata Eko dalam keterangannya.
Dikatakan Eko, dana desa harus dimanfaatkan dengan saebaik-baiknya.
Dia juga mendorong agar desa punya satu produk unggulan melalui program one village one product dengan memanfaatkan dana desa.
Eko mencontohkan ada sekitar 600 desa di Indonesia yang sudah membangun embung hasil dari pemanfaatan dana desa, maka desa-desa yang lain pun diharapkan bisa mencontohi langkah tersebut dalam rangka meningkatkan perekonomian desa.
Bahkan, ada desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yaitu Desa Ponggok, yang berhasil mengelola sektor pariwisata melalui pemanfaatan kolam renang kuno yang dipercantik memanfaatkan Dana Desa.
“Ini adalah inovasi yang sangat baik dan patut dicontoh desa-desa lainnya agar bisa keluar dari ketertinggalannya. Dengan penghasilan Rp 6,5 miliar, pemerintah desa Ponggok berhasil mensejahterakan masyarakatnya bahkan tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah, sebab pemerintah desa membiayainya hingga ke Perguruan Tinggi,” ujarnya.
Yang tak kalah penting, menurutnya, adalah peran serta masyarakat dala mengelola dana desa tersebut. “Dana Desa ditujukan untuk masyarakat, maka masyarakat harus terlibat dalam pengelolaannya, harus bisa bekerja agar tidak menjadi miskin,” ujarnya.
Turut hadir pula dalam dialog tersebut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Erani Yustika, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kabupaten Alo Amon Djobo.
Sebelumnya, Eko diragukan datang karena cuaca buruk sempat menyelimuti salah satu Kabupaten Terluar di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Alhamdulillah bapak Menteri bisa sampai juga, soalnya sudah tiga hari ini alor lagi dilanda cuaca ekstrim dan penerbangan kupang-alor banyak yang digagalkan karena cuca tidak bersahabat,” ujar Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarak Desa, Nurdin.
Bupati Kab. Alor Amon Djobo mengatakan bahwa daerahnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama hasil laut juga pertanian seperti beras merah dan jagon. “Hanya memang ada beberapa kendala untuk menumbuh kembangkanya,” paparnya.
