BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

DAERAH

Raperda DIY Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan DIY

RANCANGAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN...

Senin, 20 Maret 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 19 Maret 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

RANCANGAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR __ TAHUN ____
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :    
a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan Keistimewaan, perlu ditetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta; 
c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo.

Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
dan 
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.

Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
4.

Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY yang dibantu oleh perangkat daerah.
5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
6.

Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di DIY.
7.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
8.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.

Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul,  Bupati Kulon Progo, Bupati  Gunungkidul, Bupati Sleman dan/atau Walikota Yogyakarta.
10.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.

Urusan pemerintahan DIY adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah DIY untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat DIY.
14.

Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
15.

Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
16.

Perangkat Daerah DIY yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY.
17.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada DIY untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan DIY.
18.

Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
19.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
20.

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
21.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
22.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan DIY yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY, berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggara negara;
c. kepentingan umum;
d. keterbukaan; 
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efisiensi;
i. efektivitas; dan
j. keadilan.

Pasal 3
Ruang lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY, meliputi:
a. urusan pemerintahan konkuren;
b. urusan Keistimewaan;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren; 
d. manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren; dan
e. pendanaan.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Pasal 4
Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi urusan pemerintahan:
a. wajib; dan 
b. pilihan.

Pasal 5
(1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas urusan pemerintahan wajib:
a. yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan 
b. yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(2) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang:
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum;
d. penataan ruang; 
e. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
f. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 
g. sosial.
(3) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang:
a. tenaga kerja; 
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 
c. pangan; 
d. pertanahan; 
e. lingkungan hidup; 
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
g. pemberdayaan masyarakat dan desa; 
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
i. perhubungan; 
j. komunikasi dan informatika; 
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
l. penanaman modal; 
m. kepemudaan dan olah raga; 
n. statistik; 
o. persandian; 
p. perpustakaan; dan 
q. kearsipan.

Pasal 6
Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi bidang:
a. kelautan dan perikanan; 
b. pariwisata; 
c. pertanian; 
d. kehutanan; 
e. energi dan sumber daya mineral; 
f. perdagangan; 
g. perindustrian; dan 
h. transmigrasi.

Pasal 7
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengandung layanan utama untuk mewujudkan rencana pembangunan DIY.
(2) Rencana Pembangunan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang DIY
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY; dan
c.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan penjabaran atas setiap urusan pemerintahan konkuren, berupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, perangkat daerah lain dan/atau instansi vertikal.
(2) Penyediaan layanan utama menjadi tolok ukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 9
Urusan pemerintahan konkuren yang mengandung layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
URUSAN KEISTIMEWAAN
Pasal 10
Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. kelembagaan Pemerintah Daerah;
c. kebudayaan;
d. pertanahan; dan 
e. tata ruang.

Pasal 11
Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Pasal 12
Ketentuan mengenai urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN 
Pasal 13
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, diwujudkan melalui penetapan kebijakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penetapan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 14
(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menjadi prioritas untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 15
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan: 
a. sendiri oleh Pemerintah Daerah; 
b. dengan cara menugasi Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan; atau 
c. dengan cara menugasi desa atau dengan sebutan lain.
(2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB V
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN 
Pasal 16
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen.
(2) Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. sarana dan prasarana;
b. personil; 
c. bahan-bahan; dan
d. metode kerja,
dalam substansi urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Penyelenggaraan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. perencanaan;
b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan;
d. pengoordinasian;
e. penganggaran;
f. pengawasan;
g. penelitian dan pengembangan;
h. standardisasi; dan 
i. pengelolaan informasi,
dalam substansi urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 18
Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didanai dari APBD.

Pasal 19
(1) Penyelenggaraan urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, didanai dari dana Keistimewaan.
(2) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pemerintah Pusat yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke DIY.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Produk hukum Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj.

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

RANI SJAMSINARSI    
LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR ??.. 
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: (?..,??../2017)
 

Tag:#daerah#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Raperda DIY Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan DIY”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita DaerahPilar Daerah