Legislator Golkar: Tanggul Muara Angke Bagian dari Mitigasi Banjir ala Prabowo

JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Sardy Wahab Sadri, menegaskan bahwa pembangunan tanggul rob di kawasan pesisir Muara Angke, Jakarta Utara, merupakan bagian dari skema mitigasi banjir yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

“Pembangunan tanggul ini penting, bukan hanya untuk infrastruktur, tapi juga untuk keselamatan warga,” ujar Sardy saat ditemui di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Ia menyebut, arah kebijakan tersebut selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat dari risiko bencana.

Baca Juga : Legislator Golkar Desak Pemprov DKI Bentuk Satgas Cegah Tawuran Remaja

Lebih lanjut, Sardy menekankan pentingnya pengawasan ketat dan kesinambungan proyek di lapangan.

Menurutnya, DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal pelaksanaan agar berjalan sesuai rencana.

“Jangan sampai dana mengalir, tapi progres jalan di tempat.

Kami tidak ingin pembangunan hanya bagus di atas kertas, tapi gagal di lapangan,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

“Kami ingin dana digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga,” tambahnya.

Baca Juga : DPRD DKI Pertimbangkan Dampak Ekonomi dalam Penyusunan Perda KTR

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan tanggul rob akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kawasan Muara Angke.

Pada tahun depan, Pemprov DKI menargetkan pembangunan lanjutan sepanjang satu kilometer.

“Targetnya, total 2,4 kilometer tanggul di kawasan ini akan benar-benar mampu menahan rob.

Ini bagian dari arahan Presiden Prabowo yang kita mulai lebih awal,” jelas Pramono, Kamis (12/6/2025).

Proyek tanggul rob di kawasan pesisir Ibu Kota telah diwacanakan sejak tahun lalu.

Selain Muara Angke, pembangunan juga akan menjangkau wilayah rawan lain seperti Pluit, Muara Baru, Sunda Kelapa, Marunda, hingga Jalan RE Martadinata.

Langkah ini disebut sebagai bentuk mitigasi awal sambil menanti penyelesaian tanggul laut raksasa dalam skema National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang ditargetkan rampung pada 2030.

(DID)