HarianBernas.com – Kasus penyalahgunaan perizinan dan kontrak pengelolaan yang dilakukan PT Freeport Indonesia menyita perhatian publik nasional bahkan dunia. Dalam hal ini, menjadi momen khusus bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunjukkan kinerjanya karena ada dugaan penyalahgunaan izin kontrak dan pengrusakan lingkungan.
Dr Abdul Hakim Siagian selaku Ketua Pusat Kajian dan Studi Konstitusi (PKSK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Medan mengungkapkan, karena dugaan penyalahgunaan izin kontrak karya dan pengrusakan lingkungan, KPK layak menangani masalah Freeport. Hal ini menyangkut kewajiban membayar pajak, pelaksanaan program CSR, dan penanganan masalah lingkungan.
Baca juga Soal Dugaan Pelanggaran Bos Freeport Indonesia, Begini Kata Hanura
Bahkan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI menegaskan Freeport McMoran Inc, diberi batas waktu sampai dengan 120 hari, untuk angkat kaki dari wilayah kedaulatan RI atas penolakan IUPK & Rencana Abritase yang akan dilakukan.
Dito Ariotedjo selaku Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI mengatakan bahwa, 10 Februari 2017 lalu, Pemerintah RI telah menyodorkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport sebagai pengganti Kontrak Karya (KK).
Jika tak mau menerima IUPK, Freeport tak bisa mengekspor konsentrat tembaga, kegiatan operasi, dan produksi di Tambang Grasberg pasti terganggu.
Baca juga AMPI Desak PT. Freeport Tunduk atau Angkat Kaki
Polemik tentang Freeport juga mendapat pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Ia berani tegaskan bahwa “Penerimaan negara dari cukai rokok itu tahu enggak?
Cukai rokok di Indonesia berapa sekarang? Rp 139,5 triliun satu tahun.
Nah, Freeport ini yang bayar Rp 8 triliun saja rewel banget,” ungkap Menteri ESDM Jonan di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2/17).
Jonan berani memberi pernyataan menanggapi ancaman dari Freeport McMoran Inc yang berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional.
Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tidak adil, maka rencana gugatan ini muncul karena Pemerintah telah menerbitkan reko?mendasi izin ekspor konsentrat kepada Freeport Indonesia.
Baca juga “Rewelnya” PT Freeport Indonesia, Jonan Buka-bukaan Soal Penerimaan Negara
Berdasar laporan dari serikat pekerja PTFI, bahwa PT Freeport Indonesia mulai memangkas jumlah karyawannya sejak Pemerintah Indonesia mengumumkan aturan baru. Di sisi lain, Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan, meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk memberikan ruang dialog para serikat pekerja yang ingin memperjuangkan hak-haknya.
“Kami minta Freeport membuka ruang serikat pekerja untuk membicarakan soal ini,” ungkap Hanif di Jakarta, Kamis (23/2/17). Laporan aduan isu PHK yang akan dilakukan PTFI telah diterima dan dibaca olehnya.
Laporan itu berdasarkan hasil koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Ketenagakerjaan di Papua.
“Laporan dari hasil koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Ketenagakerjaan yang ada disana. Karena kita bantu proses-proses dialog,” ujar Haif.
Baca juga Freeport Mulai PHK Karyawannya, Ini Permintaan Menteri Ketenagakerjaan
Langkah pemerintah yang mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) terhadap PT Freeport dinilai tepat. Oleh sebab itu, delegasi dari Freeport diharapkan dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua DPR Setya Novanto menyinggung soal rencana Freeport bakal menggugat pemerintah Indonesia melalui Arbitrase, di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (21/2/2017).
Baca juga Ketua DPR: Langkah Pemerintah Terhadap Freeport Sudah Tepat
Terkait dengan rencana pemecatan karyawan oleh Freeport, ditanggapi oleh Setya Novanto atau Setnov.
Ia selaku Ketua DPR, menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan asal Amerika Serikat itu. Sebab semua aktivitas perjanjian mesti merujuk pada UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
?Langkah pemerintah, mesti mendapat dukungan masyarakat. Soal rencana gugatan Freeport terhadap pemerintah ke arbitrase.
Tentu pasti siaplah kita,? pungkasnya.
