KEBUMEN, HarianBernas.com ? Hari Jumat (17/2), tepat setahun HM Yahya Fuad dan KH Yazid Mahfudz memimpin Kabupaten Kebumen. Setelah dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 17 Februari 2016 , Fuad dan Yazid tentu sudah banyak membuat kejutan positif dengan niat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Namun ada juga kejadian kurang baik. Publik dikejutkan adanya Operasi Tangkap Tangasn (OTT) oleh Satuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kejadian ini menjungkirbalikan tagline pasangn ini, ketika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2015, ?no upeti no korupsi ?.
Ternyata, aparatnya meminta upeti dari calon rekanan pengadaan barang di Dinas Dikpora Kebumen. Nilai upeti yang diminta sampai 30 persen dari nilai proyek Rp 4,8 miliar.
Catatan Bernas, hingga awal tahun 2017, sudah ada 191 inovasi pelayanan publik yang diumumkan ke publik yang dihasilkan OPD.
Inovasi pelayanan publik ini, menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) diatas rata rata dibanding kabupaten/kota lain di Indonesia.
Program unggulan dari inovasi pun, bermunculan. Ada yang sudah di launching secara khusus, ada yang dilaunching bareng ? bareng dengan inovasi pelayanan publik lain.
Pesan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ketika kunjungan kerja di Kebumen Akhir Desember 2016, inovasi pelayanan publik itu sesuatu yang bagus. Namun lebih bagus, jika inovasi itu tak sekedar konsep, tetapi diaplikasikan.
Sehingga masyarakat mendapat manfaat dari inovasi itu.
Dalam beberapa kesempatan Yahya Fuad mengatakan, ada beberapa inovasi pelayanan publik atau program unggulan di tahun pertama pemerintahan yang diharapkan bisa mengurangi kemiskinan di Kebumen. Salah satunya angkutan umum gratis basgi pelajar dan warga miskin. Tahun 2016 diuji coba di Kecamatan Sempor, Karanggayam dan Rowokele.
Tahun 2017, diperluas di seluruh kecamatan.
Yahya Fuad juga telah melaunching ?Kampung Digital ?. Salah satunya di Desa Tambakreja, Kecamatan Klirong, Kebumen, Namun, setelah launching, pertenghan tahun 2016, hingga sekarang kampung digital yang konsepnya untuk memudahkan usaha kecil menengah di desa ini promosi dan pemasaran produk dengan sarana informasi dan tehnologi, belum terwujud.
Pemerintah Desa Tambakreja mengungkapkan hal itu. “Kampung digital baru lanuching,” kata Sahban Mahdi, Kepala Desa Tambakreja, kepada Bernas Senin (23/1/ 2017).
Tidak semua program unggulan bisa berjalan konstan. Rencana pendiria Kawasan Industri yang digagas Yahya Fuad pun baru wacana.
Padahal berdasarkan konsepnya selama tahun 2016, sudah ada study kelayakan, tetpi hal itu baru wacana. “Saya kok belum tahu seperti apa kawasan industri, ?
kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebumen Ir Djunaedi Faturohman MSi kepada wartawan, Kamis (16/2).
Didampingi Kepala Bagian Humas Pemkab Kebummen Sukamto, SSos, MT, dia mengakui belum punya data hasil evaluasi dari program unggulan dan penerapan inovasi pelayanan publik oleh OPD. Tetapi dia berjanji saat refleksi setahun kepemimpinan Fuad ? Yazid, Jumat (17/2) data itu sudah tersedia
KORUPSI
Kurang dari setahun memimpin, tepatnya Sabtu (15/10), warga Kebumem dikejutkan dengan adanya OTT oleh KPK.
Dalam operasi itu, tim Satgas KPK menangkap Sigit Widodo, PNS di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen, Yudhi Tri Hartanto, SH Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Adi Pandoyo, Sekretaris Daerah Kebumen, Suhartono dan Dian Lestari Pertiwi, anggota Komisi A DPRD Kebumen.
Kurang dari 2 hari KPK menetapkan Sigit dan Yudhi sebagai tersangka.
Sedangkan Adi Pandoyo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 28 Desember 2017. Hingga sekarang Dian Lestari Pertowi, yang diduga menjadi menerima fee, sebelum Yudhi menerim fee Rp 70 juta dari Sigit saat ditangkap, masih berstatus sebagai anggota DPRD Kebumen.
Penangkapan mereka, diduga berkaitan dengan bagi ? bagi proyek di Dinas Dikpora Kebumen.
Proyek senilai Rp 4,8 miliar, diduga dibagi – bagi untuk mantan tim sukses Fuad – Yazid.
Dian Lestari Pertiwi kepada Bernas mengungkapkan, tidak hanya Komisi A s yang kongkalingkong dengan pihak lain. Komsi A diakui kongkalingkong dengan eksekutif, Adi Pandoyo dan Sigit dan Basikun, aktivis LSM, untuk meminta fee dari dana pokok pikiran senila Rp 4,8 miliar.
Semua komisi di DPRD Kebumen menerims dana pokir pada tahun anggaran 2016. Namun Dian Lestari Pertiwi tidak mengungkap fee anggota DPRD Kebumen lain dari rekanan pelaksana proyek yang bersumber dari dana pokok pikiran DPRD Kebumen.
Yahya Fuad dalam sidang dengan terdakwa Hatoyo, calon rekanan, di Pengadilan Tipikor Semarang Selasa (14/2) lebih memilih bersaksi, pengakuan Kasran, Agus Hasan dan Arif Budiman, mantan tim suksesnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2015, menerima jatah proyek di dinas itu hanya dicatut namanya.
Kesaksian Fuad bertentangan dengan keterangan saksi sebelumnya H Achmad Ujang Sugiyono,SH, Kepala Dinas Dikpora Kebumen, sekarang Kepala Dinas Pendidikan Kebumen.
Ada perintah dari Fuad kepada Achmad Ujang, agar proyek itu diberikan kepada 3 orang tim suksesnya.
Meskipun hanya Arif Budiman yang punya badan usaha perdagangan. Fakta lain ketiga tim sukses sering ke pendopo rumah dinas bupati sebelum ada OTT.
Catatan singkat pelaksanaan pemerintahan dipimpin Yahya Fuad dan KH Yazid Mahfudz, semoga taqline pasangan ini ?no upeti no korupsi” benar ? benar terwujud. Tidak ada pikiran atau niat penyelenggara pemerintahan di Kebumen meminta upeti, apalagi korupsi menggunakan uang negara secara melawan hukum.
