BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

KLHK: Dukung Transparansi Publik Melalui Sistem Registri Nasional

Pemerintah Indonesia telah menyusun dokumen Nationally Determined Contribution (NDC)....

Kamis, 26 Januari 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 25 Januari 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Pemerintah Indonesia telah menyusun dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), sebagai komitmen bersama para stakeholder dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Implementasi NDC didukung dengan suatu perangkat yang dinamakan SRN. SRN adalah sistem pengelolaan data informasi berbasis web, tentang aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Sebagai bagian terjemahan Transparency Framework (Kerangka Transparansi) Persetujuan Paris ke konteks nasional, SRN menerapkan elemen-elemen dari Kerangka Transparansi yang diatur dalam Perjanjian Paris Pasal 13.

Saat ini, banyak sistem terkait dengan Transparency Framework yang telah dikembangkan oleh kementerian/lembaga dan berbagai pihak di Indonesia. Semuanya itu dapat memperkuat SRN sebagai Gerakan Nasional Pendataan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), KLHK Nur Masripatin, menyatakan Transparancy Framework  merupakan inti Perjanjian Paris yang menerapkan prinsip CTU (Clarity, Transparant and Understanding).

Seluruh dukungan terhadap pelaksanaan adaptasi dan mitigasi di Indonesia, sangat penting untuk diketahui oleh dunia internasional.

“Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah tertuang di dalam NDC, telah terdaftar dalam Sistem Registri NDC Sekretariat UNFCCC, yang selanjutnya akan didaftarkan di dalam SRN, jelas Dirjen Nur Masripatin yang juga selaku National Focal Point (NFP) untuk UNFCCC, dalam diskusi yang bertemakan Membumikan Transparency Framework Melalui SRN, di Jakarta, Kamis (26/01/2017).

Tim Sekretariat SRN diharapkan dapat belajar dari sistem K/L dan unsur non pemerintah terkait pengembangan SRN.

Selain sebagai sumber informasi publik terkait aksi adaptasi dan mitigasi, SRN merupakan wujud pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak dalam upaya pengendalian perubahan iklim, serta menghindari adanya penghitungan ganda (double counting) terhadap pendataan aksi adaptasi dan mitigasi tersebut.

Dalam rilis yang diterima Redaksi HarianBernas.com, sejak peluncuran SRN, November tahun lalu oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, telah tercatat 95 Penanggung jawab kegiatan yang mengakses SRN, 170 kegiatan terdaftar, 74 kegiatan tervalidasi, dan kegiatan terverifikasi. Data-data tersebut menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan Perjanjian Paris dan Konvensi Perubahan Iklim kepada Sekretariat UNFCC, Direktur Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi, Joko Prihatno, menambahkan.

Sementara itu, diskusi tersebut  juga membahas peran pelaporan (National Comunication dan Bieniel Update Report), peran penelahan teknis untuk pelaporan, keseimbangan antara transparansi aksi dan dukungan, serta kebutuhan melakukan penelusuran kemajuan NDC.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan