JAKARTA, HarianBernas.com – Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Nailul Faruq mengatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Antara lain pembagian urusan bidang pendidikan.
SMA/SMK kini tak lagi menjadi wewenang kabupaten/kota. Namun, kini diambil alih oleh pemerintah provinsi.
Ia berharap penangana peralihat kewenangan tersebut dilakukan dengan baik karena berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Terlepas hal itu, Nailul mencatat beberapa masalah yang timbul akibat peralihan wewenang tersebut. Pertama, adanya pungutan liar di SMA/SMK. Menurutnya, banyaknya wali murid yang sudah mulai khawatir adanya perbedaan kebijakan antara SMK/SMK yang terdahulu dengan saat ini.
?Banyak kab/kota yang sudah menggratiskan SMA/SMK.
Sekarang mereka resah, karena kabarnya ada provinsi yang membolehkan menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan,? ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (12/1/2017).
Kedua, naiknya angka putus sekolah.Menurutnya belum adanya komitmen dari pemerintah soal wajib belajar 12 tahun. Akibatnya, angka putus sekolah lebih didominasi tidak mampunya lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA. Pemerintah daerah, kini hanya menganggarkan wajib sekolah 9 tahun.
?Karena adanya kendala biaya, masih cukup banyak mereka yang putus sekolah.
Alih wewenang ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru menimbulkan masalah baru,? ujarnya.
Ketiga, status guru honorer tak menentu. Menurutnya, masih banyaknya guru honorer diangkat oleh pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai dengan beralihnya wewenang, boleh jadi bakal digeser oleh guru-guru honores baru yang mengantongi SK Pemprov.
Karena itu, pemprov tidak boleh hanya sibuk dengan alih wewenang sekolahnya, tapi juga memperhatikan segala hal yang terkait dengan kependidikan.
?Kebijakan ini tidak akan membuat perubahan banyak hal. Kalau mau memperbaiki kualitas dan juga akses ke jenjang SMA/SMK, Pemerintah Pusat harusnya membuat kebijakan yang mampu mendorong akses anak-anak untuk ke jenjang SMA/SMK dengan mudah dan berkualitas, bukan malah membebani dengan aturan dan manajemen pengelolaan yang baru tapi tidak berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas,?pungkasnya.