HarianBernas.com – Dr. Yuddy Chrisnadi, ketika masih menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran No 10 Tahun 2014 agar semua instansi pemerintahan menyediakan makanan local seperti singkong rebus dalam setiap rapat di lingkungan kementrian.
Menurut Yuddy, selain menghargai petani dan merangsang masyarakat bercocok-tanam, makan singkong juga tidak membahayakan kesehatan. Yuddy juga mengeluarkan surat No 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana bagi seluruh Kementerian dan Lembaga Kabinet Kerja agar mulai 1 Desember 2014, konsumsi rapat hanya ada makanan tradisional seperti singkong rebus, jagung rebus, combro, lemet, singkong urap, ubi rebus, dan sejenis.
Pertanyaan kita, apakah himbauan itu masih berlaku karena Dr.Yudhy sudah tidak lagi menjadi menteri?
Perjalanan Singkong Dalam bukunya Politik Singkong Zaman Kolonial, Haryono Rinardi menulis, singkong (Manihot Utilisima), atau ubi kayu yang banyak tumbuh liar di hutan-hutan Amerika Selatan dibawa oleh bangsa Portugis ke Maluku pada abad ke-16, baru pada abad ke-18 dikenal petani di Pulau Jawa dan dipelopori oleh Bupati dari daerah JawaTimur.
Baru pada abad 20, budidaya singkong di Jawa meluas, sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Namun, singkong tetap dipandang lebih rendah kelasnya dari beras berdasar kandungan proteinnya sebagai bahan pangan pokok. Akibatnya reputasi singkong kurang baik di mata pakar ekonomi pertanian karena dianggap sebagai lambing kemiskinan.
Anjuran pemerintah agar para pejabat mulai makan singkong, dihaap dapat meningkatkan martabat singkong, sehingga mendorong petani semakin memanfaatkan lahan.
Artinya, tantangan swasembada pangan semakin berat mengingat kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring kemajuan dalam pola konsumsi.
Berbagai upaya dilakukan selain diversifikasi (penganekaragaman) sumber pangan dan pengembangan lahan baru.
Antara lain melalui varian sumber pangan seperti sagu, ubikayu dan ubi jalar.
Upaya pemerintah kini menuju swasembada pangan dengan membangun infrastruktur pertanian merupakan harapan bagi petani.
Akan menarik karena pengembangan usaha di sector pertanian akan menjadi leading sector terutama yang berkaitan dengan usaha yang berbasis kan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
Janji Presiden Joko Widodo mencapai swasembada untuk beberapa bahan pangan sepertiberas, gula dan jagung merupakan sinyal bagi petani Indonesia. Sementara pemerintah dan DPR telah mensyahkan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Lahirnya UU ini member landasan hokum sekaligus harapan membangun industrialisasi di bidang pertanian, pengembangan industri pengolahan, termasuk industry padat karya untuk mengatasi masalah pengangguran terbuka yang masih tinggi.
Upaya ke arah ini dapat dimungkinkan mengingat etos petani kita sudah tidak diragukan.
Disamping kreativitasnya mengatur pola tanam, berjuang menguasai alamnya meski seringkali harus menerima kekalahan oleh alamnya sendiri.
Pada sisi lain, sikap-sikap yang begitu kokoh menolak kehadiran tambang, menjadi catatan bagi pemerintah local untuk lebih memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, lebih ramahl ingkungan, lebih focus pada sektor-sektor yang mendorong peningkatan kesejahteraan. Konsekuensinya adalah pengembangan usaha pertanian ubi kayu, ubi jalar menjadi arah baru usaha ekonomi rakyat melalui dukungan riset, investasi, pengembangan teknologi tepat guna yang pas dengan daya dukung masyarakat.
Demikian pula modernisasi sektor pertanian dan peningkatan kemampuan SDM petani berikut kelembagaannya. Pohon Industri Ubi Kayu Dalam buku Industrialisasi Serta Pembangunan SektorPertaniandanJasaMenujuVisi Indonesia 2030 (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006), DR.
Ir.
Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi 1995-1998 (jabatanterakhir), menulis bahwa sejak menjadi menteri perindustrian, Indonesia pada tahun 1990 sudah merintis jenis komoditi pangan dalam rangka diversifikasi (penganekaragaman) sumber karbohidrat antara lain tepung sagu, tepung ubi kayu, jagung dan tepung ubi jalar.
Untuk mengembangkan industri tepung ubi kayu dalam negeri, Indonesia pada tahun 1990 mengirim tim ke Brasil dibawah pimpinan Ir. Trisura, Dirjen Industri Kecil saat itu bersama anggota dari Departemen Pertanian dan pengusaha swasta mempelajari kemungkinan perkembangan industry tepung ubi kayu di dalam negeri.
Dari hasil kunjungan ke Brasil, tim memperoleh gambaran bahwa ubi kayu merupakan salah satu makanan pokok rakyat Brasil setelah diolah menjadi tepung.
Brasil juga menempati urutan teratas dalam produksi ubi kayu dunia, tercatat mencapai lebih dari 30 juta ton per tahun. Menyusul Thailand dengan produksi 20 juta ton per tahun sebagian dijadikan tepung tapioca baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. Sedangkan Indonesia dengan produksi 18 juta ton per tahun, sebagian besar diolah menjadi tepung tapioka, seperti produk sorbitol, sebagian lagi digunakan langsung untuk bahan makanan dan industry pakan ternak.
Namun, Indonesia saat itu masih menghadapi masalah produktivitas penanaman ubi kayu karena setiap hektar lahan hanya menghasilkan 8-12 ton.
Sementara di Thailand, produksi per hektar sudah mencapai 30-35 ton dan oleh karena itu Thailand sudah dinyatakan mampu meningkatkan kesejahteraan petani ubi kayu.
Artinya, jika kita mau meningkatkan produktivitas ubi kayu, mau tidak mau harus diciptakan bibit unggul, mendidik petani memperbaiki pola tanam dan mendorong penggunaan pupuk yang tepat agar produksi dapat ditingkatkan menjadi 30 ton per hektar sehingga para petani semakin bergairah menanam dan hasilnya dapat diolah menjadi tepung ubi kayu.
Jika petani sudah mampu meningkatkan produktivitas tanaman ubi kayu hal itu sudah menjadi modal besar karena ubi kayu sebagaimana sifatnya merupakan gudang makanan dalam tanah yang bias diambil kapan saja. Sementara upaya pembuatan tepung ubi kayu dari hasil kunjungan ke Brasil menunjukkan industry tepung ubi kayu bias didirikan di Indonesia karena desain, engineering dan pembuatan pabrik tepung ubi kayu dengan seluruh peralatan mesinnya sudah bias dibuat oleh BUMN strategis di Indonesia.
Meski demikian, pabrik tepung ubi kayu bias dikelola dengan cara sederhana melalui KUD (Koperasi Unit Desa) dengan modal kecil.
Hal ini mengingat potensi ubi kayu menghasilkan berbagai variasi bahan, menjadikan ubi kayu sebagai sebuah Pohon Industri.
Antara lain kulit ubi kayu dapat dimanfaatkan untuk industry pakan ternak. Daging ubi kayu setelah menjadi tapioca diolah menjadi dextrin (industri tekstil, farmasi dan kimia).
Gula glukosa (industry makanan, dan kimia), gaplek (industri makanan), tape (industri makanan) dan tepung ubi kayu dapat dibuat Pellet (industri makanan ternak).
Pertanyaan kita sejauh mana kesiapan daerah memanfaatkan nilai tambah ubi kayu dalam sebuah mainstream Pohon Industri? Dan dengan dukungan partsipasi petani di setiap daerah memanfaatkan lahannya untuk tanam ubi kayu, bukan tidak mungkin daerah dapat membangun sebuah industry besar(purpose industri), katakana industry GulaSingkong (Fructose), untuk bahan baku minuman ringan.
Pasar fructose sangat menarik karena selama ini diimpor dalam jumlah besar sebagai pengganti Glucose yang menurut para medis menjadi penyebab sakitgula. Ini yang disebut menciptakan sinergi ekonomi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juga penciptaan lapangan kerja baik di sector perkebunan,maupun mata rantai perdagangannya.
Canisius Maran
Pemerhati Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup
Co-Founder Inditera (Institut StudiPotensi Daerah)
Twitter : @ marancanisius52
Email: [email protected]
