BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

DAERAH

Tarif Lelang Jabatan Eselon II Hingga Rp 400 Juta

KASN) menyampaikan bahwa tarif untuk eselon II SKPD di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dimulai dari Rp 80 juta sampai Rp 400 juta...

Sabtu, 7 Januari 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 6 Januari 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyampaikan bahwa tarif untuk eselon II SKPD di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dimulai dari Rp 80 juta sampai Rp 400 juta. Hal itu diketahui dari laporan warga. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menyatakan kisaran tarif pun dapat digolongkan seperti perkara di Klaten.

“Tidak selalu sama seperti itu, tapi kisaran tarifnya bisa digolongkan seperti itu,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (7/1/17).

Syarif juga menyampaikan tarif tersebut sesuai dengan 'strategis' atau tidaknya jabatan yang ada.

Semakin tinggi jabatannya harganya pun makin tinggi.

Selain suap untuk eselon II SKPD di Pemkab Klaten, KASN juga menyebut jabatan eselon III golongan A bertarif Rp 40-80 juta dan golongan B bertarif Rp 30 juta.

Sedangkan eselon IV golongan A bertarif Rp 15 juta dan golongan B bertarif Rp 10 juta.

Petugas TU di puskesmas dalam hal lelang jabatan juga dikenakan tarif.

Harga yang dipatok berkisar Rp 5 juta ? 15 juta. Sementara, agar jabatan tetap atau tidak terkena mutasi maka dipatok tarif Rp 10-50 juta.

Tarif jabatan ini diduga juga berlaku untuk pejabat di lingkungan dinas pendidikan Pemda Klaten.

Pada bagian eselon II atau kepala dinas bertarif Rp 400 juta, eselon III kepala seksi dan bidang bertarif Rp 100-150 juta, dan eselon IV bagian subbag dan kepala seksi bertarif Rp 25 juta

Lelang jabatan berlaku juga untuk Kepala Sekolah SD dan SMP. Tarif yang diberikan berkisar Rp 75 juta hingga 150 juta. Jabatan lainnya seperti guru mutasi pun dikenakan tarif mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 150 juta.

“Bayangkan kalau kepala sekolah saja nyogok, ini merusak moral,” ujar Ketua KASN, Sofian Effendi di kantornya, Jl.

Letjen MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/17) kemarin.

Sofian menerangkan laporan tersebut diperoleh dari pengaduan masyarakat. Ada pula brosur yang sengaja disebarkan dan tercantum kontak yang bisa dihubungi. KASN berencana menggandeng KPK untuk menelusuri daftar tarif kongkalikong jual-beli jabatan ini.

Pekan lalu, KPK menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini dan telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi jual beli jabatan.

Tag:#daerah#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita DaerahPilar Daerah