Jakarta, HarianBernascom – Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai tidak hanya Bupati Klaten, Jateng, Sri Hartini yang melakukan praktik suap menyuap terkait jual beli jabatan.
??Kami tengarai, hal seperti ini tidak seperti di Klaten saja, tapi juga di seluruh Indonesia,?? kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, dalam konferensi pers, di kantor KPK Jakarta, Sabtu (31/12/16).
- Baca juga: Mengapa Formasi 3-5-2 Semakin Populer di Liga-Liga Eropa 2026
- Baca juga: Bupati Berharap Atlet PON Bisa Menikmati Keindahan Wisata Gunungkidul
Dalam rangka mencegah terjadinya praktik tersebut terulang, KPK mengimbau masyarakat agar jeli dalam memilih pemimpinnya baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi, dalam ajang Pilkada serentak pada 2017 mendatang. ??Kami memohon masyarakat untuk memilih pimpinan daerah yang dinilai kapabel, bukan berdasarkan hubungan sifatnya tadi kekeluargaan itu,?? pintanya.
Di lain pihak, jika ada masyrakat yang mengetahui adanya rencana tindak pidana suap menyuap yang dilakukan oknum kepala daerah di lingkungannya, KPK pun mengimbau agar masyarakat melaporkannya kepada KPK.
“Masyarakat kalau ketahui hal-hal yang bayar pejabat untuk dapatkan jabatan tertentu, tolong dilaporkan ke pengaduan masyarakat KPK atau saber pungli,?? imbuhnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Pada Jumat (30/12/16), Tim Satgas Penindakan KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini, bersama tujuh orang pihak lain. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif selama 1×24 jam, penyidik KPK memutuskan menetapkan Bupati Klaten, Provinis Jateng, Sri Hartini, sebagai tersangka penerima suap. Selain Sri, penyidik juga menetapkan SUL (Suramlan /PNS) sebagai tersangka pihak penyuap.
??Setelah diamankan penyidik, dan dilakukan pemeriksa awal di Polda DIY, sekitar jam 23.00 tim KPK dan para pihak diamankan tiba di gedung KPK.
Setelah 1 x 24 jam diperiksa, KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan bersamaan penetapan sementara 2 tersangka, yakni SHT dan kawan-kawan, diduga sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP jo Psal 65 KUHP,??
kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief, dalam konferensi pers di kantor KPK , Sabtu (31/12/16).
Sementara sebagai pihak pemberi, SUL disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.