BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

OPINI

Kaum Muda Sebagai Aset Pembangunan Desa

Kaum Muda Sebagai Asset Pembangunan Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT T), Marwan Jafar...

Senin, 2 Januari 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 1 Januari 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita opini terbaru →

HarianBernas.com – Kaum Muda Sebagai Asset Pembangunan Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT & T), Marwan Jafar beberapa waktu lalu menantang mahasiswa membangun desa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), maupun setelah lulus kuliah dapat mengabdikan dirinya di desa.

Terutama mereka yang berasal dari desa, tantangan ini lebih pas karena mereka tentu lebih mengetahui keadaan dan masalah desa serta masyarakatnya. Berdasar UU Desa Pasal 112 ayat (4) dan PP No. 43 Tahun 2014, Kementerian Desa PDT & T menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan desa.

Kementerian Desa PDT & T membuka pintu kerja sama dengan perguruan tinggi daerah dalam bidang pengembangan iptek dan pelatihan tenaga pendampingan. Ajakan kepada mahasiswa dan kaum muda membangun desa, sejujurnya bukanlah hal baru.

Di zaman orde baru, pemerintah sudah memberi memotivasi kaum muda kembali ke desa, baik melalui program transmigrasi maupun program Desa Pemuda.

Namun, dari semua program itu, tidak satu pun berlanjut.

Penyebabnya selain kurang persiapan dan keengganan kaum muda tinggal di desa terpencil, juga kondisi desa saat itu belum bisa menjamin masa depan yang diidam-idamkan sesuai jiwa kaum muda.

Sebaliknya, kehadiran kaum muda di desa, meski dalam jumlah kecil sekalipun, namun kualitas kehadiran mereka membawa resonansi baru bagi kehidupan di alam pedesaan. Karena itu, kita tentu sepakat bahwa kaum muda adalah asset yang perlu dikembangkan potensinya.

Mereka adalah ahli waris dari masa yang akan datang, calon pemimpin bangsa, sumber daya pembangunan yang dalam bahasa politik disebut sebagai penerus cita-cita bangsa.

Kaum muda perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan di wilayah pedesaan agar interaksinya dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Desa Online Syahdan, di masa Orde Baru, pemerintahan desa diseragamkan melalui UU No.5 Tahun 1979.Desa tak ubahnya menjadi panggung drama politik, yang tak berkesudahan, yang dimainkan oleh orang-orang yang sama.

Situasi desa semakin tidak menentu setelah Orde Baru, dimana kenyataan menunjukkan bahwa struktur tradisional desa menghilang, bahkan pada era reformasi pemerintahan desa sepertinya berjalan di tempat. Desa dianggap sebagai basis kemiskinan dan kemiskinan itulah produk yang dicari-cari untuk ?dijual? dengan berbagai dalil.

Gagasan menjual kemiskinan desa seperti yang terjadi selama ini boleh disebut sebagai politisasi kemiskinan desa, berdasar bahwa desa (daerah) tidak cukup memiliki kapasitas fiskal untuk kebutuhan tiap desa.

Juga besaran tiap desa tidak sama, baik luas wilayah, jumlah penduduk, kekeringan dan kesuburan. Termasuk daya kritis masyarakatnya. Kenyataan, desa-desa di Indonesia mempunyai ciri sosial dan ekonomi beragam.

Satu desa mungkin mempunyai struktur sosial dan ekonomi berbeda dibanding desa-desa sekitar.

Beberapa desa mungkin malah mempunyai sumber daya alam melimpah, dimana sektor primer (pertanian dan pertambangan) lebih berkembang daripada sektor lainnya.

Sementara posisi desa yang selama ini termarjinalkan mulai terangkat sejak presiden SBY menandatangani UU Desa No.

6 Tahun 2014, setelah disyahkan DPR RI melalui Paripurna pada 18 Desember 2013.

Betapa pun hal ini harus diakui sebagai salah satu kenangan terindah SBY untuk menaikkan derajat desa, membuat posisi desa menjadi lebih terhormat dan modern. Sejak itu, para gubernur, wali kota dan bupati mulai mengawal dan mengatur semua dana yang akan diturunkan ke desa-desa.

Para kepala desa di 78.000 desa seluruh Indonesia, mulai menjalankan tugas kepemimpinannya, dengan melibatkan masyarakat desa dalam pengaturan penggunaan anggaran untuk pembangunan desa.

Untuk sampai ke tahap itu, tentu saja setiap desa harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Dengan kata lain, UU Desa adalah tonggak sejarah baru bagi desa dalam menjalankan hak serta kewajibannya, juga harus bisa menjawab berbagai persoalan yang muncul baik menyangkut masalah sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan yang terus berkembang. UU Desa juga diharapkan mampu menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan, sebagai ?pusat keunggulan? (Center of Excellence) yang mampu merespons pasar global tanpa menghilangkan asal usul desa berikut kearifan lokal sebagai penopang kekuatan alamiah desa.

UU Desa ini akan mengikat siapa pun yang menjadi presiden. Belakangan, untuk meningkatkan kinerja Kemendes PDT & T, telah diluncurkan pula laman ?desa online? melalui situs indonesiamembangun.id, di kantor Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian PDT & T.

Dalam laman tersebut akan memuat gambaran situasi desa di Indonesia, jumlah penduduk, luas wilayah berikut potensi desanya masing-masing, sehingga masyarakat desa lain dapat mengikuti perkembangannya bahkan bisa saling mencontoh.

Peluncuran Sistem Informasi Desa Online akhirnya mengangkat martabat desa sebagai subjek pembangunan. Apalagi masyarakat desa kini sudah banyak menggunakan internet, baik untuk keperluan administrasi desa, maupun usaha kecil dan menengah (UKM). Kita pun berharap, tidak ada lagi hambatan apa pun dalam upaya memajukan desa.

Perda Pemuda Tak dipungkiri bahwa ajakan Menteri Desa kepada kaum muda untuk kembali ke desa telah menjadi cambuk terutama bagi kaum muda yang berpendidikan tinggi.

Pada sisi yang sama muncul pula gerakan inovasi dan kewirausahaan di kalangan muda yang mulai belajar untuk memahami kemandirian dalam membangun semangat wirausaha. Kondisi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memberi pembelajaran dan pelatihan sebagai bekal hidup kaum muda. Apalagi lapangan pekerjaan di daerah perkotaan semakin sulit.

Seperti dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung.

Melihat angka pengangguran yang tinggi mecapai 123.453 orang, pemerintah Kabupaten Bandung menggelar kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda agar dapat mencetak 155 wirausaha muda setiap tahun. Calon wirausaha muda diambil secara acak di setiap kecamatan diberi pelatihan oleh pengusaha muda yang pernah sukses.

Tujuan mengudang para pengusaha muda ini untuk memberi motivasi dan semangat serta berbagai pengetahuan antara lain perbankan, manajemen, semangat wirausaha, permodalan, sektor usaha, produk usaha, pemasaran dan teknologi informasi juga kemandirian. Melihat animo kaum muda, Pemkab Bandung berniat menerbitkan Perda tentang Pemuda bagi yang berusia antara 16-30 tahun sebagai turunan UU No. 40 tahun 2009 tentang Pemuda.

Perda ini penting sebagai penguatan bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam menjalankan program ini.

Kita berharap, pemerintah daerah lain dapat menjalankan program serupa, tanpa harus studi banding melalui DPRD karena hanya menghabiskan dana.

Dan berharap agar peluang ini dapat dimanfaatkan generasi muda bertalenta khususnya yang tinggal di daerah pedesaan.

Keterlibatan kaum muda di daerah pedesaan bersama anggota masyarakat lain pada gilirannya membawa manfaat bagi kesejahteraan bersama. Hal ini juga merupakan kepedulian Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar pembangunan desa lebih maksimal agar membuat wajah desa mejadi lebih maju.

Bersamaan dengan tampilnya kaum muda sebagai asset pembangunan desa.

Canisius Maran

Pemerhati Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup

Twitter@marancanisius52

Tag:#opini#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan

“Kaum Muda Sebagai Aset Pembangunan Desa”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita OpiniPilar Kebijakan