5 Kebijakan Jokowi yang Menuai Pro dan Kontra

HarianBernas.com ? Tahun 2016 tinggal menghitung hari. Bulan Desember tinggal menyisakan beberapa hari sebelum kemudian seluruh dunia akan merayakan pergantian tahun dan memasuki lembaran baru di tahun 2017.

Momen pergantian tahun selalu membawa dua kejadian, resolusi dan refleksi.

Resolusi dibuat sebagai agenda untuk tahun mendatang dan refleksi merupakan evaluasi dan pembelajaran apa yang sudah tercapai, tertunda, bahkan gagalnya rencana di tahun yang telah lalu.

Demikian juga dalam dunia pemerintahan. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan meninggalkan tahun yang ke dua dan hendak memasuki tahun ketiganya.

Selama dua tahun pemerintahan tentu banyak kebijakan yang dibuat. Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang membekas di hati rakyat, menuai pro dan kontra, ada juga yang menuai prestasi dan pujian.

Berikut ini adalah 5 kebijakan Presiden Jokowi yang menuai pro dan kontra, yang diambil dari beberapa sumber:

Pertama, pembentukan Kabinet Kerja yang menimbulkan pro dan kontra.

Penunjukkan menteri dan pejabat negara lainnya adalah hak presiden.

Para menteri dan pejabat negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden merupakan pembantu presiden.

Maka, sudah sewajarnya jika seorang presiden akan membentuk formasi kabinet yang paling sesuai dengan visi dan misinya.

Penunjukkan para menteri dan pejabat negara yang dilakukan Presiden Jokowi pada awal masa kepemimpinannya menimbulkan banyak pendapat dari berbagai kalangan. Ada yang menilai bahwa para menteri yang ditunjuk Jokowi memang kompeten di bidangnya, tapi ada pula yang berpendapat bahwa penunjukkan menteri tetap ada muatan politik karena mengambil dari kader-kader partai pendukungnya.

Kedua, kebijakan penghapusan BBM bersubsidi di awal masa pemerintahan menimbulkan gejolak pro dan kontra.

Salah satu langkah mengejutkan yang dilakukan Jokowi pada bulan pertama pemerintahannya adalah menghapus BBM bersubsidi.

Harga premium dan solar mengalami kenaikkan masing-masing sebesar dua ribu rupiah.

Subsidi BBM tersebut dialihkan untuk bidang kesejahteraan sosial. Hal ini diwujudkan melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Ketiga, pemberlakukan hukuman mati bagi terpidana pengedar narkoba adalah satu dari sekian kebijakan yang mengejutkan dan menimbulkan pro dan kontra.

Sikap tegas pemerintahan Jokowi-JK terhadap kejahatan narkoba dilakukan dengan ditetapkannya hukuman mati bagi terpidana yang dinyatakan bersalah atas kejahatan narkoba. Terutama adalah pengedar narkoba kelas kakap.

Kebijakan ini juga menjadi sorotan dunia karena banyak yang menjadi terpidana adalah warga negara asing.

Beberapa dari negara tersebut memohon peninjauan kembali terhadap kasus warga negaranya. Namun, pemerintah dengan tegas menolak negosisasi tersebut.

Keempat, menindak tegas kapal dan nelayan asing yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesia

Salah satu yang menjadi fokus utama pada masa pemerintahan Jokowi adalah sektor maritim. Selama ini, Indonesia terlalu memperhatikan apa yang terjadi di darat dan alpa dengan apa yang terjadi di lautnya padahal Indonesia adalah negara kepulauan.

Penyelamatan kekayaan laut Indonesia dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan untuk menindak tegas pelaku illegal fishing.

Tidak tanggung-tanggung, penenggelaman dan peledakan kapal asing pun dilakukan. Dan untuk nelayan ilegalnya dideportasi ke negara asal.

Kelima, penanganan kasus kebakaran hutan (karhutla) yang dinilai kurang efisien dan lambat.

Pada tahun ini Indonesia kembali dilanda kebakaran hutan dan lahan yang hebat. Sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan terdampak oleh karhutla ini.

Bahkan, diberlakukan juga darurat bencana karena asap mulai menimbulkan gangguan kesehatan, sekolah terpaksa diliburkan, beberapa warga bahkan harus dievakuasi.

Masyarakat memandang tidak ada kebijakan nyata yang diambil pemerintah untuk menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan yang selalu berulang ini. Bahkan, malah terbit surat penghentian penyedikan (SP3) terhadap perusahaan besar yang disinyalir bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi.