BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Tangkap Oknum Kepala Dinas, KPK Serahkan ke Polda Sumut

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui pihaknya kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum Kepala Dinas, di lingkungan Pemerintah Kabupa...

Jumat, 23 Desember 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 22 Desember 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Jakarta, HarianBernas.com-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui pihaknya kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum Kepala Dinas, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Namun karena diduga tidak ada unsur penyelenggara negara yang terlibat, maka KPK pun menyerahkan hasil tangkapannya kepada pihak kepolisian.

“Ada embrio OTT, tapi karena alat bukti untuk keterlibatan penyelenggara negara belum kuat, kita ajak Bareskrim yang di depan KPK,?? terang Ketua KPK Agus Raharjo,  ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/12/16).

Namun kendati menyerahkan hasil OTT tersebut kepada pihak korps bhayangkara, KPK tetap melakukan koordinasi dan supervisi kasus tersebut.

“Apabila nanti ada pemeriksaan dan proses hukum ditemukan penyelenggara negara yang terlibat, insaallah KPK akan turun, ?? imbuhnya.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, KPK berhasil menyita barang bukti uang suap senilai Rp350 juta dan 200 yuan.  

Sementara itu, usai dilakukan penangkapan, saat ini, para pihak yang diamankan telah diserahkan ke Polda Sumut, untuk dilakukan proses pemeriksaan dan pemberkasaan kasus yang melilitnya. Selanjutnya, setelah proses tersebut selesai, maka kasus dugaan penyuapan tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan guna untuk membuktikan dakwaan.

Perihal adanya  dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oknum Kadis ini, awalnya KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya oknum penyelenggara negara dan dua pihak lain melakukan transaksi tindak pidana korupsi.

Atas adanya informasi tersebut, KPK pun langsung menyelidikinya.

Namun, karena  dari hasil penyelidikan belum ditemukan adanya oknum penyelenggara negara terlibat, KPK akhirnya menyerahkakn kasus tersebut kepada pihak kepolisian, karena KPK meyakini adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi di sektor pendidikan.

??Ada kepala dinas dan ada dua kepala sekolah yang beri uang atas permintaan dari kepala dinas. Dan kemudian ditemukan total barang bukti yang disita cukup signifikan.

Dan ini dari sudut pandang dari pungutan, penyidikan akan sangat menjalar pada beban-beban yang harus dibayar masyarakat,?? kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan