YOGYAKARTA, HarianBernas.com ? Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Andung Prihadi Santoso mengumumkan hasil penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Hal disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Kepala Daerah se-DIY yang berlangsung di Kompleks Kepatihan, Senin (31/10/16) kemarin.
“Karena DIY ini wilayahnya relatif kecil, beda dengan provinsi lain, jadi penetapan UMP dan UMK bisa dilaksanakan di hari yang sama. Namun, memang penetapan UMP dilaksanakan terlebih dahulu,” jelasnya.
Keputusan UMP DIY 2017 menjadi Rp 1.337.645.
Sementara, kenaikan UMK DIY 2017 sebagai berikut:
Kota Yogyakarta : Rp 1.572.200 (kenaikan Rp 119.800)
Kabupaten Sleman : Rp 1.448.385 (kenaikan (Rp 110.385)
Kabupaten Bantul : Rp 1.404.760 (kenaikan Rp 107.060)
Kabupaten Kulon Progo : Rp 1.373.600 (kenaikan Rp 104.730)
Kabupaten Gunung Kidul : Rp 1.337.650 (kenaikan Rp 101.950)
Sementara, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menetapkan besaran setiap daerah berbeda. Kota Yogyakarta menjadi wilayah UMK tertinggi dan Kabupaten Gunung Kidul terendah. UMK DIY 2017 mengalami kenaikan sekitar 8,25 persen dibanding tahun sebelumnya.
UMK DIY 2017 akan berlaku pada 1 Januari 2017.
Keputusan penetapan Kehidupan Hidup Layak (KHL) berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Selain itu, juga melalui survey dipasar. Sementara besaran UMK sudah disepakti Apindo dan SPSI.