BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Nurhadi Akui Bertemu Bos Lippo, Bantah Bahas Perkara Kymco

Majelis hakim PN. Tipikor Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan atas nama terdakwa Edy Nasution...

Kamis, 27 Oktober 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Majelis hakim PN. Tipikor Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan atas nama terdakwa Edy Nasution"

🗓️ Dipublikasikan pada 26 Oktober 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Jakarta, HarianBernas.com – Majelis hakim PN. Tipikor Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan atas nama terdakwa Edy Nasution. Dalam sidang perdana yang dipimpin Hakim Ketua Sumpeno, JPU KPK  mendakwa, selaku Panitera Sekretaris PN.

Jakarta Pusat, Edy  menerima sejumlah uang suap, diantaranya uang suap seniai total Rp 1,6 miliar dan 50 ribu dollar AS.

Untuk uang suap Rp 1,5 miliar dalam bentuk dollar Singapura, dan uang sebesar Rp 100 juta, diberikan oleh Doddy Aryanto Supeno (dituntut terpisah) atas arahan Wresti Kristian Hesti Susetyowati, Erban Adi Nugroho, Hery Soegiarto dan Edy Sindoro (pemilik Lippo Group).

Untuk uang 50 ribu dollar AS, diberikan oleh Agustriady atas arahan Eddy Sindoro. Sementara uang sebesar Rp 50 juta diberikan dari Doddy Aryanto Supeno, atas arahan Wresti Kristian Hesti Susetyowati dan Ervan Adi Nugroho.

“Pada diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, diberikan untuk menggerakan, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, terang JPU KPK Titto Jaelani, saat membacakan surat dakwaan di PN.Tipikor Jakarta, Rabu (7/9/16).

Dalam dakwaannya, jaksa menengarai, uang sebesar Rp 1,5 miliar dalm bentuk dollar Singapura, diberikan oleh pihak penyuap, untuk menggerakan Edy Nasution melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu melakukan pengurusan perubahan redaksional (revisi) surat jawaban dari PN. Jakpus untuk menolak permohonan eksekusi lanjutan dari ahli waris, berdasarkan putusan Raad Van Justitie No.232/1937 tanggal 12 Juli 1940 atas tanah lokasi di Tangerang atau tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak mengirimkan surat tersebut kepada pihak pemohon eksekusi lanjutan.

Sementara penerimaan uang sebesar Rp 100 juta, disebut diberikan pihak penyuap untuk pengurusan penundaan tegoran aanmaning perkara niaga PT.

Metropolitan Tirta Perdana (PT.MTP) melalui PN. Jakpus sesuai putusan Singapura International Arbitrase Centre (SIAC).No. 62 tahun 2013 tanggal 01 Juli 2013, ARB No.178 Tahun 2010.

Di lain pihak, penerimaan uang sebesar 50 ribu dollar AS ditambah Rp 50 juta, diberian untuk pengurusan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) PT. Across Asia Limited (PT.AAL), meskipun telah melewati batas waktu, dan membantu perkara yang masih dihadapi Lippo di PN.

Jakpus.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan