Jakarta, HarianBernas.com — Majelis hakim PNTipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsidair 3 bulan kurungan terhadap mantan Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti. Politikus PDI-P tersebut, dinilai terbukti bersama-sama dengan anggota DPR Komisi V lainnya, Budi Supriyanto, dan dua orang stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini, menerima suap sebesar 328 ribu dolar Singapura dan Rp 1 miliar dari Direktur PT. Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.
Suap diterima agar dirinya mengusulkan kegiatan pelebaran Jalan Tehoru – Laimu dengan proyek senilai Rp 41 miliar dan menggerakkan agar Budi Supriyanto mengusulkan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama – Laimu di Maluku, dengan nilai proyek Rp 50 miliar, melalui program aspirasi anggota Komisi V DPR.
Selain itu, Damayanti juga dinilai terbukti bersama Desy dan Julia, menerima uang 404 ribu dolar Singapura untuk diberikan kepada Anggota Komisi V DPR RI, Budi Suprianto.
??Mengadili, menyatakan terdawa Damayanti Wisnu Putranti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama, s esuai dengan dakwaan pertama,?? terang Hakim Ketua Sumpeno, saat membacakan amar putusan di PN.Tipikor Jakarta, Senin (26/09/16).
Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU KPK sebelumnya, yang meminta agar Damayanti dituntut 6 tahun penjara, denda Rp.500 juta, subsidair 6 bulan kurungan.
Selain itu jaksa juga menuntut agra Damayanti dicabut hak politiknya.
Dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan fakta ?fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ditambah alat bukti lain seperti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat, bukti sadapan percakapan antara para piha, hakim meyakini, perbuatan Damayanti menerima uang suap senilai total 328 ribu dollar Singapura dan Rp 1 miliar untuk pembiayaan Pilkada Jateng, dinilai memenuhi semua unsur dalam dakwaan.
Pertama, yakni Pasal 12 huruf a UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringanka. Hal yang memberatkan, perbuatan yang dilakukan Damayanti dinilai tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar memberantasan korupsi, serta merusak sistem demokrasi dan mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif menjadi tidak efektif.
Sementara hal yang meringankan, Damayanti dinilai sopan dalam persidangan, mengakui kesalahan, belum pernah dihukum dan berterus terang, serta dinilai bekerja keras sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihannya.
Tak hanya itu, majelis hakim juga sependapat dengan JPU KPK yang menyatakan Damayanti sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, sehingga sebagia konsekuensinya, hukuman pencabutan hak politik yang diminta jaksa, digugurkan.
Menanggapi vonisnya, Damayanti melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum.
Hal senada juga dikemukakan JPU KPK.