JAKARTA, HarianBernas.com – Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, mengaku dicecar seputar penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang menjadi panngkal kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. “Soal penerbitan izin,” kata Gatot, usai diperiksa sekitar lima jam lamanya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (16/9/16).
Selai ditanya seputar penerbitan izin, pejabat eselon satu tersebut, juga mengaku ditanya perihal IUP yang clear and clean (CnC) atas permohonan yang diajukan PT. AHB. “Ya seputar itulah,” imbuhnya.
Selebihnya, ia enggan menjawab ketika ditanya bagaimana tentang proses penerbitan izinnya. “Yah tanya sana dong, aku kan nggak ngeluarkan izin,” cetusnya
Dilain pihak, perihal pemeriksaan terhadap Dirjen Minerba, Plh. Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, pemeriksaan terhadap Gatot dilakukan untuk diminta keterangannya seputar kebijakan Kementerian ESDM mengenai izin pertambangan dan kebijakan pusat dan daerah-daerah terkait izin-izin pertambangan.
Untuk diketahui, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2009-2014.
Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kab.
Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. SK yang dikeluarkan kepada perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Billy Indonesia tersebut diduga dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Atas perbuatannya, Nur Alam terancam 20 tahun penjara, sebab disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.