HarianBernas.com – Belakangan ini wacana publik gaduh oleh rencana kenaikan harga cukai rokok 400-500 persen dan harga rokok menjadi Rp 50.000 per bungkus. Wacana yang dilemparkan ke publik ini menjadi bola liar yang ditanggapi serius banyak kalangan.
Bagi yang setuju kenaikan harga rokok, dalihnya bakal mengurangi kebiasaan merokok. Sementara yang kurang setuju berpendapat kenaikan harga rokok berdampak para bangkrutnya pabrik rokok, PHK buruh pabrik rokok dan kerugian petani tembakau.
Terhadap wacana ini, di media sosial viral informasi harga rokok sudah dinaikkan.
Pemerintah sendiri menyatakan belum membahas serius soal kenaikan harga rokok. Harus dicatat pengaruh rokok membawa pengaruh buruk kesehatan.
Anak-anak yang mulai merokok dapat menjadi kecanduan ketika telah dewasa dan berisiko menderita penyakit jantung, paru-paru dan penyakit berbahaya lain. Selain itu kerugian juga ditanggung oleh berkurangnya kualitas hidup bagi perokok dan mereka yang menjadi perokok pasif.
Saat ini jumlah perokok di Indonesia terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India.
Data Kementerian Kesehatan (2015) jumlah perokok diperkirakan mencapai 61,4 juta perokok dengan komposisi laki-laki 67,4 persen dan perempuan 4,5 persen.
Sementara Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2012 mencatat Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak perokok mencapai 146.960.000 jiwa.
Masifnya iklan rokok, promosi dan sponsor ditengarai menjadi penyebab naiknya perokok pada remaja dan anak-anak.
Data Tobaco Support Center (2011) menyebutkan, dalam usia 15-19 tahun atau usia sekolah SMP, SMA dan Perguruan Tinggi terjadi peningkatan jumlah perokok mencapai 12,9 persen dalam kurun waktu 1995-2010.
Penelitian RS Persahabatan Jakarta (2013) tingkat kecanduan pada anak SMA yang merokok cukup tinggi yakni 16,8 persen.
Artinya 1 orang dari setiap 5 orang remaja merokok telah mengalami kecanduan.
Penelitian ini juga memperlihatkan rata-rata anak yang dilahirkan oleh ibu hamil yang merokok memiliki berat badan lebih ringan <2500 gram dan lebih pendek <45 cm dibandingkan ibu yang tidak merokok >3000 gram dan panjang >50 cm.
Yang memprihatinkan, sebanyak 84,8 persen perokok di Indonesia berpenghasilan kurang dari Rp 20 ribu per hari. 70 persen di antaranya berasal dari keluarga miskin. Bahkan data Survei Ekonomi Kesehatan Nasional (Susenas) tahun 2014 konsumsi rumah tangga miskin untuk tembakau di Indonesia menduduki ranking kedua (12,43 persen) setelah konsumsi beras (19,30 persen).
Fakta itu memperlihatkan dampak buruk rokok bagi kesehatan.
Jika wacana harga rokok Rp 50 ribu disetujui pemerintah, tak pelak jutaan perokok akan kelabakan.
Hal ini mengacu penelitian Hasbullah Thabrany Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia terhadap 1000 responden pada Desember 2015 lalu menyatakan jika 41,3 persen responden menikmati rokok 1-2 bungkus per harinya.
Bila dijumlah selama 1 bulan seorang perokok aktif mengeluarkan biaya berkisar Rp 450.000-600.000 per bulan.
Sementara 80,3 persen responden menyetujui kenaikan harga rokok.
Yang menarik dari penelitian ini, jika harga rokok dinaikkan sampai Rp 50.000 jumlah perokok aktif akan turun sampai 50 persen. Namun persoalan kenaikan harga rokok Rp 50.000 bukanlah persoalan sederhana.
Kenaikan harga rokok akan menggerogoti APBN karena di tahun 2016 ini rokok diperkirakan menyumbang Rp 162,2 triliun. Yang paling terkena pukulan telak ialah industri rokok yang mempekerjakan sekitar 6,1 juta orang.
Pabrik rokok mengalami gulung tikar karena turunnya omzet penjualan rokok.
Selain itu, mata rantai perdagangan rokok juga tidak sederhana. Karena untuk menjadi barang dagangan berupa rokok prosesnya mulai dari penanaman petani tembakau yang melibatkan sekitar 2,1 juta petani. Begitu juga racikan pendukung berupa cengkih dan saos ada ratusan ribu tenaga kerja yang terlibat.
Setelah masuk pabrik rokok juga melibatkan jutaan tenaga kerja. Ketika sudah menjadi rokok melibatkan pedagang eceran, asongan yang jumlahnya tidak sedikit.
Jika rokok benar-benar menembus harga Rp 50.000 per bungkus, omzet produksi pabrik rokok pasti mengalami penurunan drastis. Implikasinya terjadi PHK buruh dan kerugian di kalangan petani tembakau dan cengkih.
Yang menjadi persoalan apakah dengan harga dinaikkan Rp 50.000 perokok akan berhenti?
Berhenti membeli ya, tetapi mereka akan mencari alternatif rokok non industri seperti melinting sendiri. Apalagi ketika petani tembakau dan cengkih tetap berproduksi, mereka yang kecanduan akan memenuhi hasrat merokok dengan rokok alternatif.
Hilangnya industri rokok akan menjadi pangsa pasar baru bagi industri rokok abal-abal non cukai. Mereka justru menikmati panen karena rokok ilegal sulit untuk dikendalikan.
Perokok sadar akan bahaya kesehatan merokok. Namun mereka sangat susah melepaskan diri dari ketergantungan. Dengan kenaikan harga rokok Rp 50.000, sepertinya tidak serta merta mengatasi masalah.
Pemerintah mestinya serius melindungi kesehatan rakyatnya dari bahaya asap rokok.
Sebab bagi perokok selalu ada alternatif. Tidak ada rokok buatan pabrik ya ?tingwe? alias melinting sendiri. Sekarang tinggal pemerintah sendiri apakah berani mengambil sikap terhadap harga rokok termasuk pro kontranya di masyarakat.
Persoalan ini harus melalui kajian mendalam sebab justru membuka peluang rokok ilegal non cukai yang justru merugikan negara.
Sekarang apakah pemerintah berani menaikkan harga rokok hingga menembus angka Rp 50 ribu?
Yang penting jangan sampai menggenjot penerimaan negara sementara rakyatnya terjerat dampak asap rokok dan harga yang melangit.
Oleh: Paulus Mujiran, S.Sos, M.Si.
