BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Tak Punya Izin, Rumah Sakit Milik Rohadi Tetap Beroperasi

Rumah Sakit Resya milik Rohadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait kasus pencabulan Saipul Jamil diduga tidak memiliki izin operasional....

Selasa, 13 September 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 12 September 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Rumah Sakit Resya milik Rohadi, panitera PN. Jakarta Pusat yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang, terkait kasus pencabulan Saipul Jamil, diduga tidak memiliki izin operasional.

Kendati demikian, Rumah Sakit Tipe D, yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Provinsi  Jabar tersebut, melakukan kegiatan operasional layaknya seperti rawat inap dan kegiatan lain.

“Operasional ini kan sudah sejak lama. Di bulan Januari (2016), kami tegur karena memang sudah ada data pasien yang dilayani,” kata Kepala Dinas Kabupaten Indramayu Dedi Rohendi, usai diperiksa penyidik KPK, di Jakarta, Selasa (13/9/16).

Selain menegur, menurutnya, pihaknya juga telah melaporkan hal itu kepada bupati, selaku orang nomor satu di Kabupaten Indramayu.

Namun, karena pihak dinas kesehatan tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait seperti aparat kepolisian untuk mengusutnya.

“Kalau undang-undang kan seperti itu (aturan sanksinya-red). Tapi pengawas undang-undang bukan (dinas) kesehatan. Pengawas UU misalnya ada polisi saya laporkan,” jelasnya.

Perihal sengkarut perizinan rumah sakit tersebut,awalnya pihak Rohadi mengajukan izin operasional pada 15 September 2015.Atas izin tersebut, karena tidak memenuhi syarat, pihak Dinkes menolak pengajuan izin tersebut. “Kami nggak rekomendasi, karena nggak ada izin mendirikan rumah sakit.

Salah satunya izin mendirikan dan lain-lain,” paparnya.

Namun,kendati ditolak, pihak Rohadi kembali meminta izin kepada pihak dinas kesehatan sebanyak dua kali. Namun dari pengajuan tersebut, pihak Dinkes belum memberikan izin operasional

“Muncul lagi minta izin dari sana (pihak Rohadi) tanggal 26 April 2016. Yang minta direktur.

Memang persyaratan sudah ada. Ada izin mendirikan. Maka kami kirim ke dinas provinsi.

Karena waktu itu yang minta direksi saya bilang jangan direksi, tapi lembaganya. Tanggal 28 April minta lagi izin operasional,” urainya.

Untuk diketahui, terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian yang dilakukan Rohadi, sebelumnya pada 1 -3 September 2016, penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa tempat antara lain, di RS. Milik Rohadi, serta kediaman orang tua Rohadi di Blok Tarikolot, Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Indramayu, Jawa Barat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita mobil Mitsubishi Pajero Sport, dari dari Darim, Camat Cikedung sekaligus kakak Rohadi.

Selain itu penyidik juga menyita satu unit mobil ambulans.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan