BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kasus Inkracht, Pejabat MA Ini Dijebloskan ke LP Sukamiskin

KPK melakukan eksekusi pidana terhadap mantan Kasubdit Kasasi Perdata Pranata dan Tata Laksana Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisno....

Kamis, 8 September 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 7 September 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan eksekusi pidana terhadap mantan Kasubdit Kasasi Perdata Pranata dan Tata Laksana Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisno. Menurut Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, eksekusi yang dilakukan terhadap Andri, dilakukan karena kasusnya sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap).

“Dieksekusi ke LP. Sukamiskin,” kata Priharsa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/9/16).

Secara terpisah, ketika diminta tanggapanya perihal eksekusi tersebut, pria yang disebut-sebut sebagai tangan kanan eks Sekretaris MA Nurhadi tersebut, enggan menanggapi pertanyaan wartawan ketika dicecar beragam pertanyaan.

Ia hanya terdiam membisu ketika keluar dari Rutan KPK hendak dibawa ke LP. Sukamiskin.

Sebelumnya, dalam kasus ini, Majelis hakim PN. Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 9 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsidair 6 bulan kurungan terhadap mantan Kasubdit Kasasi Perdata Pranata dan Tata Laksana Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisno.

Hakim meyakini, Andri dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 400 juta dari Ichsan Suaidi, seorang pengusaha yang menjadi terdakwa kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Haji, Lombok Timur dalam rangka menunda penerbitan salinan putusan kasasinya, serta menerima uang Rp 500 juta dari Asep Ruhiyat untuk memonitor berbagai perkara yang ditangani Asep.

“Menyatakan terdakwa Andri Tristianto Sutrisna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama” terang Hakim Ketua Jhon Halasan Butar-Butar, saat membacakan kesimpulan putusan di PN.Tipikor Jakarta, Kamis (25/8/16).

Putusan tersebut lebih rendah 4 tahun dari tuntutan JPU KPK sebelumnya, yang meminta agar Andri dihukum 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hakim meyakini, uang sebesar Rp 400 juta yang diterima Andri dari Ichsan Suaidi melalui pengacaranya Awang Lazuardi Embat, merupakan bagian dari uang suap dalam rangka menunda penundaan pengiriman salinan putusan atas perkara yang melilit Ichsan.

“Majelis berkeyakinan, uang Rp 400 juta yang diberikan Ichsan melalui Awang Lazuardi Embat, terkait dengan Ichsan Suadi, agar terdakwa mengusahakan penundaan putusan kasasi Ichsan, agar jaksa tidak segera melakukan eksekusi, sehingga Ichsan bisa punya waktu menyusun peninjauan kembali,” papar Jhon.

Atas perbuatan Andri tersebut, hakim menyatakan Andri terbukti melanggar dakwa pertama yakni Pasal 12 huruf UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasa Tipikor.

Selain itu, hakim juga meyakini uang Rp.500 juta yang diterima dari seorang pengacara atas nama Asep Ruhiyat, merupakan uang suap lain dalam rangka memonitor berbagai perkara yang ditangani oleh Asep, diantaranya perkara sengketa kasasi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dengan Golkar kubu Agung Laksono.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan