JAKARTA, HarianBernas.com – Bos besar PT. Agung Sedayu Group Sugianto Kusuam Alias Aguan, mengaku keberatan dengan kewajiban tambahan kontribusi sebesar 15%, yang dibebankan pihak Pemrov DKI Jakarta kepada pihak pengembang, dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP Jakarta).
Ihwal adanya hal ini diungkap Aguan saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara kasus dugaan suap terdakwa mantan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Sanusi.
“Saya rasa cukup berat juga Pak, pemerintah sekarang mau investasi Pak. Beberapa Perda juga dihapuskan yang kurang investasi,” kata Aguan saat bersaksi di PN.
Tipikor Jakarta, Rabu (7/9/16).
Atas keberatannya, Aguan mengaku sempat protes terhadap Gubernur DKI Jakarta. “Saya pernah sampaikan (protes), beliau bicara begini, KNI (PT. Kapuk Naga Indah/perusahaan Aguan) itu 5 persen (kewajiban membayar), itu kamu kok progres” kata Aguan. Namun, kendati merasa berat, ia mengaku menyetujui kewajiban yang dibebanakn pihak Pemrov DKI terhadap para pengembang.
Keterangan Aguan ini berbeda dengan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahadja Purnama alias Ahok sebelumnya, saat bersaksi untuk Sanusi.
Dalam keterangan di hadapan persidangan, ia mengaku para pengembang tidak ada yang protes dengan kewajiban yang dibebankan pihaknya terhadap para pengembang.
Atas kejadian penyuapan yang dilakukan oleh Ariesman Widjadja selaku pengembang, ia pun merasa heran. “Tidak ada yang berani ngomong keberatan, Semuanya iya saja. Makanya saya kaget begitu ada kasus ini,” kata Ahok.
Sebelumnya, mantan Anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi didakwa menerima uang suap sebesar Rp.2 miliar dari Presiden Direktur PT.
Agung Podomoro Land Tbk, melalui asisten pribadinya Trinanda Prihantoro.
Uang suap diberikan agar Sanusi membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP Jakarta), serta mengupayakan keinginan Ariesman selaku Presdir PT. APL dan Dirut PT. Muara Wisesa Samudra selaku perusahaan pemegang persetujuan prinsip reklamasi Pulau G, untuk dimasukan dalam ketentuan pasal-pasal Raperda RTRKSP Jakarta, yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.
“Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” terang JPU KPK Ronald F.
Worotikan, saat membacakan surat dakwaan di PN. Tipikor Jakarta, Rabu (24/8/16).
Atas perbuatannya, Sanusi terancam hukuman 15 tahun penjara, sebab dinilai melanggar Pasal 12 huruf a, atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 199 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain didakwa menerima suap sebsar Rp 2 miliar, Sanusi juga didakwa melakukan pencucian uang senilai total Rp 45 miliar.