JAKARTA, HarianBernas.com – Emi Sukiati Lasmon, pemilik PT. Billy Indonesia berlari menghindari awak media ketika dicecar beragam pertanyaan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.
Kepada awak media, usai keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.57 WIB, ia hanya menjawab singkat bahwa dirinya diperiksa terkait PT. AHB (Anugerah Harisma Barakah), perusahaan yang diduga menggelontorka sejumlah uang suap kepaa Nur Alam demi mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Tadi ditanya soal PT.
AHB,” ucapnya singkat sambil berlari mengejar taksi di pelataran gedung KPK Jakarta, Kamis (1/9/16).
Tak puas dengan jawaban Emi, wartawan pun serempak mencecar kembali. “Terus soal apalagi Bu?,” tanya wartawan pada Emi. Mendapat pertanyaan tersebut, Emi pun menjawab. “Hanya sedikit saja pertanyaanya,” katanya.
Di lain pihak, ketika disinggung soal Nur Alam, ia enggan menjawabnya, dan malah menyuruh sopir taksi menancap gasnya. Sementara itu, ketika ditanya lebih lanjut kenapa para pegawai PT.
Billy Indonesia dengan PT. AHB sama orangnya dan ditanya apakah sudah bertemu dengan petinggi PT. AHB Widi Aswindi, ia malah membanting pintu mobil taksi dengan keras.
Untuk diketahui, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2009-2014.
Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kab.
Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. SK yang dikeluarkan kepada perusahaan yang berafiliasi dengan PT.Billy Indonesia tersebut diduga dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Atas perbuatannya, Nur Alam terancam 20 tahun penjara, sebab disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.