BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Terkait IUP Bermasalah,?KPK: Banyak Kepala Daerah Belum Serahkan Data

Hingga April 2016 terdapat 3.982 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus Non Clear N Clear (CnC) dari total 10.3481 IUP di seluruh Indonesia....

Selasa, 30 Agustus 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Hingga April 2016 terdapat 3.982 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus Non Clear N Clear (CnC) dari total 10.3481 IUP di seluruh Indonesia"

🗓️ Dipublikasikan pada 29 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Hingga April 2016, terdapat 3.982 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus Non Clear N Clear (CnC), dari total 10.3481 IUP di seluruh Indonesia. Padahal, batas waktu pengurusan IUP tersebut sudah melebih tenggat waktu yang ditentukan.

Menanggapi adanya hal itu, Ketua Tim Gerakan Nasional Penyelamatan SDA KPK Dian Patria mengatakan, masih banyak IUP yang non CnC, karena banyak kepala daerah yang tidak mematuhi imbuan KPK perihal penyerahan data pemberian IUP.

“Target waktu IUP  yang CnC disebutkan 90 hari setelah penyerahan P3D (personil,pendanaan,sarana dan prasarana serta dokumen). Ini izin-izin bupati ke gubernur.

Ternyata belum semua gubernur serahkan itu,” kata Dian, dalam acara diskusi dengan tajuk “Pencegahan Korupsi di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara” di kantor KPK Jakarta, Selasa (30/8/16).

Dengan belum dipatuhinya imbuan KPK tersebut, ia berharap, kedepaannya para pihak terkait turut mendukung upaya penertiban IUP tersebut. “Kita harus dorong Kemendagri sebagai pembina di daerah. Kita juga dorong Kementerian-kementerian lain terkait pelanggaran kehutanan, pajak, kita harus dorong dari banyak pihak,” pinta Dian.

Nantinya, jika upaya pencegahan yang dilakukan tersebut tidak diindahkan, maka KPK terpaksa melakukan penindakan, jika memang ada unsur korupsi dalam pengurusan IUP yang CnC.

“Kalau kami dari KPK, di penindakannya tentu harus melihat ada tidaknya unsur korupsinya (baru ditindak),” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam rangka mengupayakan perbaikan tata kelola perizinan di sektor migas, minerba, dan energi lain bagi 21 daerah penghasil, sejak 2014 KPK bersama Kementerian ESDM melakukan program koordinasi dan supervisi. Dari korsup minerba tersebut, pad atahun 2014 lalu, KPK mencabut 400 IUP yang dinilai bermasalah.

Namun, kendati sudah mencabut ratusan IUP tersebut, hingga April 2016 masih ada terdapat 3.982 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus Non Clear N Clear (CnC), padahal tenggat waktu perbaikan data IUP tersebut, berakhir pada bulan Mei 2016.

Namun, karena belum semuanya diperbaiki, maka batas waktu penyerahan data IUP tesebut diperpanjang hingga bulan Oktober 2016.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan