BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

OPINI

Gunung Es Kebakaran Hutan

Gugurnya Prajurit Satu Wahyudi saat melaksanakan tugas negara memadamkan kebakaran lahan gambut di Riau memang tidak menjadi isu seksi di media....

Jumat, 26 Agustus 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 25 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita opini terbaru →

HarianBernas.com – Gugurnya Prajurit Satu Wahyudi saat melaksanakan tugas negara memadamkan kebakaran lahan gambut di Riau, memang tidak menjadi isu seksi di media massa.

Gugurnya anggota Kesatuan Detasemen Artileri Pertahanan Udara Rudal-004 Dumai itu, kalah seksi dengan berita penyambutan peraih medali emas olimpiade atau berita tentang pertarungan partai-partai dalam pencalonan Ahok sebagai Gubernur DKI. Pratu Wahyudi kini terbaring tenang di pemakaman umum, atas permintaan keluarga, meski ia berhak dimakamkan di taman makam pahlawan.

Pratu Wahyudi ditemukan tak bernyawa saat memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Selasa (23/8). Negara, melalui Mabes TNI, memberi kenaikan pangkat satu tingkat terhadapnya.

Menurut catatan Walhi, Pratu Wahyudi merupakan korban keenam dalam kasus kebakaran lahan gambut di Riau. Tahun lalu, kebakaran lahan gambut juga merenggut lima nyawa.

Kematian Pratu Wahyudi sebenarnya hanyalah puncak gunung es tata kelola hutan di Indonesia. Pokok persoalannya dimulai dari karut-marut pemberian konsesi lahan bagi perkebunan kelapa sawit dan tambang.

Undang-undang No. 18/2004 tentang Perkebunan yang kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No.

26/2007, memberi kewenangan kepada bupati maupun gubernur untuk menerbitkan izin dan rekomendasi peralihan hutan menjadi lahan kelapa sawit.

Jika lokasi perkebunan itu berada di satu wilayah, izin cukup diberikan oleh bupati. Jika lokasinya menggunakan kawasan hutan, butuh izin pelepasan dengan rekomendasi gubernur. Namun jika lokasinya berada di lebih satu wilayah, maka gubernur merupakan otoritas penerbit untuk semua perijinan.

Regulasi inilah yang kemudian dituding para pemerhati lingkungan sebagai pangkal tidak terkendalinya peralihan fungsi hutan menjadi lahan kelapa sawit.

Sudah menjadi rahasia umum, kewenangan bupati dan gubernur untuk menerbitkan izin konsesi hutan menjadi lahan kelapa sawit ini menjadi ladang mendulang uang demi kepentingan politik.

Dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah. Untuk menanggulangi semakin tidak terkendalinya perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit ini, Presiden Jokowi sebenarnya sudah mengeluarkan moratorium. Namun pengawasan di lapangan tampaknya masih perlu diperketat lagi.

Kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun sudah seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak.

Pangkal persoalannya adalah peralihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali.

Jumlah kasus kebakaran lahan gambut berkorelasi dengan peralihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Logikanya, kanopi hutan yang selama ini menjadi pelindung lahan gambut, sudah tidak ada lagi.

Dengan demikian, jika ada pemicu, api akan menjalar begitu cepat.

Ulah nakal para pemilik modal untuk membuka perkebunan sawit, juga menjadi faktor lain bencana asap akibat terbakarnya lahan gambut. Mereka lebih memilih cara membakar untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, demi efisiensi waktu, tenaga, dan beaya. Jika banyak pengusaha nakal melakukan cara serupa, tidak heran jika kabut asap akibat pembakaran lahan gambut ini menjadi persoalan serius.

Tahun lalu, sejumlah oknum nakal pengusaha pembakar lahan gambut memang sudah ditangkap aparat penegak hukum. Sayangnya, kelanjutan penegakan hukum terhadap mereka, tidak banyak diketahui publik.

Membakar hutan untuk membuka lahan, sebenarnya juga dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Bedanya, nenek moyang kita menggunakan kearifan lokal.

Sebelum dibakar, mereka membuat barikade agar api tidak menjalar liar tak terkendali. Luasan lahan yang dibakar pun juga secukupnya.

Semua pihak hendaknya sepakat, pembakaran lahan gambut harus dihentikan jika tidak ingin menjadi bencana nasional. Kita harus mulai berpikir ulang, apakah devisa yang didapat dari industri kelapa sawit sebanding dengan kerugian ekologis akibat semakin menyempitnya luasan hutan di Indonesia.

Kita tidak ingin lagi mendengar ada jatuh korban akibat pembakaran hutan. Semoga Pratu Wahyudi menjadi yang terakhir.

Oleh: Heru Catur Nugroho

Wapemred Harian Bernas

Tag:#opini#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan

“Gunung Es Kebakaran Hutan”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita OpiniPilar Kebijakan