JAKARTA, HarianBernas.com – Desy Ariyati Edwin, staff khusus mantan Anggota DPR Frakasi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.
Desy dituntut rendah dari ancaman hukuman maksimal 15 tahun, karena pengajuan juctice collaborator-nya dikabulkan pimpinan KPK. Selain Desy, hal yang sama juga didapat Julia Prasetyarini, terdakwa lain dalam kasus ini. Jaksa meyakini, keduanya terbukti turut serta menerima uang suap senilai total Rp 8,1 miliar dari Direktur PT.
Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.
“Menuntut menyatakan terdakwa Desy Ariyati Edwin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai pasal 12 huruf a, UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPIdana, Jo pasal 65 KUHPidana, sesuai dakwaan pertama,” terang JPU KPK Iskandar Marwanto, saat membacakan surat tuntutan di PN. Tipikor Jakarta, Senin (22/8/16).
Dalam analisa yuridisnya, jaksa menengarai, keduanya terbukti terlibat dalam perkara suap menyuap agar Damayanti mengusulkan kegiatan pelebaran Jalan Tehoru – Laimu dengan proyek senilai Rp 41 miliar, dan menggerakkan agar Budi Supriyanto (Anggota DPR lain), mengusulkan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama – Laimu di Maluku dengan nilai proyek Rp 50 miliar, melalui program aspirasi anggota Komisi V DPR.
Selain itu, suap ini dilakukan agar program yang diinisiasi oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary tersebut, diharapkan dapat masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tahun anggaran 2016.
Nantinya jika proyek berjalan mulus, Amran menjanjikan kepada Damayanti, setiap anggota DPR akan mendapat fee atau komisi sebesar 6 persen dari setiap program aspirasi. Namun, karena pemberian duit rasuah ini melibatkan kedua staff Damayanti, Julia dan Dessy untuk mengurus fee bagi Budi Supriyanto, akhirnya disepakati, fee yang akan diterima seluruhnya berjumlah 8 persen.
Atas perbuatannya, keduanya dinilai terbukti memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan pertama, karena tidak ada alasan pembenar dalam melakukan perbuatannya. “Seluruh unsur terbukti secara sah menurut hukum,” ungkap JPU KPK Tri.
Dalam menjatuhkan tuntutan tersebut, jaksa mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.
Hal yang memberatkan, perbuatan yang diakukan kedua terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantasan korupsi.
Sementara hal yang meringankan, kedua terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatanya, jadi justice collaborator berdasarkan keputusan pimpinan KPK, serta mengembalikan uang yang pernah diterima dari Damayanti.
Menanggapi tuntutanya, keduanya akan mengajukan nota pembelaan pada persidangan pekan depan.
Perihal pemberian uang senilai total 328 ribu dollar Singapura, awalnya, pada 25 November 2015, Abdul Khoir memerintahkan stafnya untuk menyiapkan uang 328.000 dollar Singapura. Setelah uang siap,selanjutnya, Abdul Khoir menyerahkan uang tersebut kepada Damayanti, Dessy dan Julia di Restoran Meradelima, di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Setelah uang diterima, selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi kepada beberapa pihak, diantaranya 245.700 dollar Singapura untuk Damayanti, dan 41.50 ribu dollar Singapura untuk Julia dan Dessy.
Selain memberikan uang Rp 245.700 dollar Singapura untuk Damayanti, dalam dakwaan, jaksa juga memaparkan, Damayanti juga meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada Abdul Khoir, untuk keperluan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah.
Atas permintaan tersebut, Abdul Khoir pun menyanggupipnya, dan menyerahkan uang sebesar Rp1 miliar melalaui Dessy, bertempat di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada 26 November 2015.
Sementara itu, terkait pemberian uang 404.000 dollar Singapura untuk Budi Supriyanto, dilakukan pada 7 Januari 2016, di Foodcourt Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan melalui Dessy dan Julia.
