HarianBernas.com – Sangsi. Ini komentar spontan saya saat membaca Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Wanadesa. Ya, saya sangsi peraturan ini akan dipatuhi.
Saya un sangsi jika ada pelanggar yang diberi sanksi.
Sebagai gagasan, Rapergub ini layak diapresiasi. Bagus. Kesadaran untuk mengelola lingkungan, dan mengembalikan lingkungan yang rusak menjadi kembali asri, patut didukung.
Sebagai warga Daerah Istimewa Yogyakarta, saya mendukung gagasan ini. Tentu, dengan banyak catatan kritis.
Pertama, tidak cukup sebagai Pergub. Mestinya ini diatur dalam Perda.
Saya tidak tahu, karena saya tidak secara khusus mengamati tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan daerah, apakah sudah ada Perda tentang wanadesa atau belum. Jika belum, saatnya disusun Perda.
Mengapa saya katakan Pergub tidak cukup? Karena daya ikat dan paksa Pergub tidak sekuat Perda.
Simak saja pasal demi pasal, terutama yang menyangkut sanksi.
Tidak ada sanksi yang bakal menciutkan perangkat desa jika tidak sepenuhnya menjalankan instruksi, bahkan jika melanggar.
Karet sekali peraturan ini dalam rumusan ?sanksi administratif?.
Menjadi tidak cukup juga karena persoalan lingkungan ?wanadesa? tidak bisa semata-mata diserahkan kepada perangkat desa.
Akan jatuh sebagai pekerjaan ?proyek? yang berujung pada kinerja administratif. Lingkungan adalah isu bersama, yang semestinya melibatkan masyarakat luas. Dan pelibatan masyarakat bisa tercakup dalam Perda.
Kedua, mengapa Perda?
Setidaknya, dengan Perda pemerintah daerah meyakinkan bahwa persoalan lingkungan ini serius dan strategis.
Sebegitu seriusnya, dampak yang akan terjadi jika lingkungan tidak diselamatkan akan membuat wajah masyarakat kian memburuk. Ini yang tidak tampak dalam Rapergub.
Tidak ada sesuatu ancaman sangat serius yang hendak dicegah dengan Rapergub ini.
Sebaliknya, tidak tergambar cita-cita besar yang mau dicapai jika wanadesa terwujud di seluruh desa. Imajinasi pembuat rancangan Pergub ini kurang tinggi. Target tutupan vegetasi 30% itu kecil sekaligus besar.
Dalam konteks pelestarian lingkungan, 30% itu kecil.
Jika Gubernur benar-benar mau mengedepankan aspek lingkungan hidup dalam tata kelola pemerintahannya, target 30% itu akan lebih kecil angkanya dalam realisasi.
Dalam konteks lingkungan yang sudah rusak, yang minimal banyak lahan sudah tertutup bangunan, entah perkantoran maupun rumah tinggal, menyelenggarakan 30% lahan tidaklah mudah dan murah.
Paradigma produktivitas jugalah yang menjegal. Selama ukuran keberadaan lahan masih dari sisi ?produktivitas? maka pembenaran untuk alih fungsi lahan lebih kuat daripada upaya untuk menyuburkannya lewat wanadesa.
Paradoks produktivitas juga berkelindan dengan fakta bahwa lahan-lahan non produktif justru jadi rebutan pengembang, dan juga masyarakat, untuk didirikan bangunan di sana. Tanah yang tidak produktif disulap menjadi lahan produktif ketika diberi label ?properti?.
Maka pertanyaan kritisnya: adakah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini lahan yang tidak produktif?
Bukankah bebatuan sekali pun, seperti di pesisir selatan, akhirnya produktif sebagai objek wisata?
Jadi, dalam hemat saya, frasa lahan tidak produktif dihapus dan diganti dengan rumusan yang tidak terlalu mendikotomi.
Kritik berikutnya tentang pembentukan Lembaga Wanadesa. Harap dicermati kembali apakah sudah pada tempatnya lembaga baru didirikan di desa sementara banyak lembaga yang sudah dibentuk?
Apakah, misalnya, tidak sebaiknya peran LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dioptimalkan?
Selain pelibatan masyarakat dalam proyek ini, perangkulan LPMD juga untuk menekan melarnya kegemukan lembaga di tingkat desa. Ingat, masyarakat sekarang sangat kritis terhadap kinerja lembaga-lembaga dari pemerintah desa hingga daerah. Terhadap kinerja yang tidak efektif dan efisien, masyarakat berani menyuarakan.
Rapergub ini, sedari awal, perlu dikritisi kemanfaatannya.
Saran saya, Rapergub ini dibahas ulang dengan tujuan yang lebih jelas dan spesifik, dan pengikatan sanksi yang lebih keras.
Jika tidak, kita akan kembali mengoleksi peraturan-peraturan yang tak bergigi lalu tersudut di laci yang sepi.
Oleh: AA Kunto A
Penulis, Warga Sleman DIY
