BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

OPINI

Pendidikan Karakter dalam Kebebasan

Tujuh belas Agustus tujuh puluh satu tahun yang lalu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu Indonesia adalah negara yang bebas....

Selasa, 16 Agustus 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Tujuh belas Agustus tujuh puluh satu tahun yang lalu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya."

🗓️ Dipublikasikan pada 15 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita opini terbaru →

HarianBernas.com – Tujuh belas Agustus, tujuh puluh satu tahun yang lalu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, Indonesia adalah negara yang bebas, berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak dikendalikan oleh kepentingan bangsa-bangsa lain serta bebas dari pengaruh atau kekuatan negara lain.

Hal ini berlaku, bukan hanya untuk bangsa dan negara ini tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, sudah tujuh puluh satu tahun, rakyat, baik secara berkelompok maupun individual juga memiliki kemerdekaan untuk menentukan nasib, bebas mengukir tujuan dan mandiri dalam mencapainya.

Dengan kata lain, esensi kemerdekaan adalah kebebasan, dan salah satunya adalah kebebasan mengemukakan pendapat, berekspresi, dan berbicara.

Dalam hal ini pun, negara sudah menjamin melalui Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45). Artinya, secara ?de jure? kebebasan ini adalah hak setiap warga negara.

Konsep Kebebasan Berpendapat

Semasa pemerintahan Orde Baru, sekian lama, kebebasan berbicara dibatasi oleh sistem kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Jadi kebebasan menyampaikan pendapat diletakkan dalam bingkai peraturan yang dibuat dengan pemahaman kebebasan dalam perspektif kepentingan pemimpin negara ini.

Sistem komunikasi Indonesia juga dibangun dengan kontrol dan kendali pemerintah.

Sistem semacam ini berlangsung cukup lama, sampai kemudian, pemerintahan Orde Baru runtuh.

Terjadi reformasi di segala bidang, termasuk dalam penegakan kebebasan mengemukakan pendapat seperti yang tercantum dalam UUD 45.

Kebebasan berpendapat dan berbicara memperoleh kejayaannya.

Rakyat berada dalam situasi euforia, kesenangan yang tiada tara, karena merasa tiba-tiba bebas setelah duapuluh lima tahun terbelenggu oleh kebebasan ala pemerintahan Orde Baru.

Namun demikian, kebebasan berbicara kepada publik atau massa masih berada dalam rambu-rambu yang ditetapkan oleh media massa.

Kontrol ada pada pimpinan redaksi, bisa jadi, juga oleh pemilik media. Tidak semua pesan dari warga dapat disampaikan kepada publik melalui media massa.

Implikasi dan Konsekuensi Teknologi Berbasis Internet

Pemerintahan pun berganti.

Konsep kebebasan berbicara pun berubah, paling tidak derajat kebebasannya semakin tinggi. Hal ini ditunjang dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet.

Dunia menjadi tidak berbatas, terbuka, informasi dari mana pun bebas mengalir.

Teknologi ini memberi kemungkinan berkomunikasi kepada publik tanpa ?sensor?. 

Secara individual, orang bisa berbicara dengan banyak orang dengan cara yang sangat mudah dan efisien. Ini sebuah perubahan yang luar biasa, yang membawa pada adanya perubahan sosial yang juga luar biasa, terutama pada pola perilaku berkomunikasi. Kebebasan berkomunikasi diartikan kemudian sebagai kebebasan menyampaikan pesan apa saja, termasuk, menerima pesan apa saja.

Faktanya, hal ini membawa konsekuensi pada dua hal, yakni positif dan negatif.

Kemudahan berkomunikasi bermedia internet semacam ini jelas membawa konsekuensi yang positif. Tentu hal ini tidak diragukan. Informasi apa pun yang kita butuhkan, dalam sekejap sudah dapat kita terima.

Kebutuhan untuk menyebarluaskan informasi pun juga terpenuhi, dengan sangat memuaskan.

Yang menjadi persoalan akhir-akhir ini adalah konsekuensi negatif dari kebebasan berbicara yakni berbicara tentang sesuatu yang menimbulkan kebencian (hate speech) dan kebohongan atau masih diragukan kebenarannya (hoax). Dua konsep ini merebak sejak banyak digunakannya media sosial, yakni konvergensi antara media massa dengan media interpersonal.

Media massa yakni media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan massa (orang banyak) sedangkan media interpersonal adalah media yang digunakan untuk komunikasi antar pribadi. Konsep komunikasi massa adalah informasi yang disampaikan bersifat terbuka, umum, tidak bersifat privat dan proses komunikasi yang terjadi adalah satu arah (linier), sedangkan komunikasi interpersonal bersifat sebaliknya, yaitu hanya melibatkan sedikit orang, tertutup, dan bersifat privat, serta komunikasi bersifat dyadic dan interaktif.

Kedua karakter ini dapat secara menyatu dimiliki oleh media sosial.

Karakter inilah yang tidak disadari oleh pengguna media berbasis internet, salah satunya adalah media sosial.

Pengguna tidak lagi bisa memisah informasi yang bersifat publik atau privat, disampaikan dalam kelompok yang terbatas atau luas. Semua tercampur menjadi satu.

Inilah pula yang menyebabkan hate speech dan hoax besar kemungkinan terjadi cukup leluasa.

Selain ketidakmampuan memilih dan memilah informasi, seperti disebutkan di atas, ketidaktahuan atau pengabaian karakter khas dari media berbasis internet seperti media sosial, juga turut menyumbang semakin maraknya hate speech dan hoax. Komunikasi bermedia, seperti media sosial, sangat mengandalkan pada written text. 

Sementara itu, kelemahan berkomunikasi dengan menggunakan semata teks tertulis adalah kemuungkinan menimbulkan ambiguitas yang sangat tinggi. Ambiguitas ini kemudian dibagikan secara sangat mudah kepada publik, dan pada akhirnya fakta tidak lagi menjadi objektif tapi subjektif.

Fakta subjektif ini dapat menjadi fakta objektif ketika penerima teks tidak kritis dan kreatif membangun makna sendiri.

Di sanalah kemudian hoax dan hate speech tersebar luas dan seolah-olah menjadi realitas sosial yang diyakini publik sebagai sebuah kebenaran.

Meminimalkan Konsekuensi Negatif

Media berbasis internet, seperti media sosial, tidak bisa dikontrol. Mempermudah orang untuk berkomunikasi dengan siapa saja dan apa saja, adalah hakekat teknologi ini diciptakan.

Oleh karena itu, yang bisa diminta untuk mengontrol pesan atau informasi yang disebarluaskan adalah manusia penggunanya.

Diperlukan pengguna yang kritis, yang bersedia untuk selalu mengelaborasi pesan sebelum disebarluaskan.

Untuk mengelaborasi pesan, diperlukan kemampuan kognitif, motivasi untuk mengelaborasi dan adanya kesempatan -waktu- untuk mengelaborasi. Jadi, hanya dengan kriteria inilah, pengguna dapat menyensor sendiri, sehingga semakin sedikit munculnya hate speech dan hoax.

Ketiga kriteria tersebut dapat dibangun dengan melakukan pendidikan, tidak hanya pendidikan untuk menciptakan kesadaran bermedia sosial, tetapi juga pendidikan karakter.

Media sosial akan bermanfaat secara positif jika berada pada pengguna yang memiliki karakter yang baik, demikian sebaliknya. Jadi bukan apa yang diyakini banyak orang bahwa orang menjadi buruk ketika menggunakan media untuk kepentingan yang buruk.

Kemerdekaan memang harus berimplikasi pada kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun kebebasan ini mestinya untuk membangun kesejahteraan manusia dan masyarakat, bukan sebaliknya. Indonesia saat ini, yang sudah merdeka sekian lama, masih memerlukan pendidikan karakter dan kesadaran bermedia sosial sehingga kebebasan berpendapat dapat menjadi lebih positif.

Oleh: Yudi Perbawaningsih

Dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY.

Selalu tertarik mempelajari seluk beluk media baru

Tag:#opini#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan

“Pendidikan Karakter dalam Kebebasan”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita OpiniPilar Kebijakan