BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Status Kewarganegaraan Archandra, Potret Buruknya Wajah Administrasi Pemerintahan

Polemik kewarganegaraan Menteri ESDM Archandra Tahar menunjukan betapa buruknya administrasi kependudukan pemerintahan di bawah Joko Widodo....

Senin, 15 Agustus 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 14 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Polemik kewarganegaraan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar menunjukan betapa buruknya administrasi kependudukan pemerintah.

Pemerintah seolah kecolongan terdapat warga negaranya yang memiliki dwi kewarganegaraan yang belum dianut Indonesia. Terlebih, orang tersebut adalah pembantu presiden.

Demikian disampaikan anggota Komisi III Muhammad Nasir Djamil di Jakarta, Senin (15/8/16). Menurutnya bila isu tersebut benar adanya sebagaimana yang tersebar di media lantaran Archandra menjadi warga negara Amerika Serikat mealui proses naturalisasi pada Maret 2012 silam, maka secara hukum ia kehilangan status WNI-nya.

?Bagaimana mungkin Kedutaan Besar di Amerika Serikat tidak mengetahui dan mendata warga negara indonesia (WNI) nya yang telah menjadi warga negara lain di negara tersebut?? ujarnya.

Merujuk Pasal 23 huruf (f) Undang-Undang No 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan mengatur terhadap WNI yang secara suka rela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Sedangkan huruf (h) mengatur  bila WNI tersebut mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewearganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan aturan di negara paman Sam itu mengatakan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Amerika bila bergabung atau bekerja untuk pemerintahan negara lain. Namun ia menilai polemic tersebut tak dapat dipandang secara sederhana. Sebab secara hukum Indonesia dan Amerika, Archandra  dapat kehilangan dua kewarganegaraanya  sekaligus, alias stateless.

?Sehingga untuk menjadi WNI kembali, Archandra harus tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,? ujarnya.

Nasir menyesalkan tindakan pemerintah yang tidak selektif dan kurang teliti dalam memilih personil pembantu di jajaran istana kepresidenan.

Bila benar demikian, kata Nasir, pemerintah seolah memfasilitasi pelanggaran hukum dan memberikan impunitas kepada orang tertentu secara diskriminatif.

Atas tindakan yang tidak jujur itulah, Nasir menilai Archandra dapat dikenakan pidana dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP.Bahkan berpotensi melanggar UU Kewarganegaraan, UU 6/2011 tentang Keimigrasian serta Pasal 22 UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

?Komisi III akan meminta konfirmasi Kementerian Hukum dan HAM terkait fungsi pengawasan keimigrasian dan status kewarganegaraan WNI di luar negeri, dikhawatirkan karena buruknya administrasi kewarganegaraan kita,tidak hanya AT yang bisa lolos demikian tetapi juga banyak WNI lain yang diam-diam memiliki dwi kewarganegaraan? tandasnya.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan