HarianBernas.com – Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo banyak diberitakan di media lokal, kecewa terhadap tingginya “dwelling time” di Pelabuhan Tanjung Priok. Dwelling time yang dimaksud adalah berapa lama suatu kontainer berada di pelabuhan, sebelum kontainer tersebut bergerak kembali. Bergerak atau berpindah, apakah dari lapangan penumpukan dimuat ke kapal (inter-island shipping atau di-ekspor), ataukah kontainer diangkut ke truk dibawa ke tujuan di darat.
Presiden menyoroti dwelling time di Tanjung Priok yang masih lama.
Angka dwelling time rata-rata berkisar 4~6 hari, sementara ditargetkan tahun ini angkanya bisa ditekan hingga 4,7 hari.
Sebagai perbandingan, di beberapa negara maju dwelling time di pelabuhan utama mereka berkisar 1~2 hari, angka ini bisa mencapai di bawah 1 hari di beberapa pelabuhan ternama seperti Amsterdam dan Singapura.
Semakin lama dwelling time, semakin merugikan masyarakat. Penumpukan kontainer di pelabuhan, tidak gratis.
Ada biaya yang harus dibayar per hari oleh pemilik barang. Nilai yang dikeluarkan oleh pemilik barang, kemudian ditanggung oleh masyarakat.
Bila barang itu adalah barang import, artinya masyarakat harus membayar kelebihan biaya yang timbul akibat penyimpanan kontainer di pelabuhan.
Sebaliknya, bila kontainer itu berisi barang ekspor, keuntungan eksportir menurun karena tergerus biaya yang harus dikeluarkan untuk penyimpanan kontainer di pelabuhan.
Ini sebuah kerugian ekonomi yang sungguh sangat besar yang harus ditanggung oleh masyarakat.
Selain kerugian ekonomi akibat dwelling time, masyarakat terbebani oleh waiting time. Waiting time adalah waktu tunggu, waktu sebuah kapal menunggu (mengantri) untuk bersandar di dermaga, lantas melakukan proses bongkar-muat barang. Di sebagian besar pelabuhan utama di Indonesia, terjadi antrian untuk dapat bersandar.
Semakin lama waktu mengantri, semakin besar biaya operasional kapal yang harus dikeluarkan.
Biaya operasional kapal ini yang secara tidak langsung menjadi beban ekonomi bagi masyarakat.
Dwelling time terjadi disinyalir karena adanya birokrasi yang panjang di proses pemeriksaan barang yang berlangsung di pelabuhan. Selain itu, ada pula faktor peralatan bongkar-muat di pelabuhan yang disinyalir sebagian pihak sering rusak (equipment down time). Ada pula pendapat sebagian pihak yang menyebutkan rendahnya kinerja dari operator alat bongkar-muat, menjadi faktor pemicu tingginya dwelling time.
Di sisi lain, faktor penyebab tingginya waiting time di pelabuhan adalah keterbatasan kapasitas pelabuhan dibanding kunjungan kapal yang ada.
Panjang dermaga tidak sebanding dengan jumlah kapal yang akan dilayani. Sehingga mau tidak mau, kapal harus mengantri.
Guna menurunkan dwelling time, saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mensederhanakan proses birokrasi di pelabuhan. Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Kementerian Pertanian, BPOM, Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Imigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri dan lainnya, merancang sistem terpadu yang bisa mempersingkat waktu pemeriksaan.
Kegiatan lainnya untuk memangkas dwelling time adalah peningkatan kapasitas alat bongkar muat, yang tentunya diiringi program perbaikan kinerja para operator.
Pemerintah pun melakukan koordinasi dengan para pelaku ekspor-impor sehingga dapat melakukan sinergi yang baik.
Untuk menurunkan waiting time, pemerintah sedang mengerjakan beberapa proyek penambahan panjang dermaga. Dengan dermaga yang memadai, beberapa kapal dapat bersandar pada saat yang bersamaan guna melakukan proses bongkar muat.
Semakin banyak kapal yang dapat melakukan bongkar muat pada saat yang bersamaan, akan semakin menurunkan antrian.
Selain itu, ada pula program untuk meningkatkan waktu operasional pelabuhan. Pelabuhan yang tadinya hanya beroperasi di siang hari, didorong untuk dapat beroperasi selama 24 jam. Peningkatan waktu operasional ini diharapkan mempercepat proses bongkar-muat, sehingga dapat menurunkan waktu antrian.
Semoga dwelling time dan waiting time dapat segera dipangkas sehingga dapat menciptakan efisiensi ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salam Juara!
Okke Permadhi | Ahli Pelabuhan | Email: [email protected]
