BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

INTERNASIONAL

Hasil Riset: Perbudakan Modern Tertinggi Terjadi di China, India, serta Pakistan

Berdasarkan Indeks Perbudakan Global 2016 diterbitkan oleh Walk Free Foundation 45,8 juta orang di seluruh dunia terperangkap perbudakan modern...

Jumat, 3 Juni 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 2 Juni 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita internasional terbaru →

HarianBernas.com – Berdasarkan Indeks Perbudakan Global 2016, laporan penelitian utama yang telah diterbitkan oleh Walk Free Foundation, menyebutkan jika saat ini, sekitar 45,8 juta laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak di seluruh dunia telah terperangkap dalam perbudakan modern.

Jumlah ini mencapai sekitar 28 persen, atau lebih banyak dari yang sudah dilaporkan pada 2014. Mereka diperbudak melalui perdagangan manusia ?Trafic King?, kerja paksa, terjerat utang, pernikahan paksa, ataupun perbudakan berkedok pernikahan dan juga eksploitasi seksual komersial.

Dilihat dari segi jumlahnya, India adalah negara dengan jumlah mutlak perbudakan modern yang tertinggi dengan perkiraan sekitar 18,35 juta orang yang diperbudak, lalu diikuti oleh China (3,39 juta), Pakistan (2,13 juta), Bangladesh (1,53 juta) serta Uzbekistan (1,23 juta).

Jika jumlah dari lima negara tersebut kemudian digabungkan, maka hasilnya sudah mencapai 58 persen dari jumlah total perbudakan di dunia, ataupun sebesar 26,6 juta orang.

Andrew Forrest selaku pendiri Walk Free Foundation, mengatakan jika pemberantasan perbudakan adalah tindakan yang sudah sepatutnya dilakukan baik dari dari segi moral, politik, logika, dan ekonomi.

Forrest pun meminta supaya negara-negara berkategori ekonomi besar dunia supaya memberikan contoh pada negara lain dengan melakukan dan juga menerapkan tindakan antiperbudakan dengan tegas.

“Kami meminta pemerintah dari  negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi besar untuk segera mengesahkan undang-undang yang sama kuatnya dengan Undang-undang Perbudakan Modern 2015 milik Inggris dengan anggaran serta kemampuan untuk dapat memastikan semua organisasi bertanggung jawab atas perbudakan modern,” kata Forrest.

Forrest kemudian menggarisbawahi bahwa peran utama yang perlu dilakukan perusahaan dalam memberantas perbudakan adalah perusahaan yang tidak secara aktif mencari tahu tentang keberadaan tenaga kerja paksa di dalam rantai pasokannya adalah perusahaan yang berada dalam krisis besar.

Menurutnya, pimpinan perusahaan yang menolak untuk segera mencari tahu keadaan sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam rantai pasokan SDM-nya merupakan pemimpin yang tidak memiliki hati nurani dan tidak memiliki tanggung jawab.

Pemerintah Inggris kemudian mengesahkan Undang-undang Perbudakan Modern 2015 serta telah menunjuk Kevin Hyland sebagai Komisioner Antiperbudakan Independen.

Di lain pihak, Presiden AS, Barack Obama juga telah menutup celah yang ada di dalam Undang-undang Tenaga Kerja dan dengan tegas melarang aktivitas impor barang buatan pekerja paksa ataupun anak-anak di bawah umur.

Tag:#internasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita InternasionalPilar Kebijakan