Tragis, 46 Juta Penduduk Dunia Masih Terperangkap Perbudakan

HarianBernas.com – Berdasarkan Indeks Perbudakan Dunia ketiga, yang dikutip pada Selasa (31/5/16), jumlah budak terbanyak di dunia terjadi di India, namun prevalensi tertinggi perbudakan ditemukan di negara Korea Utara.

Yayasan Walk Free memprediksi jika angka perbudakan meningkat dari 35,8 juta orang pada tahun 2014 menjadi 45,8 juta orang pada saat ini. Mereka diperdagangkan sebagai pekerja seks, terjebak dalam jeratan hutang atapun kerja paksa yang menjadi penyumbang dalam peningkatan jumlah budak.

Pendiri Walk Free Andrew Forrest menjelaskan jika kenaikan sekitar 30 persen itu didapatkan melalui sebuah pengumpulan data yang lebih baik, walaupun angka tersebut berpeluang lebih tinggi dengan perpindahan sedunia serta rentan terhadap segala bentuk perbudakan.

Perbudakan dapat ditemukan di sekitar 167 negara (merupakan negara yang diteliti),  negara India diperkirakan memiliki sekitar 18,4 juta budak diantara 1,3 miliar penduduknya.

Tetapi Korea Utara menduduki peringkat paling tinggi terkait dengan tindak buruk terhadap budak, dengan sekitar 4,4 persen dari 25 juta populasinya atau satu di antara 20 orang yang terkepung dalam perbudakan.

Terkait dengan adanya masalah di Korea Utara, pemerintahnya dianggap memiliki andil karena menyetujui adanya kerja paksa, sehingga pemerintah dinilai kurang berperan dalam mengurangi angka perbudakan.

“Kita perlu memperjelas bahwa kita tak akan mentolerir perbudakan, serta ketika ada perbudakan di sebuah rezim kita seharusnya tak adakan hubungan dagang dengan mereka,” tutur Forrest, yang juga seorang miliarder pertambangan Australia, seperti yang dilansir Thomson Reuters Foundation.

“Jika Pemerintah Korea Utara merasa keberatan tentang penelitian ini, yang mana saya yakin mereka akan keberatan, maka saya senang pergi ke sana serta menyurvei negara tersebut dan juga sangat senang bisa mengubah angka dalam indeks jika kami terbukti salah,” kata Forrest.

Kritikan Forrest yang menyatakan data terbaru mungkin menarik akan adanya kritik, dimana beberapa peneliti telah menuduh indeks yang didapat berasal dari sebuah metodologi yang tidak sempurna, dengan cara mengekstrapolasi sejumlah survei sebelumnya di beberapa negara untuk memperkirakan adanya angka perbudakan negara lain.

Indeks 2016 didasarkan atas aktifitas wawancara dengan sekitar 42.000 orang dengan ahli jajak pendapat Gallup dalam 53 bahasa di 25 negara.

Data untuk Korea Utara yang menyatakan ada sekitar 1,1 juta orang di sana dalam perbudakan, disusun melalui ekstrapolasi, kesaksian dari para pengungsi Korea Utara serta informasi yang dikumpulkan selama tiga kunjungan negara yang dilakukan oleh Walk Free.

Forrest juga mengatakan kurangnya data kasar mengenai adanya perbudakan pada waktu yang lalu, memang telah cukup menahan upaya untuk mengatasi kejahatan tersembunyi ini, tetapi kini gambaran mengenai adanya perbudakan ini penting untuk dimunculkan sebagai dasar pengukuran agar mendorong sebuah tindakan.

Terkait dengan masalah tersebut, menurut Forrest, Organisasi Buruh Internasional (ILO) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memperkirakan 21 juta orang di seluruh dunia dan menjadi korban kerja paksa tetapi ini tidak memperhitungkan segala bentuk perbudakan.

“Tanpa data sebagai dasar pengukuran, kalian tak akan memiliki pengaturan serta langkah efektif untuk menghentikan perbudakan di dunia, sehingga kami ingin indeks ini menjadi panggilan agar bertindak. Saat ini, saya tak melihat upaya pemerintah maupun sektor bisnis untuk menurunkan angka perbudakan, walaupun sebenarnya kasus tersebut sudah ada di depan mereka,” katanya.

Indeks Perbudakan Global yang bertujuan untuk mengukur prevalensi perbudakan di 167 negara yang paling padat penduduknya, dan juga sebagai gambaran mengenai tingkat kerentanan orang terhadap perbudakan serta bagaimana upaya pemerintah untuk memerangi ini, kata Forrest.