BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Terbukti Turut Serta Korupsi, Aspri Anggota DPR Divonis 4 Tahun

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara denda Rp 200 subsider 1 bulan kurungan kepada Aspri Dewi Yasin Limpo Rinelda Bandaso....

Senin, 9 Mei 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Mei 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, denda Rp 200, subsider 1 bulan kurungan kepada asisten pribadi (Aspri) mantan Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Yasin Limpo, Rinelda Bandaso.

Hakim meyakini, wanita yang akrab disapa Ine tersebut terbukti turut serta kasus dugaan penyuapan usulan anggaran proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Rienelda Bandaso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama,” terang Hakim Ketua Ibnu Basuki Widodo, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/5/16).

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK sebelumnya, yang meminta agar Ine dihukum 5 tahun dan denda Rp.200 juta.

Dalam pertimbanganya, Hakim meyakini, Ine terbukti sebagai perantara Dewi Yasin Limpo dalam menerima uang suap senilai 177 ribu dolar Singapura atau setara Rp 1,7 miliar, dari Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai Papua, Irenius Adii, dan pemilik PT. Abdi Bumi Cendrawasih Setiadi Yusuf.

Uang yang diserahkan Setiadi kepada Rinelda (Ine) dengan disaksikan Irenius pada tanggal 20 Oktober 2015, di Resto Baji Pamai, Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, dilakukan agar Kabupaten Deiyai mendapat proyek listrik, dan PT. Abdi Bumi menggarap proyeknya.

Atas perbuatannya, Ine dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUUHP.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan vonis.

Hal yang memberatkan, perbuatan Ine dinilai tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar memberantas KKN.

Sementara hal yang meringankan, Ine mengakui perbuatan dan belum pernah dihukum.

Menanggapi vonis tersebut, Ine meminta waktu untuk mempertimbangkan apakah akan maengajukan upaya hukum banding atau tidak. “Dipikir-pikir ya,” ucapnya.

Dalam kasus ini sebelumnya, KPK telah menetapkan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, sebagai tersangka kasus penerima suap sebesar 177,700 dolar Singapura.

Penyuapan diduga terkait kasus dugaan suap pembahasan anggaran Proyek Pembangkit Listrik Mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua, Tahun Anggaran 2016.

Penetapan Dewi sebagai tersangka dilakukan usai menjalani pemeriksaan intensif sejak terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyelidik dan  penyidik KPK pada Selasa (20/10/15) petang.

Selain Dewie, dalam kasus ini, tim penyidik KPK juga telah menetapkan tersangka terhadap staf Dewi, Bambang Wahyu Adi (BWA) sebagai pihak yang menerima suap.

Sementara dari pihak penyuap, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka, yakni Iranius (IR) yang merupakan Kepala Dinas Pertambangan di Papua, Rinelda Bandaso (RB), dan Septiadi (SET) selaku pengusaha.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan