BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

DAERAH

Intoleransi Terlanjur Menjalar, Polisi dan Pemerintah Harus Tuntaskan Kasusnya

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal ramah dan menjunjung tinggi toleransi. Tahun 2014 DIY digegerkan berbagai peristiwa yang memudarkan toleransi....

Sabtu, 23 April 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal ramah dan menjunjung tinggi toleransi."

🗓️ Dipublikasikan pada 22 April 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

YOGYAKARTA, HarianBernas.com ? Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Tahun 2014 DIY digegerkan dengan berbagai peristiwa yang mulai memudarkan toleransi. Lebih tepatnya toleransi antar umat beragama.

Menurut Wahid Institute Daerah Istimewa Yogyakarta berada diurutan kedua sebagai daerah intoleran.

Hal ini akibat munculnya banyak kasus intoleran sepanjang tahun 2014 lalu.

Rangkaian peristiwa kasus kekerasan berbau agama telah mewarnai Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus kekerasan pernah terjadi di ­­rumah Julius Felicianus. Ketika sedang menggelar doa dengan umat lingkungan setempat, rumahnya diserang oleh sekelompok orang.

Peristiwa itu terjadi ­perumahan STIE YKPN, Tanjungsari, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman.

Ketika orang yang sedang berdoa justru dianiaya. Mereka terluka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Julius sendiri mengalami luka di bagian kepala dan mengalami retak pada tulang punggungnya.

Seorang wartawan dari Kompas TV yang meliput peristiwa tersebut menjadi salah satu korban kekerasan.

Sekelompok orang menutup gereja dan menganiaya aktivis lintas agama dan penyerang juga terjadi di rumah Pendeta Rosario. Gunungkidul seperti penyegelan gereja Widoro di Kecamatan Girisubo, penyegelan gereja di Kecamatan Playen, pelarangan perayaan Paskah bersama Adiyuswa Sinode, penghentian pembangunan Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening Kecamatan Gedangsari, dan penutupan paksa gereja di Kecamatan Semanu.

Catatan peristiwa di atas menunjukkan betapa lemahnya rasa toleransi umat beragama. Di atas tanah air yang menjunjung kebhinekaan.

Kesalahan bukan hanya pada sekelompok orang beda agama, namun bagaimana peran dari aparat keamanan menanggapi dan menangani peristiwa itu.

Kasus-kasus serupa yang tidak diselesaikan dengan tuntas. Pembiaran terhadap tindakan sekelompok orang intoleran yang telah menjamur dan menyebar ke mana-mana.

“Intoleransi di Yogya sudah diambang batas.

Sehingga harus betul-betul menjadi perhatian Pemda dan aparat penegak hukum,”kata Siti Noor Laela Komisioner Komnas HAM di Balck Canyon Coffe, Babarsari, Sleman, Jumat (30/5/14).

Pernyataan di atas menjadi sorotan benarkah intoleransi sudah di ambang batas? Laporan The Wahid Institute menyebutkan, praktek intoleransi sepanjang 2013 terhadap kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah, Kristen, dan mereka yang dituduh sesat ada 245 kasus. Artinya, hampir setiap hari kelompok minoritas diserang.

?Kami menduga hal ini terjadi karena polisi tidak punya nyali untuk bertindak tegas, dan pemerintah daerah juga selalu ragu-ragu dalam menyikapi isu yang berbasis agama,? ujar M.

Subhi Azhari seorang peneliti dari Wahid Institute.

Subhi mengkritik Pemerintah Provinsi DIY dan Kepolisian Yogyakarta yang telah melanggar hak asasi manusia. Mereka tidak mampu melindungi hak rakyatnya dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ia pun prihatin melihat kondisi Yogyakarta yang kini berbanding terbalik, dahulu kota yang dikenal sebagai miniatur Indonesia dalam hal toleransi.

Dialog bersama Permaisuri Raja Keraton Jogja GKR Hemas di Keraton Kilen juga dilakukan sejumlah elemen masyarakat.

Mereka mengeluhkan masalah intoleransi yang telah menyebar di Jogja.

Sikap intoleransi tidak hanya berupa kekerasan namun, kebutuhan fasilitas berdoa oleh sekelompok agama pun dipersulit. Kepada GKR Hemas, seorang pendeta Gereja Kristen Indonesia Palagan KRT Thomas Hayonegoro mempertanyakan izin pendirian rumah ibadah yang sulit diperoleh.

Pendeta Thomas mengaku semua persyaratan pendirian GKI Palagan sudah lengkap, namun nyatanya tak mendapat izin. Aksi intoleran ini bermula dari persoalan izin administrasi dan legalitas bangunan tempat ibadah.

Subhi pun mendesak pemerintah daerah dan kepolisian bila ingin mempertahankan Yogyakarta maka tugas mereka adalah memastikan masyarakat memiliki kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing.

Salah satu upaya yang dilakukan di Kulon Progo dengan melakukan dialog.

Upaya ini dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kulon Progo dan Pemerintah Daerah Kulon Progo. Selain dialog mereka melakukan pembinaan umat beragama guna mengantisipasi sikap masalah intoleran. Bupati Hasto Wardoyo kala itu telah melakukan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat dan kepolisian terkait masalah intoleransi.

Meski sudah berlalu, namun masalah intoleran yang telah menjalar di masyarakat perlulah untuk diantisipasi.

Pemerintah dan Kepolisian harus tegas dan menyelesaikan kasus hingga tuntas sehingga tidak lagi muncul kasus-kasus yang serupa.

Tag:#daerah#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Intoleransi Terlanjur Menjalar, Polisi dan Pemerintah Harus Tuntaskan Kasusnya”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita DaerahPilar Daerah