BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Nurhadi Dicegah untuk Pergi Keluar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim surat permintaan cegah pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar Sekretaris Mahkamah...

Jumat, 22 April 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 21 April 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim surat permintaan cegah pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi tak boleh bepergian ke luar negeri selama enam bulan lamanya.

“Baru saja ada surat perintah untuk pencegahan dari pimpinan KPK. Ditjen Imigrasi telah menindaklanjuti dan dicegah berdasarkan keputusan Pimpinan KPK No KEP-484/01-23/042016 atas nama Nurhadi, jabatan PNS (Pegawai Negeri Sipil),” tutur Ronny Sompie, selaku Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, pada Kamis (21/4).

Pencegahan itu berlaku selama enam bulan efektif terhitung sejak tanggal 21 April 2016.

“Status yang bersangkutan sebagai saksi,” tambah Ronny.

Pencegahan Nurhadi tersebut terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji yang diduga terkait dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diregistrasikan di Pengadilan Negara Jakarta Pusat.

Komisi Pemberantasan Korupsi jalankan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (20/4) di Hotel Accacia Jalan Kramat Raya Jakata Pusat dan mengamankan panitia/sekretaris Pengadilan Negara Jakarta Pusat Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno. Keduanya ditetapkan sebagai pelaku.

Penangkapan dilakukan sesudah Doddy memberikan uang sebesar Rp50 juta pada Edy terkait pengaduan Peninjauan Kembali yang diregistrasikan di PN Pusat antara dua perusahaan dalam kasus perdata.

Sesudah penangkapan, Komisi Pemberantasan Korupsi pun menggeledah empat area, adalah kantor Paramont Enterprise International di Centra Bisnis District Jalan Gading Serpong Boulevard Tangerang, kantor Edy Nasution di Pengadilan Negara Jakarta Pusat, rumah Sekretaris MA Nurhadi dijalan Hang Lekir, dan tempat kerja Nurhadi gedung MA Jakarta Pusat.

“Kami menyita dokumen dan uang yang belum dihitung dan akan dikonfirmasi ke sejumlah pihak,” ujar Agus Rahardjo, selaku Ketua KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi pun masih memahami perkara ini dikarenakan dua orang yang ditetapkan sebagai pelaku hanyalah pembuka buat kasus yang lebih besar lagi.

“Kami harapkan ini sebagai pembuka karena di belakangnya ada kasus cukup besar.

Ada indikasi kuat berdasarkan keterangan-keterangan yang kita tangkap kemarin.

Status berikutnya kita belum tahu akan tapi tergantung fakta dan data yang kita kumpulkan dan alat bukti yang kita dapatkan,” tambah Agus.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan