JAKARTA, HarianBernas.com – Pengacara Mujahid A Latief, menyatakan Wakil Ketua DPR atas nama Fahri Hamzah tidak melanggar AD/ART PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sehingga kliennya dipecat (5/4/16).
“Tentu, Pak Fahri sangat yakin bahwa apa yang dituduhkan padanya bahwa dia telah melanggar AD/ART, tidak benar adanya,” kata Mujahid selepas mendaftarkan gugatan kliennya di PN Jaksel.
4 April lalu,Shohibul Iman, Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mengkonfirmasi tersiarnya kabar pemecatan Fahri Hamzah dari posisi Wakil Ketua DPR RI dan sebagai anggota PKS. Presiden PKS ini telah menandatangani SK DPP PKS pada 1 April 2016 dan telah menngabarkannya kepada Fahri Hamzah.
Melalui pernyataan tertulisnya, Senin ini, Shohibul Iman mengatakan bahwa Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No. 02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi dari BPDO (Badan Penegak Disiplin Organisasi), yaitu memberhentikan saudara FH (Fahri Hamzah) dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera.
Menurut Shohibul, keputusan untuk memberhentikan Fahri Hamzah dari PKS muncul pada sidang ketiga Majelis Tahkim pada 11 Maret 2016.
Gugatan perdata terkait dugaan perbuatan melawan hukum ini telah terdaftar dengan No. 214/pdt.15/2016/PN.Jkt.Sel dengan tergugat Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman, Mahkamah Partai dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS tersebut.
Gugatan perdata ini adalah bentuk kecintaan kliennya pada PKS.
Menurut Mujahid, gugatan ini adalah bentuk kecintaan Fahri Hamzah kepada PKS yang ia deklarasikan dan dirikan 20 tahun yang lalu.
Tuntutan dari gugatan dari Fahri Hamzah adalah putusan DPP PKS yang berkaitan dengan pemberhentian dirinya dari keanggotaan PKS dinyatakan batal demi hukum.
Dari web Partai PKS di pks.or.id, pemecatan Fahri Hamzah dari PKS terjadi karena dianggap telah melakukan tindakan indisipliner terhadap kebijakan partai, terutama:
1. Hal menyampaikan pendapatnya kepada publik.
Beberapa pernyataan Fahri Hamzah yang dianggap kontroversial, kontraproduktif, dan tak sejalan dengan arahan partai, yaitu mengejek ?Rada-rada Bloon? kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2.
Fahri juga mengatasnamakan DPR telah sepakat membubarkan KPK dan yang lain adalah saat Fahri mengatakan pasang badan untuk tujuh proyek DPR yang mana hal itu bukan merupakan arahan pimpinan partai.