Ada Revisi Undang-undang, Ahok Terancam Tak Ikut Pilgub DKI 2017?

JAKARTA, HarianBernas.com – Terkait dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang tinggal setahun lagi, Komisi ll DPR RI berniat merevisi undang-undang tentang syarat untuk maju melalui jalur independen.

Undang-undang ini, dikatakan, bukan sebagai tanggapan atas majunya Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama yang berniat mencalonkan diri melalui jalur independen.

“Kita tidak spesifik di DKI.

Aturan ini berlaku di seluruh Indonesia.

Jangan sampai suatu undang-undang dikorbankan demi 1 provinsi” kata Lukman Edi yang merupakan wakil ketua komisi ll DPR RI saat dihubungi wartawan pada Selasa 15 Maret 2016.

“Calon yang melalui jalur independen jangan terburu-buru.

Tunggu sampai kita selesai revisi,” kata Edi lebih lanjut.

Kini, syarat untuk maju melalui jalur independen ialah mendapat dukungan sebesar 6,5 sampai 10% dari seluruh jumlah pemilih daerah tersebut.

Dukungan itu berupa KTP bagi calon independen.

Aturan tersebut rencananya oleh DPR RI ditambah menjadi 20% dari jumlah pemilih. Hal ini dilakukan agar dukungan tersebut berimbang dengan partai politik.

Hingga saat ini, komunitas Teman Ahok sudah mengumpulkan sekitar 800 ribu KTP sebagai syarat agar Ahok bisa maju melalui jalur independen.

Padahal syarat minimal untuk maju dalam pilgub DKI Jakarta melalui jalur independen adalah dengan mengumpulkan 532 ribu KTP.

Jika undang-undang tersebut berhasil direvisi, maka Ahok bisa jadi tidak dapat mengikuti pilgub DKI Jakarta pada 2017 mendatang.