Prabowo Ajak Muhammadiyah Satukan Bangsa, Haedar Nashir Ungkap Tiga Kunci Persatuan

PALU, BERNAS.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Muhammadiyah dan seluruh elemen bangsa memperkuat kolaborasi dalam menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Menurutnya, keberhasilan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para pemimpinnya untuk bekerja sama dan mengesampingkan kepentingan kelompok demi kepentingan bersama.

“Bangsa yang berhasil adalah bangsa yang unsur pemimpinnya bisa bekerja sama,” tegas Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Prabowo Tekankan Pentingnya Kerja Sama Lintas Kelompok

Prabowo menilai Indonesia sebagai negara majemuk membutuhkan kesadaran kolektif untuk menerima perbedaan latar belakang, suku, pandangan, maupun organisasi. Perbedaan tersebut tidak semestinya menjadi penghalang untuk membangun kerja sama demi kepentingan bangsa. Ia mengingatkan bahwa setiap kelompok perlu memiliki kesadaran untuk hidup berdampingan dan berkolaborasi, bukan justru memaksakan kehendaknya sendiri.

“Pilihan kita adalah apakah ingin memaksakan kehendak kelompok sendiri atau memiliki kesadaran untuk bekerja sama dengan semua kelompok lainnya,” ujarnya.

Apresiasi Kontribusi Muhammadiyah

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah yang selama lebih dari satu abad telah memberikan pengabdian nyata kepada bangsa melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Menurutnya, kebesaran Muhammadiyah tidak hanya terlihat dari usia dan jangkauan organisasinya, tetapi juga dari kesungguhan dalam menghadirkan karya nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kebesaran Muhammadiyah adalah karena Muhammadiyah bekerja sungguh-sungguh dan mengabdi secara nyata kepada bangsa dan rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Prabowo turut menyoroti besarnya jaringan amal usaha Muhammadiyah yang kini memiliki 165 perguruan tinggi, termasuk 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, sekitar 8.000 sekolah dasar dan menengah, serta 20.000 Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA).

Haedar Nashir Paparkan Tiga Dimensi Persatuan

Sejalan dengan ajakan Presiden tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam sambutannya memaparkan tiga dimensi penting yang harus dijaga untuk memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Ketiga dimensi itu meliputi sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Dimensi Sosial-Budaya

Haedar mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa bukanlah perkara mudah. Meski persatuan telah menjadi bagian dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila, dinamika perpecahan terus menjadi tantangan sejak masa kolonial melalui politik devide et impera hingga setelah Indonesia merdeka. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia tetap mampu mempertahankan keutuhannya.

“Ini kekuatan Indonesia,” tegas Haedar. Menurutnya, dimensi pertama yang harus dijaga adalah sosial-budaya. Indonesia sebagai bangsa majemuk memiliki keragaman suku, ras, golongan, agama, hingga orientasi politik. Keragaman tersebut harus dikelola dalam semangat toleransi, kebersamaan, dan kesediaan untuk hidup berdampingan.

“Tanpa kebersamaan secara sosial budaya, kita tidak mungkin kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ujarnya.

Dimensi Ekonomi

Dimensi kedua adalah ekonomi. Haedar menilai persatuan bangsa tidak akan kokoh apabila kesenjangan ekonomi masih lebar dan penguasaan kekayaan nasional hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan oligarki ekonomi yang menjauhkan masyarakat dari cita-cita kesejahteraan bersama. Ia mengingatkan pesan Al-Qur'an agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Mengutip pemikiran Bung Hatta, Haedar menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengandung semangat politik kemakmuran bersama yang menolak individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang rakus. Haedar juga mengaitkan hal tersebut dengan pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya menjaga kekuatan ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung kepada pihak asing. Karena itu, ia mendorong reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar kekayaan strategis nasional benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat.

Negara harus hadir dalam menguasai sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata. Apabila pengelolaan tersebut didistribusikan kepada pengusaha nasional yang sejalan dengan cita-cita kebangsaan, Haedar menyatakan Muhammadiyah akan memberikan apresiasi dan membersamai langkah tersebut.

Dimensi Politik

Dimensi ketiga adalah politik. Haedar mengingatkan bahwa oligarki politik dan ambisi kekuasaan yang berlebihan dapat mengancam persatuan bangsa. Demokrasi tidak boleh hanya menjadi ruang perebutan kekuasaan, tetapi harus berlandaskan nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila. Secara khusus, ia menekankan pentingnya menghidupkan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

“Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita kehilangan hikmah kebijaksanaan dalam berpolitik,” tandasnya. Haedar juga mengingatkan pernyataan Ki Bagus Hadikusumo bahwa salah satu sumber kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan masyarakat maupun bangsa adalah hawa nafsu yang jahat, termasuk kerakusan dan ketamakan.

“Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Haedar menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam menegakkan kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, memajukan