YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Di tengah gelora peringatan Hari Pahlawan yang seharusnya mengobarkan semangat menjaga keutuhan bangsa, Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar orasi kebangsaan sekaligus menyampaikan pernyataan sikap tegas di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026).
Pesannya lugasnya mendukung penuh pemerintah sejalan konstitusi, namun tak akan diam jika hukum dilanggar.
Dewan Pembina Forum Kebangsaan DIY, HM Syukri Fadloli, menegaskan dukungan yang bukan berarti memejamkan mata.
"Kami berikan dukungan penuh kepada kebijakan Presiden dan Kapolri, sepanjang dilaksanakan sesuai UUD 1945 dan Pancasila. Namun jika ada yang menyimpang, bismillah, kami punya komitmen moral untuk bersikap kritis agar kembali ke jalan yang benar, dan kita luruskan bersama," ujar Syukri.
Ia menyerukan seluruh elemen bangsa untuk berani berkata jujur, menyebut salah itu salah, dan benar itu benar. Menurutnya, itulah syarat utama menjaga keutuhan bangsa.
"Kebenaran pada akhirnya akan menang, kebatilan dan kezaliman pasti akan lenyap," tegasnya.
Syukri mengutip pemikiran Imam Al-Ghazali: kerusakan bangsa bermula saat penguasa rusak, dan penguasa rusak karena para ulama tak lagi menjalankan fungsi mengingatkan kebenaran.
Ia memperingatkan agar masa diamnya organisasi kemasyarakatan Islam di masa lalu tidak terulang.
"Para ulama seharusnya menjadi pengontrol kebijakan, bukan membenarkan yang keliru. Jika terus begini, jangan harap Indonesia lebih baik," katanya.
Amin Rais: Dua Jalan Konstitusional Terbuka untuk Posisi Wapres
Pakar Hukum Tata Negara sekaligus tokoh bangsa, Prof. Dr.
Amien Rais, yang turut hadir dalam kegiatan ini membuka pembahasan hangat pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait syarat administrasi jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, kini hanya ada dua jalur konstitusional yang tersedia yaitu pengunduran diri sukarela atau proses pemakzulan di DPR.
"Pengunduran diri sukarela jauh lebih baik. Ia tetap berhak atas segala hak mantan Wakil Presiden, berakhir bermartabat. Jika dimakzulkan, namanya tercatat dalam sejarah karena tak memenuhi syarat.
Kekayaan keluarganya sudah cukup. Lebih baik berakhir tenang daripada memikul beban yang memberatkan bangsa," ungkap Amien Rais.
Terkait isu penyadapan yang diduga melibatkan unsur kepolisian, Amien menilai hal itu sangat memprihatinkan jika terbukti dilakukan demi kepentingan politik.
"Polisi harus netral. Jika dijadikan alat tekanan politik, itu penyalahgunaan wewenang serius.
Penahanan pihak yang terlibat adalah langkah awal yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik," tegasnya.
Amien juga menyampaikan pesan mendalam kepada mantan Presiden Joko Widodo.
"Pencapaian Pak Jokowi luar biasa. Namun kekuasaan itu sementara. Yang dikenang bukan berapa lama berkuasa, tapi apa yang ditinggalkan untuk rakyat.
Sudah saatnya berhenti di tempat yang baik, kembali menjadi warga negara yang dihormati, berkarya untuk masyarakat. Kesombongan memegang kendali terus-menerus, ujungnya tak akan baik," ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Amien Rais mengingatkan semua pihak:
"Semakin tinggi kedudukan, semakin dibutuhkan kerendahan hati. Sejarah akan menilai, apakah kita bijak berhenti tepat waktu, atau terpaksa berakhir dengan luka yang dalam."
Saat ini, mata seluruh rakyat Indonesia tertuju pada langkah selanjutnya.
Apakah akan ada langkah berani yang diambil? Atau proses konstitusional berjalan tuntas? Jawabannya akan menentukan wajah demokrasi Indonesia ke depan.
Berita Terkait:
- Mendagri Bolehkan Pemda Tetapkan Ulang Status Tanggap Darurat Sumatera
- Perkara Dugaan Penggelapan Tony Legi, Ahli Pidana Tegaskan Putusan PHI Harus Diperhatikan
- Tanwir dan Milad ke-114, Muhammadiyah Tegaskan Komitmen Merawat Persatuan Nasional
- Pemprov Jabar Atur Izin Perumahan Sesuai Risiko Bencana dan Tata Ruang
- Benarkah Kebanyakan Makan Telur Bikin Bisul?
Ini Faktanya
Baca juga:
📊 Survei Kilat BERNAS
Bidang karir impian Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
